Ambisi Kurs Rupiah Prabowo: Target Rp 17.500 di 2027, Strategi Realistis atau Sekadar Angka Aman?

TotoNews — Di tengah dinamika pasar keuangan global yang kian sulit diprediksi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi memaparkan proyeksi ekonomi Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam para pelaku pasar adalah penetapan target nilai tukar rupiah. Dalam visi pemerintahannya, Prabowo menargetkan mata uang Garuda berada di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2027 mendatang.

Pengumuman ini disampaikan dalam momen krusial di Rapat Paripurna DPR RI, yang mengulas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Angka tersebut bukan sekadar deretan digit di atas kertas, melainkan sebuah sinyal mengenai bagaimana arah kebijakan ekonomi nasional akan dikelola di tengah badai ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi moneter dunia.

Baca Juga

Rekor Terburuk Sepanjang Masa: Dolar AS Tembus Rp 17.500, Sinyal Bahaya Bagi Perekonomian Nasional?

Antara Realitas Global dan Sikap Konservatif Pemerintah

Menanggapi target yang dipasang oleh Presiden, Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, memberikan sudut pandang yang cukup berimbang. Menurut analisisnya, angka yang dipatok pemerintah tersebut tergolong realistis jika dihadapkan pada realitas ekonomi global saat ini. Ia menilai pemerintah tengah menerapkan strategi konservatif untuk menjaga ketahanan APBN agar tidak rentan terhadap guncangan eksternal.

“Target ini cukup masuk akal bila kita menilik kondisi global yang masih dibayangi ketidakpastian tinggi, terutama mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed di Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, serta tren perlambatan ekonomi global,” jelas Lukman saat memberikan keterangan resmi. Ia menambahkan bahwa pemerintah tampaknya sengaja memilih asumsi yang lebih moderat untuk memberikan ruang manuver yang cukup bagi APBN dalam mengantisipasi volatilitas pasar yang mungkin terjadi secara mendadak.

Baca Juga

Visi Besar 2030: ADB Kucurkan Dana Hibah dan Pinjaman Rp 521 Triliun untuk Perkuat Ketahanan ASEAN

Meski demikian, Lukman mencatat bahwa target ini sekaligus mengisyaratkan bahwa pemerintah belum melihat adanya katalis kuat yang mampu mendorong penguatan rupiah secara agresif dalam waktu dekat. Peluang untuk melihat rupiah kembali ke level yang lebih perkasa tetap terbuka, namun hal itu sangat bergantung pada perbaikan sentimen global, kembalinya arus investasi asing ke pasar domestik, serta stabilitas harga komoditas andalan Indonesia.

Disiplin Fiskal: Pesan di Balik Pemangkasan Anggaran

Menariknya, langkah pemerintah yang memutuskan untuk melakukan rasionalisasi atau pemangkasan pada anggaran program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) ditangkap sebagai sinyal positif oleh para investor. Tindakan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap disiplin fiskal dan kesehatan keuangan negara.

Baca Juga

Siasat Bank Indonesia Perkuat Otot Rupiah: Mengapa Kenaikan BI Rate Menjadi 5,25% Adalah Keharusan?

Para pelaku pasar cenderung memberikan apresiasi terhadap pemerintahan yang berani mengambil keputusan populer demi menjaga defisit anggaran. “Jika investor melihat bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola defisit dan pembiayaan utang, maka kepercayaan terhadap aset-aset Indonesia akan semakin solid. Hal ini secara langsung akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di masa depan,” ungkap Lukman lebih lanjut.

Kritik dari Akademisi: Apakah Target Ini Cukup Berani?

Namun, nada berbeda datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, justru melontarkan kritik pedas terhadap proyeksi tersebut. Ia menilai target Rp 17.500 tersebut cenderung kurang realistis karena dianggap sebagai bentuk kepasrahan pemerintah yang belum menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level yang lebih kompetitif seperti sebelumnya.

Baca Juga

Ancaman Siber AI Mythos: Scott Bessent dan Jerome Powell Kumpulkan Raksasa Perbankan AS

“Sulit untuk menyebut target ini realistis jika di saat yang sama pemerintah tidak terlihat mengeluarkan kebijakan konkret yang bersifat fundamental untuk mendongkrak nilai tukar. Kita membutuhkan lebih dari sekadar angka dalam dokumen fiskal,” tegas Wijayanto. Menurutnya, langkah-langkah intervensi yang selama ini dilakukan, seperti aksi Kementerian Keuangan di pasar modal maupun optimalisasi skema Bond Stabilization Fund (BSF), belum menyentuh akar permasalahan.

Wijayanto menjelaskan bahwa intervensi Bank Indonesia maupun BSF pada dasarnya hanya berfungsi untuk meredam volatilitas jangka pendek agar pasar tidak panik. Namun, untuk stabilitas jangka panjang, faktor penentu utamanya tetaplah pada kesehatan kebijakan fiskal dan perbaikan neraca pembayaran yang berkelanjutan.

Rupiah dalam Fase Restrukturisasi Ekonomi

Di sisi lain, perspektif menarik ditawarkan oleh Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri. Baginya, fenomena pergerakan nilai tukar saat ini tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai pelemahan. Ia lebih suka menyebut kondisi ini sebagai bagian dari proses restrukturisasi ekonomi nasional secara menyeluruh.

Deni meyakini bahwa rupiah memiliki momentum untuk kembali stabil. Salah satu faktor pendukungnya adalah potensi pelemahan dolar AS jika kebijakan moneter di Amerika Serikat mulai melunak. Ia menyoroti kemungkinan Gubernur The Fed, Kevin Wars, untuk mengikuti arahan politik guna menurunkan suku bunga, yang secara otomatis akan memberikan napas bagi mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Narasi yang berkembang sering kali salah kaprah, seolah-olah depresiasi rupiah adalah cermin ekonomi yang lemah. Padahal, jika dikelola dengan benar, ini adalah momentum penyesuaian struktural. Nilai tukar saat ini sebenarnya membuka ruang yang lebih luas bagi sektor ekspor kita untuk bersaing, memperkuat basis industri domestik, dan secara perlahan menekan ketergantungan kita pada barang impor,” papar Deni.

Waspada Jebakan Pendapatan Menengah

Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat cukup impresif di angka 5,61%, Deni mengingatkan agar pemerintah tidak terlena. Angka pertumbuhan tersebut dianggap masih memiliki fondasi yang rapuh karena sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi pemerintah dan geliat sektor hospitality, bukan oleh transformasi industri yang masif.

Ia menekankan pentingnya bagi pemerintahan Prabowo untuk segera mengeksekusi transformasi struktural yang nyata. Tanpa adanya pergeseran ke arah ekonomi berbasis nilai tambah dan penguatan industri manufaktur, Indonesia berisiko besar terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

Kesimpulannya, target nilai tukar rupiah di angka Rp 17.500 pada tahun 2027 adalah sebuah pertaruhan besar bagi kredibilitas ekonomi di bawah nakhoda Prabowo. Apakah ini merupakan bentuk kehati-hatian yang cerdas untuk melindungi ekonomi nasional, ataukah justru sinyal tantangan berat yang akan dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Waktu dan konsistensi kebijakanlah yang akan menjawabnya.