Pedoman Pemberitaan Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Pengertian

• Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana matahari (internet) dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

• Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau diunggah oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

• Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

• Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

Totonews tidak bertanggung jawab atas isi buatan pengguna yang diunggah pada kolom komentar. Namun, kami berhak menyunting atau menghapus isi buatan pengguna yang:

• Mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

• Mengandung unsur fitnah, hasutan, atau kebohongan.

• Mengandung kata-kata kasar atau pornografi.

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

• Ralat, koreksi, dan hak jawab dilakukan mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

• Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

5. Pencabutan Berita

• Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah pemalsuan identitas, SARA, atau atas perintah pengadilan.

• Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan (Advertorial)

• Totonews membedakan dengan tegas antara produk berita dan produk iklan.

• Setiap materi yang dibayar oleh pihak luar (Advertorial/Sponsored Content) wajib diberi keterangan “Iklan”, “Advertorial”, “Sponsored”, atau “Promosi”.

Ditetapkan di: Yogyakarta Oleh: Redaksi Totonews