Langkah Berani Prabowo Bentuk PT Danantara DSI: Andre Rosiade Sebut Solusi Ampuh Akhiri Kebocoran Devisa Negara

TotoNews — Di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, sebuah langkah strategis baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikhususkan untuk menangani ekspor sumber daya alam, kini menjadi sorotan utama di panggung politik dan ekonomi tanah air. Langkah ini dipandang bukan sekadar pembentukan entitas bisnis baru, melainkan sebuah manuver besar untuk menghentikan ‘pendarahan’ kekayaan negara yang selama ini terjadi akibat sistem pengawasan yang belum optimal.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyambut positif kebijakan visioner ini. Sebagai perwakilan rakyat dari Fraksi Gerindra, Andre menegaskan bahwa Komisi VI memberikan dukungan penuh terhadap eksistensi PT Danantara DSI. Menurutnya, keberadaan BUMN ekspor khusus ini adalah jawaban atas keresahan publik mengenai tata kelola sumber daya alam yang selama ini dinilai rawan manipulasi. Kebijakan ini diharapkan mampu membawa transparansi dan akuntabilitas ke tingkat yang lebih tinggi, memastikan bahwa setiap butir kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi kas negara.

Baca Juga

Aksi Cepat Menko AHY Tata 76 Perlintasan Sebidang: Revolusi Keselamatan Kereta Api di Jawa dan Sumatra

Menghentikan Kebocoran Masif 150 Miliar Dolar AS

Salah satu poin krusial yang melatarbelakangi urgensi pembentukan PT Danantara DSI adalah data mencengangkan mengenai potensi kerugian negara. Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengidentifikasi adanya kebocoran penerimaan negara yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar 150 miliar dolar AS. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil, melainkan potensi besar yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur di pelosok negeri.

Kebocoran ini disinyalir terjadi melalui berbagai modus operandi yang licin, seperti praktik under-invoicing atau memanipulasi nilai faktur ekspor agar terlihat lebih rendah dari harga pasar sebenarnya. Selain itu, praktik transfer pricing ke luar negeri juga menjadi celah bagi perusahaan-perusahaan tertentu untuk melarikan keuntungan ke negara lain, menghindari kewajiban pajak yang seharusnya masuk ke dompet negara. Dengan hadirnya PT Danantara DSI, pengawasan terhadap transaksi ekspor komoditas strategis akan dilakukan secara terpusat dan terintegrasi.

Baca Juga

Dorong Kinerja Daerah, Mendagri Gelontorkan Insentif Rp 1 Triliun Melalui Kompetisi 6 Region

Membongkar Ketimpangan Data Ekspor Komoditas Unggulan

Isu mengenai perbedaan data ekspor dan impor seringkali menjadi polemik yang tak kunjung usai. Andre menyoroti bagaimana data komoditas utama seperti sawit seringkali tidak sinkron antara laporan dari Indonesia dengan laporan dari negara tujuan. Ketidaksinkronan ini mengindikasikan adanya permainan di bawah meja yang merugikan negara. Sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre menegaskan bahwa ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan menjadi ‘budaya’ dalam industri ekstraktif kita.

“Kita sering mendengar adanya disparitas data yang tajam. Ini adalah sinyal merah bagi kedaulatan ekonomi kita. Presiden Prabowo memahami betul bahwa tanpa adanya pengawasan ketat melalui instrumen negara seperti BUMN ekspor, kekayaan kita akan terus mengalir keluar tanpa jejak yang jelas,” ujar Andre. Ia menambahkan bahwa PT Danantara DSI akan menjadi mata dan telinga negara dalam setiap pergerakan kapal yang membawa kekayaan Indonesia ke pasar internasional.

Baca Juga

Anomali Cuaca Jelang Kemarau 2026: Mengapa Hujan Lebat Masih Mengepung Indonesia?

Menjaga Kedaulatan Rupiah Melalui Repatriasi Devisa

Selain persoalan pajak dan royalti, masalah besar lainnya adalah fenomena dana hasil ekspor yang diparkir di luar negeri. Selama bertahun-tahun, devisa yang dihasilkan dari bumi Indonesia justru memperkuat sistem perbankan di negara-negara tetangga atau pusat keuangan global, sementara pasar keuangan domestik seringkali mengalami kekeringan likuiditas dolar. Kondisi ini secara langsung memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Melalui PT Danantara DSI, pemerintah memiliki instrumen untuk memastikan bahwa devisa hasil ekspor (DHE) kembali masuk ke sistem keuangan nasional. Andre meyakini bahwa jika arus dolar hasil ekspor ini benar-benar ‘pulang kampung’, maka cadangan devisa Indonesia akan melonjak signifikan. Efek domino dari penguatan cadangan devisa ini adalah stabilitas nilai tukar rupiah yang lebih terjaga terhadap dolar Amerika Serikat. Ekonomi nasional yang stabil akan menciptakan kepastian usaha dan daya beli masyarakat yang lebih kuat.

Baca Juga

Aksi Sigap Brimob Polda Metro Gagalkan Tawuran Subuh di Jakarta Timur, Celurit 2 Meter Disita

Implementasi Nyata Pasal 33 UUD 1945

Langkah pembentukan BUMN ekspor ini juga dimaknai oleh Andre Rosiade sebagai perwujudan konkret dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Andre menekankan bahwa negara tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar penagih pajak dari eksploitasi kekayaan alamnya.

“Ini adalah wujud kedaulatan. Negara harus hadir dalam rantai pasok global. Kita ingin memastikan tidak ada lagi praktik curang yang merugikan daerah penghasil maupun negara secara keseluruhan. Rakyat harus merasakan dampak nyata dari ekspor sawit, batubara, nikel, dan komoditas lainnya melalui pelayanan publik yang lebih baik hasil dari peningkatan pendapatan negara,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat tersebut.

Oversight dan Harapan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Meskipun memberikan dukungan penuh, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan (oversight) yang ketat. Andre menjamin bahwa DPR akan mengawal kinerja PT Danantara DSI agar tetap berada pada koridor transparansi dan tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban. Integrasi pengelolaan ekspor ini diharapkan menjadi standar baru dalam tata kelola BUMN di Indonesia yang lebih profesional dan kompetitif di kancah global.

Menariknya, persiapan operasional PT Danantara DSI tampak sudah sangat matang. Pemerintah telah menyiapkan kantor pusat di Wisma Danantara, dan kabarnya entitas ini akan dipimpin oleh sosok profesional berpengalaman seperti Luke Thomas Mahony. Kehadiran figur profesional internasional diharapkan mampu membawa sistem manajemen kelas dunia ke dalam BUMN ini, sekaligus memperluas jaringan pasar ekspor Indonesia secara global.

Sebagai penutup, Andre Rosiade optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan memasuki era baru di mana kekayaan alam dikelola dengan cara yang lebih cerdas dan patriotik. “Kami di parlemen akan memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan awalnya. Kepentingan bangsa adalah prioritas tertinggi, dan PT Danantara DSI adalah salah satu senjata utama kita untuk mencapai kemandirian ekonomi,” pungkasnya. Dengan sinergi antara pemerintah, parlemen, dan profesionalisme BUMN, mimpi Indonesia Emas tampaknya semakin mendekati kenyataan.