Langkah Strategis Said Iqbal: Menjadi Mata dan Telinga Buruh di Lingkaran Dalam Prabowo Subianto

TotoNews — Dinamika politik dan ketenagakerjaan di Indonesia memasuki babak baru yang cukup mengejutkan banyak pihak. Said Iqbal, sosok yang selama ini dikenal sebagai orator ulung di atas mobil komando dan ‘panglima’ demonstrasi buruh di jalanan, kini resmi melangkah masuk ke koridor kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sebuah posisi strategis yang menuntut peran besar dalam menjembatani kepentingan rakyat kecil dengan kebijakan negara.

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Kepresidenan Jakarta ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58/P. Penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kursi jabatan, melainkan sebuah misi besar untuk membawa suara-suara dari pabrik, pelabuhan, dan ladang langsung ke meja presiden. Bagi Said Iqbal, tawaran ini bukanlah sebuah upaya untuk ‘menjinakkan’ gerakan buruh, melainkan sebuah ijtihad politik untuk mengubah nasib pekerja dari dalam sistem yang selama ini mereka kritik habis-habisan.

Baca Juga

Prestasi Gemilang UMKM Binaan Pertamina di Inabuyer 2026: Catatkan Transaksi Fantastis Rp 10,6 Miliar

Sebuah Langkah Strategis: Berjuang dari Jantung Kekuasaan

Keputusan Said Iqbal untuk menerima pinangan Istana tentu mengundang beragam spekulasi. Namun, tokoh yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia (KSPI) ini menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah melalui proses diskusi yang panjang dan mendalam di internal KSPI serta jajaran pimpinan Partai Buruh. Mereka bersepakat bahwa perjuangan tidak boleh hanya berhenti di barikade jalanan, tetapi juga harus menyentuh ranah pembuatan kebijakan.

“Setelah berdiskusi panjang dengan kawan-kawan buruh, kami memutuskan bahwa saatnya kita berjuang dari dalam. Platform perjuangan Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan keberpihakan pada kaum marginal dan rakyat kecil mendorong kami untuk memberikan kontribusi nyata. Ini adalah soal menjaga keseimbangan,” ungkap Said Iqbal saat ditemui tim TotoNews di kompleks Istana Kepresidenan.

Baca Juga

Waspada Badai PHK Massal 2026: Sektor Manufaktur RI Terhimpit Konflik Timur Tengah dan Pelemahan Rupiah

Narasi ‘berjuang dari dalam’ ini menjadi kunci utama. Selama bertahun-tahun, gerakan buruh merasa bahwa kebijakan ekonomi sering kali lebih condong pada kepentingan pemilik modal. Dengan hadirnya representasi buruh di lingkaran terdekat Presiden, diharapkan kebijakan yang lahir akan lebih berkeadilan dan tidak berat sebelah.

Menciptakan Keseimbangan Antara Modal dan Tenaga Kerja

Salah satu alasan kuat Said Iqbal bersedia mengemban amanah ini adalah adanya ketimpangan akses informasi dan pengaruh di mata pemerintah. Ia melihat secara kasat mata bagaimana kalangan pengusaha memiliki saluran komunikasi yang sangat lancar melalui berbagai kementerian koordinator maupun kementerian teknis di bidang ekonomi. Nama-nama besar di kabinet sering kali dianggap lebih banyak mendengar masukan dari para pemilik modal.

Baca Juga

Menilik Pesona Batik Ciwitan: Akulturasi Budaya dan Jantung Ekonomi Kreatif Desa Benteng

“Kita bisa melihat bagaimana suara pengusaha tersampaikan dengan begitu masif melalui tokoh-tokoh kuat di pemerintahan. Sebagai penyeimbang, saya memberanikan diri melakukan ikhtiar ini. Saya ingin memastikan bahwa apa yang disuarakan kawan-kawan buruh tidak berhenti di pagar luar, tapi didengar langsung di ruang rapat terbatas presiden,” tegasnya dengan nada penuh keyakinan. Kehadiran Said di lingkungan kepresidenan diharapkan mampu memberikan perspektif yang berbeda dalam penyusunan regulasi Ketenagakerjaan.

Nasib Aksi Turun ke Jalan: Apakah Masih Ada Demo?

Pertanyaan besar yang muncul di benak publik adalah: apakah demonstrasi buruh akan menghilang setelah pemimpin utamanya masuk kabinet? Menanggapi hal ini, Said Iqbal memberikan jawaban yang sangat diplomatis namun tegas. Ia menyatakan bahwa unjuk rasa adalah instrumen demokrasi yang legal dan dijamin oleh undang-undang. Baginya, masuknya ia ke dalam struktur pemerintahan tidak serta-merta menghapus hak konstitusional para pekerja untuk bersuara di ruang publik.

Baca Juga

Dolar AS Kian Perkasa: Menakar Peluang Rupiah Kembali ke Bawah Rp 17.000 di Tengah Badai Geopolitik

“Demonstrasi adalah hak konstitusi. Presiden sendiri berulang kali menyampaikan bahwa unjuk rasa diatur oleh undang-undang. Siapa pun, baik itu KSPI maupun serikat buruh lainnya, tetap berhak melakukan demonstrasi asalkan mematuhi prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya. Namun, ia menekankan bahwa keberadaannya di dalam pemerintahan bertujuan untuk meminimalisir perlunya aksi massa dengan cara menyelesaikan akar permasalahan sebelum meledak di jalanan.

Urusan Isi Dompet: Analisis Upah Sebelum Gejolak Terjadi

Salah satu pemicu utama kegaduhan di sektor perburuhan setiap tahunnya adalah masalah penetapan upah minimum. Isu ini selalu menjadi api yang menyulut gelombang protes besar-besaran di berbagai daerah. Sebagai Penasihat Khusus, Said Iqbal menjanjikan pendekatan baru yang lebih preventif dan berbasis data dalam menangani isu Kesejahteraan Buruh.

Ia berencana untuk melakukan analisis kebijakan yang mendalam mengenai besaran kenaikan upah sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan resmi. Fokusnya adalah mencari titik temu yang adil antara daya beli buruh dan kemampuan perusahaan, serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. “Mudah-mudahan dengan saya berada di sini, kita bisa membuat simulasi dan analisis kebijakan yang tepat mengenai Kebijakan Upah, sehingga kesejahteraan buruh meningkat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Komitmen “Turun Gunung” Menghalau Gelombang PHK

Dunia ketenagakerjaan saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ancaman PHK Massal akibat ketidakpastian ekonomi global menghantui banyak sektor industri. Menyadari hal tersebut, Said Iqbal berjanji tidak akan hanya duduk di belakang meja. Ia siap ‘turun gunung’ langsung ke lapangan jika ada perusahaan yang berencana melakukan pemutusan hubungan kerja dalam skala besar.

Said Iqbal memiliki visi untuk mengedepankan dialog tripartit yang lebih manusiawi. Ia ingin memastikan bahwa PHK adalah jalan terakhir yang benar-benar tidak bisa dihindari. Sebelum langkah drastis itu diambil, ia akan mendampingi serikat buruh untuk berdialog dengan pengusaha guna mencari solusi alternatif, seperti pengurangan jam kerja atau penyesuaian shift untuk menekan biaya operasional tanpa harus merumahkan karyawan.

“Tugas saya adalah memberikan saran strategis dan analisis kebijakan. Jika ada ancaman PHK, saya akan memastikan untuk turun langsung bersama serikat buruh. Pak Presiden Prabowo memberikan ruang yang sangat luas bagi serikat buruh untuk berperan aktif. Kita ajak pengusahanya bicara baik-baik, kita cari cara untuk mengurangi biaya tenaga kerja tanpa melakukan pemecatan,” pungkas tokoh yang kini menjadi simbol jembatan antara buruh dan penguasa tersebut.

Dengan mandat baru ini, publik kini menanti bagaimana kiprah Said Iqbal dalam menyeimbangkan roda ekonomi nasional. Akankah ia berhasil membawa angin segar bagi kesejahteraan kaum buruh, ataukah ia akan terlarut dalam birokrasi yang kompleks? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti: suara buruh kini telah memiliki corong langsung di jantung pemerintahan Indonesia.