Potret Buram Keamanan Anak: Menteri PPPA Ungkap 33 Daycare di Yogyakarta Beroperasi Tanpa Izin Resmi

TotoNews — Tabir gelap tata kelola lembaga penitipan anak di wilayah Yogyakarta perlahan mulai terkuak ke publik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, membeberkan fakta mengejutkan mengenai carut-marut perizinan daycare di Kota Pelajar tersebut. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Pemerintah Kota Yogyakarta, tercatat sebanyak 33 tempat penitipan anak diketahui beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas terkait.

Dominasi Daycare Tak Berizin di Jantung Yogyakarta

Dalam keterangannya usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Arifah menegaskan bahwa ketimpangan jumlah antara lembaga legal dan ilegal sangat memprihatinkan. Dari total 70 unit yang terdata di wilayah tersebut, hanya 37 unit yang telah memenuhi kewajiban administratif, sementara 33 daycare lainnya masih bergerak di zona abu-abu tanpa pengawasan ketat pemerintah.

Baca Juga

Komitmen Nyata Lawan Calo Tenaga Kerja, Kapolda dan Gubernur Banten Temui Ribuan Buruh Serang

“Data ini kami peroleh langsung dari hasil pendataan Wali Kota Yogyakarta. Ini menjadi sinyal kuat bahwa urgensi penataan ulang ekosistem penitipan anak sudah tidak bisa ditunda lagi,” tegas Arifah dalam laporannya yang diterima TotoNews, Kamis (30/4/2026).

Standar TARA: Benteng Keamanan Bagi Buah Hati

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan instrumen pengawasan melalui skema Tempat Penitipan Anak Ramah Anak atau TARA. Standar ini dirancang untuk memastikan setiap aspek layanan, mulai dari legalitas hukum, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga sarana prasarana, berada dalam level yang aman untuk anak-anak.

Salah satu poin krusial dalam standar TARA adalah kewajiban penyediaan fasilitas CCTV yang wajib bisa diakses secara transparan oleh orang tua. Hal ini dianggap sebagai langkah preventif paling mendasar untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak yang belakangan ini kerap menghantui para orang tua yang bekerja di kota-kota besar.

Baca Juga

Pulihkan Harapan Pasca-Banjir, Polres Sukoharjo Fasilitasi Pengurusan Dokumen Warga yang Hilang

Luka Psikologis dan Gelombang Pengaduan Masyarakat

Buntut dari mencuatnya insiden di salah satu daycare beberapa waktu lalu telah memicu gelombang kekhawatiran massal di tengah masyarakat. Posko pengaduan yang dibuka oleh Dinas P3A setempat kini kebanjiran warga yang mencari keadilan maupun bantuan profesional. Hingga laporan ini diturunkan, tercatat ada 217 warga yang telah mengakses layanan tersebut.

Data tersebut menunjukkan dampak yang cukup dalam: 130 orang memerlukan pendampingan psikologis intensif, sementara 70 lainnya berkonsultasi mengenai persoalan tumbuh kembang anak yang diduga terganggu. Angka ini menjadi pengingat keras bahwa kelalaian dalam perizinan bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut masa depan fisik dan mental generasi penerus.

Baca Juga

Menepis Isu Kemarau Terparah 2026, BMKG Ungkap Fakta Iklim yang Sebenarnya

Langkah Strategis Menuju Regulasi Satu Pintu

Menyikapi fenomena ini, Menteri Arifah Fauzi mendorong adanya sinkronisasi regulasi antar-lembaga secara nasional. Selama ini, pengawasan dan perizinan daycare cenderung tersebar di berbagai kementerian, yang seringkali menciptakan celah bagi pengelola nakal untuk beroperasi di luar radar pemerintah.

“Visi kami saat ini adalah kolaborasi lintas kementerian. Kita ingin menyatukan regulasi menjadi satu pintu. Dengan sistem yang terintegrasi, proses perizinan, pendampingan, hingga pengawasan ketat bisa berjalan lebih efektif dan terukur di seluruh penjuru Kota Yogyakarta dan daerah lainnya di Indonesia,” pungkasnya menutup pembicaraan.