Nasib Karyawan PT INTI di Ujung Tanduk? Danantara Beri Jaminan Tanpa PHK Meski Perusahaan Ditutup

TotoNews — Gelombang restrukturisasi besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memicu perhatian publik, terutama terkait masa depan para pekerjanya. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara, atau yang kini populer dengan nama Danantara, akhirnya angkat bicara mengenai nasib para karyawan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang terancam ditutup. Dalam sebuah pernyataan resmi yang menenangkan, manajemen Danantara memberikan garansi penuh bahwa tidak akan ada kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal meski perusahaan telekomunikasi legendaris asal Bandung tersebut nantinya harus berhenti beroperasi.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi prioritas utama dalam setiap langkah efisiensi yang diambil pemerintah. Dony meyakinkan bahwa seluruh personel di PT INTI saat ini berada dalam posisi aman. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran publik mengenai dampak sosial dari langkah streamline BUMN yang tengah digencarkan oleh otoritas terkait.

Baca Juga

Update Harga Emas Antam Hari Ini: Bertahan di Level Rp 2,83 Juta, Saatnya Koleksi atau Tunggu Lagi?

Komitmen Perlindungan Pekerja di Tengah Efisiensi

Saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Dony Oskaria tampak tenang namun tegas dalam memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa wacana penutupan PT INTI tidak berarti pengabaian terhadap nasib para sumber daya manusia di dalamnya. “Tidak ada (PHK), pekerjanya aman. Kan kita sudah bilang, tidak ada yang di-PHK,” ujar Dony dalam sebuah kesempatan pada Senin, 25 Mei 2026. Penegasan ini menjadi sinyal penting bahwa transformasi ekonomi yang diusung Danantara tidak akan mengorbankan kesejahteraan para pegawai.

Pernyataan tersebut dirasa sangat krusial mengingat PT INTI memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pelopor industri teknologi di Indonesia. Ketidakpastian mengenai nasib karyawan seringkali menjadi batu sandungan dalam proses likuidasi atau penggabungan perusahaan negara. Dengan adanya jaminan ini, Danantara berharap proses transisi dapat berjalan lebih kondusif tanpa menimbulkan gejolak sosial yang tidak perlu di lingkungan PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

Baca Juga

Ketegangan Memuncak: Ancaman Keras Trump ke Iran Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia

Proses Penilaian dan Verifikasi yang Mendalam

Meskipun jaminan keamanan kerja sudah diberikan, rencana penutupan PT INTI sendiri masih dalam tahap kajian yang sangat mendalam. Dony mengungkapkan bahwa saat ini pihak Danantara tengah melakukan proses assessment atau penilaian menyeluruh terhadap kondisi perusahaan. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk merampingkan struktur korporasi negara agar lebih kompetitif di kancah global.

“Sedang dilakukan assessment, sedang dicek sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline kan. Selagi dilakukan proses untuk verifikasi semuanya,” jelas Dony lebih lanjut. Proses verifikasi ini mencakup evaluasi aset, kewajiban perusahaan, hingga potensi integrasi sumber daya ke unit usaha lain yang masih produktif. Danantara ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki landasan data yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Baca Juga

Strategi Baru Kementan: Jajaki Impor Kemasan Beras Malaysia di Tengah Gejolak Global

Mengapa PT INTI Harus Ditutup? Sebuah Tinjauan Historis

Sinyal penutupan PT INTI pertama kali muncul ke permukaan saat Dony Oskaria berbicara dalam acara Jogja Financial Festival. Dalam forum tersebut, ia memberikan gambaran jujur mengenai kondisi beberapa BUMN yang dulunya berjaya namun kini tertatih-tatih. PT INTI, yang bermarkas di Bandung, disebutkan sebagai salah satu contoh nyata perusahaan yang menghadapi permasalahan pelik akibat perubahan zaman dan persaingan industri yang sangat ketat.

Dony mengenang masa kejayaan PT INTI sebagai ikon telekomunikasi nasional. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan pergeseran model bisnis global, perusahaan ini kesulitan untuk beradaptasi. Masalah pengelolaan yang bersifat “silo” atau berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat dengan perusahaan negara lainnya dituding menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi internal perusahaan. Hal inilah yang mendorong munculnya kebijakan investasi baru melalui Danantara untuk membenahi ekosistem BUMN secara menyeluruh.

Baca Juga

Langkah Strategis GOTO: CEO Hans Patuwo Lapor Seskab Teddy Terkait Penurunan Potongan Aplikasi Driver Menjadi 8 Persen

Paradigma Baru Danantara: Memutus Rantai Inefisiensi

Salah satu poin menarik yang diangkat oleh Dony Oskaria adalah perbedaan mendasar antara model pengelolaan BUMN di masa lalu dengan model Danantara saat ini. Sebelumnya, Kementerian BUMN hanya memiliki kuasa kelola tanpa kepemilikan langsung atas aset perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Struktur ini seringkali menciptakan hambatan birokrasi dan finansial ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan.

“Karena tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dan BUMN lain, menyebabkan sulit untuk kita melakukan perbaikan,” ungkap Dony. Dengan hadirnya Danantara sebagai badan pengelola investasi yang lebih lincah, mekanisme saling bantu antarperusahaan di bawah payung pemerintah menjadi lebih mungkin dilakukan. Dalam kasus PT INTI, meskipun entitasnya mungkin akan ditutup, sumber daya manusia dan aset potensialnya dapat diserap oleh entitas BUMN lain yang lebih sehat melalui skema yang terintegrasi.

Strategi Streamline dan Masa Depan Industri Telekomunikasi

Upaya perampingan atau streamlining yang dilakukan Danantara merupakan bagian dari visi besar untuk menciptakan BUMN yang ramping namun berdaya ledak tinggi. Industri telekomunikasi, yang merupakan sektor tempat PT INTI bernaung, kini menuntut fleksibilitas dan inovasi tanpa henti. Keputusan untuk menutup entitas yang sudah tidak produktif dipandang sebagai langkah berani untuk menghentikan “perdarahan” anggaran negara.

Masyarakat diharapkan melihat langkah ini bukan sebagai bentuk kegagalan, melainkan sebagai proses evolusi. Penyerapan tenaga kerja PT INTI ke sektor-sektor yang lebih strategis justru diprediksi akan meningkatkan produktivitas nasional. Danantara berkomitmen bahwa setiap individu yang terdampak akan mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk terus berkontribusi bagi negara di pos-pos yang baru. Fokus pada pengelolaan aset negara secara profesional menjadi kunci utama dalam peta jalan Danantara ke depan.

Kesimpulan: Harapan di Balik Restrukturisasi

Penutupan sebuah perusahaan negara memang selalu membawa beban emosional dan tantangan logistik yang besar. Namun, jaminan yang diberikan oleh Danantara melalui Dony Oskaria memberikan secercah harapan bahwa transformasi ini akan dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan yang kuat. Tidak adanya PHK menjadi standar baru dalam proses restrukturisasi BUMN di bawah komando Danantara.

Kini, publik menunggu hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian yang tengah berlangsung. Apakah PT INTI akan benar-benar hilang dari peta korporasi Indonesia, atau justru akan bertransformasi menjadi bentuk baru yang lebih relevan dengan tuntutan zaman? Satu yang pasti, nasib para pekerjanya kini telah dipagari dengan janji keamanan yang patut dikawal bersama. Danantara memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa efisiensi ekonomi dan kesejahteraan pekerja dapat berjalan beriringan demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.