YouTube Kena Tegur! Komdigi Desak Kepastian Kepatuhan PP Tunas Terkait Perlindungan Anak

TotoNews — Langkah raksasa teknologi YouTube dalam mematuhi regulasi perlindungan anak di Indonesia kini tengah berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi melayangkan teguran keras kepada platform video milik Google tersebut, menjadikannya satu-satunya platform yang mendapatkan peringatan formal terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas.

Pemerintah menilai bahwa langkah-langkah penyesuaian yang diambil oleh YouTube sejauh ini masih jauh dari standar kepatuhan yang diharapkan dalam perlindungan anak di ruang siber. Meski YouTube telah menyematkan indikasi batas usia 16 tahun pada tampilan layarnya, hal itu dianggap belum memberikan jaminan keamanan yang konkret dan terukur.

Baca Juga

Skandal Keamanan IGRS: Kebocoran Plot 007: First Light dan Ancaman Data Sensitif Developer

Ketegasan Menkomdigi: Hukum Tidak Mengenal Kata ‘Mungkin’

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ambiguitas dalam penegakan aturan. Dalam sebuah konferensi pers di Kantor Komdigi pada Selasa (14/4/2026), Meutya menyatakan bahwa perubahan antarmuka yang dilakukan YouTube masih tergolong lemah dan tidak mencerminkan kepatuhan yang tegas.

“Dalam ranah hukum, kita tidak mengenal kata ‘mungkin’. Kami menuntut kepatuhan yang pasti, bukan sekadar kepatuhan bersyarat atau ambigu dari pihak YouTube,” ujar Meutya dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menunggu respons resmi dari YouTube atas surat teguran pertama yang telah dikirimkan melalui jalur formal.

Baca Juga

Masa Depan Antariksa Indonesia: Mengenal Satelit NEO-1 dan NEI, Dua ‘Mata Elang’ Penjaga Kedaulatan Nusantara

Standar Tinggi PP Tunas dan Perbandingan dengan Platform Lain

Lahirnya PP Tunas bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Regulasi ini mewajibkan setiap penyedia sistem elektronik untuk melakukan pembatasan akses yang nyata serta menyediakan fitur mitigasi risiko tinggi guna melindungi pengguna di bawah umur. Penambahan label usia saja dianggap tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme verifikasi teknis yang mumpuni.

Sorotan terhadap YouTube semakin tajam ketika pemerintah membandingkannya dengan kompetitor mereka, TikTok. Pada periode yang sama, TikTok justru mendapatkan apresiasi karena dinilai proaktif dalam memenuhi ketentuan regulasi tersebut. Platform di bawah naungan ByteDance ini secara transparan melaporkan penghapusan (take down) terhadap sekitar 780.000 akun anak hingga 10 April 2026.

Baca Juga

Ambisi Kembali ke Bulan Terganjal Tantangan Teknis, NASA Tunda Misi Artemis III Hingga Akhir 2027

“Keberhasilan TikTok membuktikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi digital di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Jika satu platform bisa melakukannya, maka tidak ada alasan bagi platform lain untuk menunda-nunda,” tambah Meutya.

Daftar Platform dalam Radar Pemantauan

Selain YouTube, platform gim populer Roblox juga disebut-sebut masih belum sepenuhnya mematuhi aturan perlindungan anak ini. Namun, angin segar datang dari beberapa raksasa teknologi lainnya. Sebanyak enam dari delapan platform utama yang dipantau pemerintah dilaporkan telah menyerahkan komitmen kepatuhan mereka.

Daftar platform yang telah menyatakan komitmennya meliputi X (sebelumnya Twitter), BigoLive, serta grup Meta yang mencakup Instagram, Facebook, dan Threads, disusul oleh TikTok. Pemerintah menegaskan bahwa ruang dialog informal tetap dibuka, namun hasil akhirnya harus berupa implementasi nyata yang dapat diverifikasi secara teknis di lapangan demi menjaga keselamatan anak-anak Indonesia di platform digital.

Baca Juga

Kru Odd Jobs Menginvasi Booyah! Simak Panduan Lengkap Event Free Fire x Gintama dan Trik Belanja Hemat