Dilema Utang Kecil di SLIK: Bos BTN Ingatkan Pentingnya Filter Mandiri dalam Penyaluran KPR

TotoNews — Kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak lagi menampilkan catatan utang di bawah Rp 1 juta dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memicu diskusi hangat di industri perbankan nasional. Langkah ini diambil regulator demi memuluskan program strategis pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Namun, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan bahwa restu akhir dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) tetap berada di tangan pihak bank.

Kedaulatan Bank dalam Menakar Risiko

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menekankan pentingnya independensi perbankan dalam memutus rantai risiko. Menurutnya, bank adalah pihak yang paling depan menanggung konsekuensi jika terjadi lonjakan non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Dalam konferensi pers yang digelar di Menara BTN, Nixon secara konsisten menyuarakan agar kewenangan penuh tetap diberikan kepada lembaga keuangan pengucur kredit.

“Saya selalu konsisten mengatakan hal yang sama: biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Sebab, pada akhirnya, keputusan kredit adalah tanggung jawab penuh bank dan pengurusnya jika terjadi kendala di masa depan,” tegas Nixon di Jakarta Pusat.

Membedah Karakter vs Korban Sistem

Nixon menyoroti bahwa tidak semua debitur dengan catatan merah di bawah Rp 1 juta layak mendapatkan pengampunan otomatis. Baginya, data tersebut harus dibedah lebih dalam untuk membedakan mana nasabah yang merupakan korban dari beban bunga yang mencekik, dan mana yang memang memiliki karakter buruk dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak bank BTN melihat adanya anomali di lapangan di mana seorang individu bisa memiliki puluhan rekening dengan tunggakan kecil. “Kami mendengar ada nasabah yang memiliki lebih dari satu rekening dengan saldo tunggakan di bawah Rp 1 juta. Bayangkan jika seseorang punya 30 rekening masing-masing menunggak Rp 200 ribu atau Rp 300 ribu. Jika utang sekecil itu saja tidak dibayar, bagaimana mungkin kita mempercayakan kredit hingga ratusan juta rupiah?” papar Nixon secara lugas.

Baca Juga

Waspada Jebakan Batman di TikTok: Modus Pinjaman BCA Palsu Gunakan Teknologi AI untuk Kelabui Korban

SLIK Bukan Satu-Satunya Penentu

Dalam memproses pengajuan KPR, BTN tetap berpegang teguh pada prinsip 5C yang menjadi standar baku perbankan global, yaitu:

• Character: Rekam jejak dan kejujuran debitur.
• Capacity: Kemampuan finansial untuk membayar cicilan.
• Capital: Ketersediaan modal atau aset pendukung.
• Collateral: Nilai jaminan yang diagunkan.
• Condition: Kondisi ekonomi yang memengaruhi prospek nasabah.

Meskipun data SLIK OJK memegang peranan krusial, Nixon menyebut itu hanyalah satu bagian dari puzzle besar penilaian kredit. SLIK berfungsi sebagai jendela sejarah masa lalu, namun bukan satu-satunya penentu apakah sebuah pengajuan akan disetujui atau ditolak.

Langkah OJK Mendukung Efisiensi

Di sisi lain, OJK berkomitmen untuk mempermudah akses hunian dengan mempercepat proses birokrasi. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa selain menyembunyikan utang nominal kecil, pihaknya akan mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam sistem SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja.

Baca Juga

IHSG Tampil Perkasa: Akhiri Perdagangan di Level 7.174, Sinyal Positif di Tengah Tekanan Global

Targetnya, sistem baru ini akan diimplementasikan penuh pada akhir Juni 2026. Langkah ini diharapkan mampu membantu para pengembang dan calon pembeli rumah dalam mempercepat proses pembiayaan perumahan yang selama ini sering terkendala oleh masalah administratif kecil di masa lalu.