BGN Patok Target Ambisius: Seluruh Dapur Makan Bergizi Gratis Wajib Tersertifikasi Higiene pada Agustus

TotoNews — Komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan pangan nasional kian diperketat. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menetapkan target ambisius bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG). Seluruh unit dapur penyedia makanan tersebut ditargetkan sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat pada Agustus mendatang.

Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi utama untuk memastikan setiap hidangan yang sampai ke tangan masyarakat memenuhi standar kesehatan tertinggi. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan per 15 April 2026, tercatat sebanyak 13.576 SPPG telah berhasil mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi. Angka ini mencerminkan progres yang signifikan dalam upaya standarisasi dapur umum di seluruh Indonesia.

Baca Juga

Guncangan Geopolitik Energi: Uni Emirat Arab Resmi Nyatakan Keluar dari OPEC

Loncatan Besar Standarisasi Gizi Nasional

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan rasa optimisnya melihat tren positif ini. Nanik mengenang bagaimana kondisi pada awal masa jabatannya di akhir September 2025, di mana saat itu baru ada 39 unit SPPG yang tersertifikasi. Kini, jumlahnya telah melonjak drastis hingga menyentuh angka lebih dari 25 ribu unit yang beroperasi secara nasional.

Secara statistik, pencapaian saat ini setara dengan 52,37% dari total 25.925 SPPG yang beroperasi. Namun, jika menilik dari jumlah unit yang telah mengajukan permohonan sertifikasi, rasionya jauh lebih tinggi, yakni mencapai 81,39% dari 16.681 SPPG yang mendaftar. “Alhamdulillah, ini adalah lompatan besar. Dari puluhan unit saja di awal, kini sudah mencapai puluhan ribu,” tutur Nanik dalam pernyataan resminya.

Baca Juga

IHSG Terperosok ke Bawah Level Psikologis 7.000, Tekanan Jual Bayangi Lantai Bursa

Sinergi Lintas Sektoral dan Langkah Tegas

Guna mencapai target yang telah dicanangkan, badan gizi nasional terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian terkait. Sinergi ini difokuskan untuk mempercepat birokrasi penerbitan SLHS di tingkat daerah, sehingga tidak ada hambatan teknis bagi para pengelola dapur di lapangan.

Nanik juga menetapkan linimasa yang ketat bagi para pengelola SPPG:

• Juni: Seluruh SPPG tanpa terkecuali wajib sudah terdaftar dalam sistem permohonan sertifikasi.
• Agustus: Seluruh operasional dapur wajib sudah memegang sertifikat fisik secara resmi.

Namun, di balik target tersebut, pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang dinilai lambat atau lalai dalam memenuhi standar kualitas pangan. Nanik menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) untuk tidak segan-segan melakukan suspensi atau penghentian operasional sementara bagi SPPG yang belum melakukan pendaftaran.

Baca Juga

Revolusi Hijau Jakarta: Investasi Rp 17,3 Triliun Siap Sulap Timbunan Sampah Menjadi Energi Listrik

Menjamin Keamanan Pangan bagi Rakyat

Kebijakan ketat ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional pemerintah dalam menjaga kualitas satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dengan adanya sertifikasi ini, risiko kontaminasi pangan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai penerima manfaat program. Bagi BGN, kualitas makanan tidak boleh dikompromikan oleh percepatan distribusi, melainkan keduanya harus berjalan beriringan demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat.