Terinspirasi Iran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Bidik Pajak Pelayaran di Selat Malaka

TotoNews — Langkah berani dalam memperkuat kedaulatan ekonomi maritim kini tengah menjadi sorotan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebuah gagasan provokatif namun strategis: memungut pajak dari kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, meniru konsep yang tengah diupayakan Iran di Selat Hormuz.

Gagasan ini dilontarkan Purbaya di tengah upaya Indonesia untuk tidak lagi memposisikan diri sebagai ‘negara pinggiran’ dalam peta logistik global. Berbicara dalam Simposium PT SMI 2026 di Ayana Midplaza, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026), Purbaya menegaskan bahwa Indonesia berada di jantung jalur strategis perdagangan dan energi dunia yang seharusnya memberikan nilai tambah langsung bagi kas negara.

Transformasi dari Defensif ke Ofensif

Menurut Purbaya, kebijakan ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Selama ini, ribuan kapal melintasi perairan Indonesia di Selat Malaka tanpa memberikan kontribusi biaya langsung (charge) kepada negara. “Seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur utama, tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge. Ini yang perlu kita tinjau ulang,” ujarnya dengan nada tegas.

Baca Juga

Trump Ancam Ratakan Iran dalam Semalam, Gejolak di Selat Hormuz Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia

Purbaya menyadari bahwa mengimplementasikan pajak di salah satu selat tersibuk di dunia ini bukanlah perkara mudah. Diperlukan kerja sama kolektif yang solid antara tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ia melihat potensi besar jika ketiga negara sepakat untuk berbagi porsi dari pendapatan pajak tersebut.

Potensi Besar di Wilayah Kedaulatan

Secara geografis, Indonesia memegang kartu as karena memiliki porsi jalur perairan terpanjang dan terluas di Selat Malaka dibandingkan Singapura dan Malaysia. Namun, Purbaya tetap bersikap realistis mengenai tantangan diplomasi dan hukum internasional yang mungkin menghadang.

“Kalau kita bagi, Indonesia punya porsi yang paling besar dan panjang. Singapura kecil, Malaysia juga sama. Meski realisasinya tidak mudah, kita tidak boleh lagi berpikir defensif dalam mengelola kekayaan kita. Kita harus mulai bermain ofensif, namun tetap dilakukan secara terukur,” tambah Purbaya dalam forum tersebut.

Baca Juga

Kabar Baik! Layanan Kereta Jarak Jauh KAI Kembali Normal Mulai 30 April, Simak Prosedur Refund 100%

Wacana pajak kapal ini diharapkan dapat menjadi pemicu diskusi lebih lanjut mengenai kedaulatan ekonomi di wilayah perairan Indonesia. Jika berhasil dirumuskan dengan tepat, Selat Malaka bukan hanya akan menjadi jalur lintasan, melainkan sumber pendapatan baru yang signifikan bagi pembangunan nasional.