Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Pimpinan DPRD DKI: Pastikan Layanan Prima Sebelum Harga Naik

TotoNews — Wacana penyesuaian tarif bus Transjakarta kini tengah menjadi sorotan hangat di gedung legislatif Kebon Sirih. Setelah mendekati dua dekade tanpa perubahan harga, usulan untuk menaikkan tarif layanan transportasi kebanggaan warga ibu kota ini mulai digulirkan oleh para pimpinan DPRD DKI Jakarta, namun dengan catatan kritis yang tidak bisa ditawar: peningkatan kualitas layanan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, memberikan pandangannya terkait dinamika ini. Menurutnya, rencana kenaikan tarif adalah hal yang logis jika menilik membengkaknya biaya operasional dari tahun ke tahun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari kacamata angka semata.

Baca Juga

Ketegasan Kapolda Riau Bersihkan Polsek Panipahan dari Jerat Narkoba: 28 Personel Dicopot Massal

“Pada prinsipnya, penyesuaian tarif layanan publik seperti Transjakarta memang sesuatu yang wajar, apalagi setelah lebih dari dua dekade tidak mengalami kenaikan sementara beban operasional terus merangkak naik. Namun, kebijakan ini harus tetap memprioritaskan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai pengguna utama,” ujar Rani saat memberikan keterangan resmi yang dihimpun tim TotoNews.

Layanan Optimal Menjadi Syarat Mutlak

Rani Mauliani menekankan bahwa sebelum mengetok palu kenaikan tarif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menjamin bahwa aspek kenyamanan, keamanan, hingga ketepatan waktu bus sudah berada pada level optimal. Integrasi antarmoda yang mulus juga menjadi poin yang ia garis bawahi agar transportasi publik tetap menjadi pilihan utama warga.

Baca Juga

Menepis Isu Kemarau Terparah 2026, BMKG Ungkap Fakta Iklim yang Sebenarnya

“Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih, tetapi pelayanan di lapangan masih belum maksimal. Idealnya, kenaikan ini dilakukan secara bertahap. Saya melihat angka di kisaran Rp 4.000 hingga Rp 5.000 masih relatif aman, asalkan tetap ada skema subsidi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.

Dua Dekade Tanpa Perubahan Tarif

Senada dengan Rani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, juga menilai bahwa pengkajian ulang tarif DPRD DKI Jakarta terhadap Transjakarta adalah langkah yang lumrah. Ia menyoroti fakta bahwa tarif Rp 3.500 telah bertahan selama sekitar 21 tahun, sebuah durasi yang sangat panjang bagi sebuah layanan publik di tengah inflasi ekonomi.

Baca Juga

Reformasi Total Layanan Haji 2026: Kesaksian M. Sarmuji Tentang Kedisiplinan Petugas dan Kenyamanan Jemaah

“Kenaikan tarif ini wajar dikaji karena sudah 20 tahun tidak berubah. Namun, filosofi transportasi publik harus tetap berpihak pada rakyat. Jika memang naik ke angka Rp 5.000, itu masih dalam batas wajar asalkan dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang nyata bagi penumpang,” tutur Wibi.

Kajian Internal Manajemen Transjakarta

Sebelumnya, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, telah mengungkapkan dalam rapat bersama Komisi B DPRD Jakarta bahwa pihaknya memang tengah melakukan kajian mendalam terkait kenaikan tarif ini. Welfizon memaparkan bahwa sejak tahun 2005, tarif Transjakarta belum pernah menyentuh angka baru.

“Kami sudah melakukan kajian internal. Tarif Rp 3.500 ini sudah bertahan sejak tahun 2005, artinya sudah sekitar 21 tahun. Tentu keputusan akhir ada di tangan eksekutif dan legislatif, namun penyesuaian ini memang diperlukan untuk keberlanjutan operasional yang lebih baik,” jelas Welfizon.

Baca Juga

Tragedi Tol Paspro: Kronologi Lengkap Kecelakaan Maut Rombongan Gus Hilman yang Merenggut Dua Nyawa

Kini, publik menanti bagaimana hasil akhir dari pengkajian tersebut. Apakah kenaikan tarif akan membawa wajah baru bagi Transjakarta yang lebih efisien, atau justru menjadi beban baru di tengah mobilitas warga Jakarta yang kian padat? Satu yang pasti, transparansi dan kualitas layanan tetap menjadi tuntutan utama dari para wakil rakyat di DKI Jakarta.