Bongkar Siasat Pengelola Dapur MBG: Antara Alasan Klasik dan Ketegasan Badan Gizi Nasional

TotoNews — Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya membongkar tabir di balik carut-marutnya implementasi operasional di lapangan oleh para pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Ternyata, di balik pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditemukan, terselip beragam alasan klasik yang dinilai sengaja dibuat-buat oleh para mitra pelaksana untuk menghindari kewajiban mereka.

Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Doni Dewantoro, mengungkapkan rasa geramnya terhadap perilaku sebagian pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tameng utama yang selalu digunakan saat terjaring sidak adalah klaim ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku. Padahal, BGN telah gencar melakukan sosialisasi sejak tahun lalu.

Siasat ‘Pura-Pura Lupa’ di Balik Pelanggaran SOP

Dalam sebuah pernyataan resmi melalui kanal YouTube BGN pada Minggu (26/4/2026), Doni menyebutkan bahwa alasan pergantian pimpinan atau koordinasi yang terputus menjadi dalih favorit. “Mereka seolah-olah pura-pura tidak tahu dengan kondisi line out ini. Ada juga yang beralasan Kepala SPPG lupa menyampaikan instruksi kepada mitra saat terjadi pergantian posisi. Intinya, mayoritas berlindung di balik kata ‘tidak tahu’,” tegas Doni.

Baca Juga

Daya Beli RI Q1-2026: Sektor Ritel Tetap Tangguh Meski Dibayangi Geopolitik Global

Namun, BGN tidak lantas percaya begitu saja. Evaluasi mendalam menunjukkan adanya kecenderungan pengelola yang mengabaikan SOP Dapur MBG demi mengejar efisiensi biaya tanpa memedulikan standar kualitas yang telah ditetapkan secara ketat oleh negara.

Krisis Sanitasi: Rumah Tinggal Dipaksakan Menjadi Dapur

Salah satu temuan paling krusial yang disoroti TotoNews adalah alih fungsi bangunan yang tidak tepat. Banyak pengelola nekat mengubah rumah tinggal biasa menjadi dapur produksi skala besar tanpa memikirkan aspek sanitasi lingkungan dan sistem drainase yang memadai.

“Begitu kami melakukan sidak ke lokasi SPPG yang menggunakan bangunan rumah, hampir dipastikan ada masalah. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) seringkali tidak jelas, dan saluran pembuangan menjadi titik lemah yang memicu pencemaran,” tambah Doni. Kondisi ini dianggap sangat berisiko karena dapur MBG memproses makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak dalam skala massal.

Baca Juga

Tragedi di Bekasi Timur: Membedah Alasan Teknis Mengapa Kereta Api Mustahil Rem Mendadak

Tindakan Represif: Dari Suspend hingga Pemutusan Kontrak

BGN memastikan bahwa era peringatan lisan telah berakhir. Memasuki triwulan pertama tahun ini, Doni menegaskan bahwa pihaknya telah masuk ke fase eksekusi. Langkah tegas berupa Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 kini diterapkan tanpa kompromi. Jika pengelola tetap membandel setelah status suspend diberikan, maka langkah pamungkas adalah pemutusan kerja sama.

“Tahun lalu adalah waktu untuk belajar dan sosialisasi. Mulai Januari kemarin, kami sudah memberikan kelonggaran terakhir. Sekarang, suka atau tidak suka, pengelola yang melanggar langsung kami suspend. Jika tetap tidak ada perbaikan, administrasi akan diselesaikan dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) akan kami tarik,” jelasnya secara lugas kepada tim redaksi.

Baca Juga

Gedung Putih Bergetar: Trump Ancam Pukul China dengan Tarif 50% Jika Bantu Persenjataan Iran

Standar Emas Dapur MBG yang Non-Negosiasi

Untuk memastikan Badan Gizi Nasional mencapai target higienitas, setiap dapur wajib memiliki tata letak yang terstandarisasi. Fokus utama pengawasan kini tertuju pada sistem tiga pintu, yang meliputi:

• Area Loading: Jalur khusus untuk bongkar muat bahan baku agar tidak terkontaminasi lingkungan luar.
• Area Distribusi: Jalur keluar makanan yang sudah siap saji.
• Area Pencucian: Ruang khusus untuk membersihkan wadah makan atau food tray (ompreng).

Doni menekankan bahwa area pencucian ompreng adalah titik paling kritis. Jika proses pembersihan tidak dilakukan secara higienis, maka risiko kontaminasi silang akan meningkat tajam. Selain itu, pengelola kini diwajibkan menyediakan fasilitas mes bagi staf ahli gizi dan akuntan di lokasi agar pengawasan terhadap pelanggaran administrasi dan teknis bisa dilakukan selama 24 jam penuh.

Baca Juga

Visi Besar Airbus di Langit Nusantara: Menakar Peluang Pembangunan Pabrik Pesawat Pertama di Indonesia