Revolusi Keamanan Digital: Komdigi Pastikan Seluruh Game Wajib Matikan Fitur Chat untuk Pengguna Anak

TotoNews — Langkah tegas diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Setelah platform populer Roblox mulai menyesuaikan kebijakannya, kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa kewajiban menonaktifkan fitur komunikasi atau chat bagi pengguna anak akan diberlakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali bagi semua pengembang game yang beroperasi di tanah air.

Implementasi PP Tunas: Standar Baru Keamanan Anak

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, yang akrab disebut sebagai PP Tunas. Aturan ini dirancang khusus untuk memperkuat perlindungan anak di dunia maya yang kian kompleks. Meutya menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan aturan ini.

Baca Juga

Misi Mustahil Menuju Saturnus: Menelusuri Skenario 17 Tahun Perjalanan Antariksa Paling Ekstrem

“Betul, semuanya tanpa terkecuali. Seluruh platform digital, termasuk industri game online, akan terikat oleh regulasi yang sama dalam PP Tunas ini,” tegas Meutya saat memberikan keterangan resmi di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.

Menghindari Celah ‘Migrasi’ Pemain Muda

Salah satu alasan utama di balik kebijakan menyeluruh ini adalah untuk menutup celah keamanan. Meutya menjelaskan, jika aturan hanya diberlakukan pada satu platform seperti Roblox, ada risiko besar anak-anak akan berpindah ke game lain yang memiliki sistem pengawasan lebih longgar. Hal ini dinilai tidak akan menyelesaikan masalah predator anak atau perundungan siber secara efektif.

Selain aspek keamanan, langkah ini juga menyentuh sisi keadilan industri. “Ini adalah persoalan akuntabilitas dan transparansi. Kita ingin menciptakan level playing field yang adil bagi seluruh platform, sembari memastikan keselamatan anak-anak kita tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Baca Juga

Membuka Gerbang Pasifik: Strategi Besar Pemerintah Jadikan Papua Poros Internet Global

Evaluasi IGRS dan Tenggat Waktu Juni 2026

Pemerintah saat ini juga tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap Indonesia Game Rating System (IGRS). Namun, Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP Tunas merupakan jalur yang berbeda dan wajib dijalankan secara beriringan oleh para pengembang game.

Pihak Komdigi telah memberikan tenggat waktu yang cukup bagi perusahaan teknologi untuk berbenah. Seluruh platform digital diberikan waktu hingga 6 Juni 2026 untuk melakukan self-assessment atau penilaian mandiri terkait sejauh mana sistem mereka melindungi pengguna anak. Setelah periode penilaian mandiri berakhir, tim ahli dari kementerian akan turun tangan untuk melakukan verifikasi ketat.

Langkah Nyata Menuju Ekosistem Digital Sehat

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan orang tua di Indonesia bisa merasa lebih tenang saat buah hati mereka berinteraksi di ruang virtual. Penonaktifan fitur chat pada akun anak dipandang sebagai tameng pertama untuk mencegah kontak yang tidak diinginkan dari orang asing maupun potensi paparan konten negatif.

Baca Juga

Alarm Merah Ketahanan Siber Indonesia: Menghadapi Bayang-Bayang Perang Geopolitik dan Krisis Global di Era Digital

Bagi platform yang membandel setelah melewati tenggat waktu yang ditentukan, pemerintah tidak segan untuk mengambil tindakan administratif yang diperlukan demi menjaga integritas ruang digital nasional dan keselamatan pengguna anak di masa depan.