Diplomasi Ekonomi Memanas: Purbaya Yudhi Sadewa Tangkis Protes Keras Pengusaha China Terkait Kebijakan DHE SDA

TotoNews — Dinamika ekonomi nasional kembali memanas menyusul keberatan yang dilayangkan oleh para investor asal Negeri Tirai Bambu terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) yang secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, mereka mengungkapkan kegelisahan mendalam terkait sejumlah regulasi baru yang dinilai bakal mencekik likuiditas perusahaan asing yang beroperasi di tanah air.

Fokus utama yang menjadi batu sandungan adalah rencana pemberlakuan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini mewajibkan para eksportir untuk memarkirkan dana segar hasil perdagangan mereka di sistem perbankan domestik dalam jangka waktu tertentu. Bagi para pelaku usaha asal China, langkah ini dianggap sebagai langkah mundur yang dapat mengganggu stabilitas operasional jangka panjang mereka di sektor investasi asing Indonesia.

Baca Juga

Update Harga BBM: Pertamax Turbo dan Dex Series Melonjak Tajam per Hari Ini

Surat Terbuka untuk Prabowo: Jeritan Likuiditas dari Beijing

Berdasarkan laporan eksklusif yang dihimpun tim redaksi, isi surat dari Kadin China tersebut menyoroti aturan yang mewajibkan penempatan sebesar 50% dari total devisa ekspor di bank milik negara (BUMN) selama minimal satu tahun. Angka ini dianggap terlalu ekstrem bagi struktur manajemen arus kas perusahaan berskala global. Mereka berpendapat bahwa dana yang tertahan dalam jumlah besar dan waktu yang lama akan membatasi fleksibilitas perusahaan dalam memutar modal kerja.

“Kebijakan ini akan sangat merugikan likuiditas perusahaan dan berisiko mengganggu operasi jangka panjang kami di Indonesia,” bunyi petikan surat tersebut yang tertanggal Rabu (13/5/2026). Selain masalah DHE, para pengusaha China juga menyuarakan kekhawatiran atas rencana kenaikan tarif royalti pada komoditas pertambangan minerba serta pengenaan bea keluar yang lebih tinggi. Mereka mengklaim bahwa akumulasi dari kebijakan-kebijakan ini akan meningkatkan biaya produksi secara signifikan, terutama pada industri hilirisasi nikel yang sedang gencar dikembangkan.

Baca Juga

Strategi Besar Amankan Jalur Besi: Alokasi Rp 4 Triliun untuk Revolusi Perlintasan Sebidang di Indonesia

Respons Tegas Menteri Keuangan: Hubungan yang Harus Berjalan Dua Arah

Menanggapi riuh rendah protes tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan yang cukup menohok. Berbicara di hadapan awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Purbaya menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan China harus dilandasi prinsip resiprokal atau timbal balik. Ia tidak ingin Indonesia hanya dijadikan pasar tanpa adanya kepatuhan terhadap regulasi nasional yang berlaku.

Purbaya secara terang-terangan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya juga memiliki daftar keluhan terhadap praktik bisnis oknum pengusaha China di tanah air. “Saya sudah sampaikan komplain kepada mereka. Faktanya, banyak juga pengusaha dari sana yang melakukan praktik bisnis yang tidak sesuai aturan alias ilegal di sini,” ungkapnya dengan nada tegas. Menurutnya, isu ini merupakan persoalan komunikasi dua arah yang harus diperbaiki bersama, bukan sekadar keluhan sepihak mengenai kebijakan ekonomi pemerintah.

Baca Juga

Transformasi Warung Kelontong Menjadi Gurita Bisnis: Kisah Inspiratif Siti Soleha Mendulang Rupiah Lewat Agen BRILink

Membedah Fleksibilitas Aturan DHE SDA

Terkait kekhawatiran akan macetnya likuiditas, Purbaya Yudhi Sadewa mencoba mendinginkan suasana dengan menjelaskan bahwa kebijakan DHE SDA sebenarnya dirancang dengan tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi. Pemerintah, menurutnya, tidak bermaksud mematikan bisnis investor, melainkan ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia memberikan dampak nyata bagi stabilitas nilai tukar rupiah dan cadangan devisa nasional.

Purbaya membocorkan bahwa akan ada skema pengecualian dalam aturan tersebut. Salah satunya adalah bagi perusahaan yang tidak mengandalkan pinjaman modal dari perbankan dalam negeri. “Jika perusahaan tersebut tidak meminjam uang di Indonesia, ada kemungkinan mereka terbebas dari kewajiban DHE SDA yang ketat itu. Jadi, seharusnya pihak China tidak perlu merasa terancam jika memang struktur finansial mereka sehat,” tambahnya. Detail teknis dari aturan ini direncanakan akan berlaku mulai 1 Juni 2026, meskipun saat ini naskah resminya masih dalam tahap finalisasi internal.

Baca Juga

Paradoks Ekonomi Indonesia: Mengapa Pertumbuhan 35 Persen Justru Menambah Angka Kemiskinan?

Ambisi Hilirisasi dan Perlindungan Aset Strategis

Sektor mineral dan batu bara memang menjadi primadona sekaligus medan tempur kepentingan ekonomi global. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tampaknya konsisten meneruskan semangat hilirisasi nikel dan mineral lainnya untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kenaikan tarif royalti dan bea keluar dipandang sebagai instrumen untuk melindungi aset strategis nasional agar tidak dikeruk habis tanpa memberikan kompensasi yang adil bagi kas negara.

Menanggapi poin protes mengenai kenaikan biaya produksi, Purbaya menyebutkan bahwa kebijakan tersebut sejatinya masih berupa rencana matang yang belum dieksekusi sepenuhnya. Namun, ia menekankan bahwa prioritas utama kementeriannya adalah kepentingan nasional. “Biar saja ada protes, itu hal biasa dalam bisnis. Tetapi posisi kami jelas, kami akan mementingkan kepentingan negara kita di atas segalanya,” tegas sang Menteri Keuangan.

Menjaga Keseimbangan Antara Iklim Investasi dan Kedaulatan

Perselisihan ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara menarik modal asing dan mempertahankan kedaulatan ekonomi. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan suntikan dana dan teknologi dari China untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur. Di sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar tanpa regulasi yang ketat berisiko merugikan posisi tawar Indonesia di masa depan.

Analis ekonomi melihat bahwa langkah Purbaya Yudhi Sadewa adalah bentuk negosiasi tingkat tinggi untuk memastikan bahwa setiap dolar yang dihasilkan dari bumi Indonesia setidaknya singgah dan memberikan manfaat bagi sistem keuangan domestik. Para investor kini menantikan kejelasan regulasi yang akan diterbitkan pada Juni mendatang, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan daya saing industri pertambangan nasional.

Kesimpulan: Menanti Titik Temu

Konflik kepentingan antara Kamar Dagang China dan Pemerintah Indonesia ini diprediksi akan terus bergulir hingga aturan resmi diundangkan. Bagi Indonesia, kebijakan DHE SDA adalah benteng pertahanan cadangan devisa, sementara bagi investor, itu adalah beban administratif dan finansial. Namun, dengan adanya sinyal pengecualian bagi perusahaan tertentu, masih ada ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai titik temu yang saling menguntungkan.

Pemerintah tampaknya tetap pada pendiriannya bahwa kekayaan alam adalah aset strategis yang pengelolaannya harus memberikan devisa bagi negara. Melalui pendekatan yang tegas namun tetap membuka ruang dialog, Purbaya Yudhi Sadewa berharap para investor asing dapat lebih patuh terhadap regulasi lokal sembari tetap menjalankan bisnis mereka dengan menguntungkan di wilayah hukum Republik Indonesia.