Menakar Nyali Menteri PU Dody Hanggodo Berantas ‘Rayap’ Deep State: Komitmen Bersih-Bersih Birokrasi di Era Prabowo

TotoNews — Fenomena ‘negara bayangan’ atau yang populer dengan istilah deep state kini bukan lagi sekadar isu di lorong-lorong gelap politik, melainkan sebuah realitas pahit yang diakui secara terbuka di jantung pemerintahan Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara blak-blakan mengonfirmasi keberadaan jaringan rahasia ini di dalam tubuh instansinya, sebuah pengakuan yang mengejutkan sekaligus memberikan sinyal perang terhadap praktik korupsi yang mengakar.

Dalam sebuah pertemuan hangat namun sarat akan ketegasan di acara media briefing yang digelar di Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026), Dody menggunakan analogi yang sangat tajam untuk menggambarkan kondisi kementerian yang dipimpinnya. Ia mengibaratkan birokrasi di Kementerian PU layaknya kayu yang nampak kokoh dari luar, namun sebenarnya keropos di dalam karena digerogoti oleh rayap.

Baca Juga

Ketegangan AS-Kuba Memuncak: Dakwaan Raul Castro dan Tiga Skenario Masa Depan Pulau Revolusi

Analogi Rayap: Mengapa Deep State Begitu Berbahaya?

“Ya bagaimana saya harus mengatakan bahwa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ada deep state di Kementerian PU, memang ada,” ujar Dody dengan nada bicara yang tenang namun berwibawa. Menurutnya, birokrasi Indonesia seringkali menjadi sasaran empuk kelompok kepentingan yang bekerja di balik layar, mengarahkan kebijakan demi keuntungan pribadi atau golongan.

Dody menjelaskan bahwa fenomena ini menyerupai rayap yang memakan serat kayu secara perlahan namun pasti. Kayu yang terlihat megah tersebut, jika diberikan sedikit guncangan atau tekanan, akan langsung ambruk berantakan. Analogi ini menggambarkan betapa rentannya pilar negara jika fondasi administratifnya sudah tidak lagi berintegritas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan jaringan ini menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas negara.

Baca Juga

Skandal Jeratan Utang di Satpol PP Bogor: Istri Korban Bongkar Muslihat Atasan yang Gadai SK Demi ‘Urusan Kantor’

Tiga Pilar Utama Negara: ‘State Craft’ yang Terancam

Dalam narasinya, Dody mengingatkan kembali tentang konsep state craft atau seni mengelola negara yang sering ditekankan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, ada tiga pilar utama yang menyangga eksistensi sebuah bangsa yang besar. Pertama adalah kehadiran militer yang tangguh untuk menjaga kedaulatan. Kedua adalah aparat kepolisian dan intelijen yang berkualitas untuk menjamin keamanan dalam negeri.

“Dan jangan lupa yang paling akhir, birokrasi yang berintegritas dan kuat. Jika salah satu dari pilar ini lemah, pasti negaranya ambrol, seberapa pun kuat penuhnya pilar-pilar di atas ini,” imbuhnya. Dody menekankan bahwa tanpa birokrasi yang bersih, segala program pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat hanya akan berakhir menjadi proyek mubazir yang kualitasnya jauh di bawah standar akibat praktik korupsi proyek.

Baca Juga

Anomali Cuaca Jelang Kemarau 2026: Mengapa Hujan Lebat Masih Mengepung Indonesia?

Metode Fumigasi: Bongkar Pasang Pejabat demi Pembersihan

Lantas, bagaimana cara Menteri Dody menghadapi ‘hama’ birokrasi ini? Jawabannya adalah melalui ‘fumigasi’ administratif secara masif. Ia tidak segan-segan melakukan perombakan besar-besaran di berbagai lini jabatan, mulai dari eselon 1, 2, 3, hingga jajaran kepala balai di seluruh penjuru Indonesia. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya darurat untuk menyelamatkan ‘kayu’ pemerintahan dari kehancuran total.

“Bagi saya, menjelaskan deep state di Kementerian PU kayak saya menganalogikan dengan rayap di dalam kayu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kayunya difumigasi. Kalau sudah parah, ya diganti. Udah gitu saja,” tegasnya. Kebijakan bongkar pasang pejabat ini sempat mengundang tanya, namun Dody menegaskan bahwa ini adalah bagian dari komitmennya untuk memastikan setiap individu yang menduduki jabatan strategis memiliki loyalitas penuh kepada negara, bukan kepada jejaring gelap yang menghambat kemajuan.

Baca Juga

Tragedi Nyaris Berujung Maut: Aksi Heroik Polisi dan Damkar Selamatkan Tiga Anak dari Penyekapan Ayah di Bandung

Terbongkarnya Kasus Korupsi Rp 16 Miliar: Bukti Nyata Adanya Rayap

Langkah tegas Menteri PU ini semakin divalidasi dengan pengungkapan kasus korupsi besar yang menjerat mantan pejabat tinggi di lingkungan kementerian tersebut. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta baru-baru ini menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kerugian negara yang ditimbulkan tidak main-main, mencapai angka lebih dari Rp 16 miliar. Nama-nama seperti Dwi Purwantoro (DP) yang pernah menjabat sebagai Dirjen SDA, Riono Suprapto (RS) selaku Sekretaris Dirjen Cipta Karya, serta seorang pejabat PPK berinisial AS, kini harus mendekam di balik jeruji besi. Hal ini membuktikan bahwa peringatan Presiden Prabowo tentang adanya dirjen-dirjen yang merasa ‘untouchable’ atau tidak tersentuh hukum bukanlah isapan jempol belaka.

Prabowo dan Perlawanan Terhadap Dirjen Pembangkang

Sikap keras Dody sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang sebelumnya pernah menyinggung persoalan serupa dalam sebuah wawancara eksklusif di Hambalang. Prabowo mengungkapkan kegeramannya terhadap perilaku birokrasi yang seringkali menghambat kebijakan menteri. Ia menyoroti budaya organisasi yang mengakar, di mana beberapa pejabat tinggi merasa memiliki kekuasaan mutlak atas wilayahnya dan berani menentang kebijakan pimpinan nasional.

“Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen tersebut. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan,” tutur Prabowo kala itu. Pesan ini jelas: era di mana pejabat bisa bermain ‘main mata’ di balik meja tanpa pengawasan ketat telah berakhir.

Optimisme di Tengah Pembersihan: 38.600 ASN Jadi Tumpuan

Meskipun sedang gencar melakukan aksi bersih-bersih, Menteri Dody tetap memberikan apresiasi bagi mereka yang bekerja dengan jujur. Ia menyadari bahwa di antara 38.600 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernaung di bawah Kementerian PU, mayoritas dari mereka adalah individu yang berdedikasi tinggi dan memiliki keinginan tulus untuk membangun negeri.

“Saya tetap haqqul yakin, sekali lagi saya tegaskan, dari puluhan ribu ASN di Kementerian PU, masih super banyak yang mau bekerja dengan baik dan benar. Kita hanya perlu memisahkan gandum dari sekamnya,” ucapnya penuh optimisme. Baginya, program prioritas pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti pembangunan waduk, irigasi, dan jalan nasional, tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan segelintir orang yang haus harta.

Masa Depan Kementerian PU di Bawah Komando Dody Hanggodo

Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian PU saat ini menandai babak baru dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia. Fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk memutus rantai birokrasi yang korup menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Dengan dukungan penuh dari Presiden, Dody berharap Kementerian PU bisa bertransformasi menjadi pilar negara yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara moral dan integritas.

Publik kini menaruh harapan besar pada proses ‘fumigasi’ ini. Keberhasilan dalam memberantas rayap-rayap birokrasi di Kementerian PU akan menjadi cermin bagi kementerian lain untuk melakukan hal serupa. Karena pada akhirnya, infrastruktur yang kokoh hanya bisa dibangun di atas fondasi kejujuran, bukan di atas kayu yang keropos oleh pengkhianatan terhadap amanah rakyat.