Ekspansi Ekosistem Halal: Kemenpar Beri Jempol untuk BPJPH yang Sukses Fasilitasi 31 Ribu Sertifikat di Desa Wisata

TotoNews — Sebuah langkah monumental dalam memperkuat wajah pariwisata nasional baru saja ditorehkan. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia melontarkan apresiasi setinggi langit kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bukan tanpa alasan, apresiasi ini datang setelah BPJPH menunjukkan performa impresif dalam mengakselerasi sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang beroperasi di jantung-jantung desa wisata di seluruh pelosok tanah air.

Hingga penghujung Mei 2026, catatan gemilang berhasil diraih. BPJPH telah berhasil memfasilitasi penerbitan sebanyak 31.548 sertifikat halal. Angka ini mencakup 20.237 pelaku usaha yang tersebar luas di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi di Indonesia. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam membenahi kualitas layanan wisatanya, terutama dari sisi kepastian jaminan produk bagi para pelancong.

Baca Juga

Strategi Baru DPRD DKI Jakarta: Revitalisasi Bank Sampah Demi Selamatkan Bantargebang dari Overkapasitas

Sinergi di Balik Keindahan Desa Wisata Jatimulyo

Momen apresiasi ini secara resmi disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, secara langsung kepada Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan—yang akrab disapa Babe Haikal. Pertemuan tersebut terjadi dalam suasana hangat di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebuah lokasi yang menjadi simbol keberhasilan program pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Widiyanti dan Babe Haikal menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada perwakilan pelaku usaha desa wisata yang telah memenuhi kualifikasi. Dalam sambutannya, Widiyanti menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan strategi besar untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di mata internasional.

Baca Juga

Aksi Cepat Menko AHY Tata 76 Perlintasan Sebidang: Revolusi Keselamatan Kereta Api di Jawa dan Sumatra

“Kami melihat kerja keras BPJPH sebagai angin segar bagi industri pariwisata. Sinergi ini akan terus kita perkuat agar setiap destinasi di Indonesia tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kualitas dan kepercayaan yang nyata bagi pengunjung,” ujar Widiyanti. Ia menambahkan bahwa program ini adalah fondasi untuk mewujudkan ekosistem wisata yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi penduduk lokal.

Halal Sebagai Identitas Kualitas Global

Program ambisius ini sejatinya merupakan buah dari kesepakatan kerja sama antara Kemenpar dan BPJPH yang telah diinisiasi melalui proyek percontohan pada 20 destinasi unggulan di tahun 2025. Namun, dalam waktu singkat, cakupannya meluas hingga menyentuh lebih dari seribu destinasi. Di Desa Wisata Jatimulyo sendiri, sudah ada 23 pelaku usaha wisata dengan total 139 produk UMKM yang kini resmi mengantongi label halal.

Baca Juga

Tragedi di Kamp Al-Bureij: Serangan Udara Israel di Gaza Tewaskan 7 Orang Meski Gencatan Senjata Berlangsung

Menurut pandangan Widiyanti, sertifikasi halal memiliki peran ganda. Pertama, sebagai pemenuhan aspek administratif hukum. Kedua, dan yang paling krusial, adalah sebagai instrumen untuk meningkatkan standar kualitas produk dan layanan wisata. Dengan adanya jaminan halal, kepercayaan wisatawan—baik domestik maupun mancanegara—akan meningkat drastis, yang pada gilirannya akan memperluas perputaran ekonomi kerakyatan di level akar rumput.

Visi Babe Haikal: Halal Adalah Instrumen Pemberdayaan

Di sisi lain, Babe Haikal menegaskan bahwa capaian 31 ribu sertifikat ini hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang. Mengingat potensi desa wisata di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan, peluang untuk ekspansi masih sangat terbuka lebar. Bagi Babe Haikal, konsep Jaminan Produk Halal (JPH) tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai pelindung konsumen saja.

Baca Juga

Revolusi Sampah Jawa Barat: Menteri LH Kawal Proyek PSEL Bandung dan Bogor Menuju Energi Terbarukan

“Halal adalah instrumen pemberdayaan ekonomi yang dahsyat. Ia mampu meningkatkan nilai tambah sebuah produk, membuka pintu akses pasar yang lebih luas, dan yang terpenting membangun trust atau kepercayaan. Ketika sebuah produk desa wisata sudah berlabel halal, maka pasar akan melirik dengan rasa aman,” tutur Babe Haikal dengan penuh semangat. Ia percaya bahwa percepatan sertifikasi ini adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lebih jauh lagi, penguatan ekosistem halal di desa-desa ini selaras dengan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia. Sektor pariwisata, khususnya wisata ramah muslim, menjadi ujung tombak dalam mencapai target tersebut.

Mengejar Standar Global Muslim Travel Index (GMTI)

Pengembangan layanan halal di desa wisata secara langsung akan berdampak pada posisi Indonesia dalam peringkat pariwisata dunia, khususnya pada indikator Global Muslim Travel Index (GMTI). Dengan ketersediaan produk halal yang terjamin dari hulu ke hilir, daya tarik Indonesia bagi wisatawan muslim internasional akan semakin tak tertandingi.

Babe Haikal memperkenalkan filosofi bahwa halal adalah untuk semua. Halal bukan hanya soal agama, melainkan soal kualitas tinggi yang mencakup tiga pilar utama: traceability (keterlacakan), transparency (transparansi), dan trustability (kepercayaan). “Saat wisatawan tahu dari mana bahan produk berasal dan bagaimana prosesnya, mereka akan merasa dihargai. Inilah yang kita sebut sebagai customer friendly tourism,” jelasnya.

Dukungan Dana dan Program SEHATI untuk Masa Depan

Sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah, BPJPH telah mengucurkan anggaran APBN sebesar Rp 7,25 miliar sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dana tersebut dialokasikan melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dikhususkan bagi pelaku UMK di desa wisata. Dukungan finansial ini menjadi katalisator bagi puluhan ribu pengusaha kecil yang sebelumnya merasa terbebani oleh biaya administrasi sertifikasi.

Menutup pernyataannya, Babe Haikal mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan program SEHATI ini. Ia mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti di depan mata, yakni implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Dengan persiapan yang matang sejak dini, diharapkan seluruh produk halal di Indonesia sudah siap bersaing saat aturan tersebut resmi diberlakukan secara penuh.

Keberhasilan program ini bukan hanya soal deretan angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana masyarakat desa mampu berdikari dan bangga dengan produk lokal yang memiliki standar keamanan pangan kelas dunia. Melalui sinergi Kemenpar dan BPJPH, masa depan pariwisata Indonesia tampak lebih cerah, inklusif, dan tentunya lebih berdaya saing global.