Waka DPRD DKI Soroti Rencana Penyesuaian Tarif Transjabodetabek: Jangan Bebani Rakyat di Tengah Tekanan Ekonomi

TotoNews — Wacana mengenai penyesuaian tarif layanan bus Transjabodetabek kini tengah menjadi sorotan hangat di kalangan pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, melayangkan pesan krusial kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tetap mengedepankan aspek keadilan dan keterjangkauan ekonomi bagi warga sebelum mengetok palu kebijakan baru tersebut.

Rany menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di sektor transportasi publik, harus melalui proses pengkajian yang mendalam dan komprehensif. Ia mewanti-wanti agar rencana kenaikan tarif tidak dilakukan secara gegabah tanpa mempertimbangkan kondisi riil ekonomi masyarakat yang saat ini masih berjuang menghadapi berbagai tekanan biaya hidup.

Baca Juga

Diplomasi di Ujung Tanduk: Mengurai Benang Kusut Gencatan Senjata Rusia-Ukraina yang Diwarnai Saling Tuding

Keadilan Tarif di Tengah Tekanan Inflasi

Menurut Rany, rencana penyesuaian tarif transportasi bukanlah perkara sederhana yang hanya dilihat dari angka-angka akuntansi biaya operasional. Di balik itu, ada jutaan warga yang menggantungkan mobilitas harian mereka pada layanan Transjabodetabek. Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Setiap rencana penyesuaian tarif transportasi publik harus dilakukan secara sangat hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif. Saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup, sehingga aspek keterjangkauan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan tarif,” ujar Rany dalam keterangannya yang diterima TotoNews pada Sabtu (13/6/2026).

Pernyataan ini muncul menyusul adanya rencana Pemprov DKI untuk menyesuaikan tarif pada sejumlah rute baru yang memiliki jarak tempuh lebih panjang. Rany menilai bahwa meskipun ada kebutuhan untuk menyesuaikan anggaran, momentum dan besaran kenaikan harus benar-benar dihitung agar tidak mencekik kantong para pekerja kelas menengah ke bawah yang merupakan pengguna setia layanan ini.

Baca Juga

Skandal Audit Muara Enim: Jejak Suap Rp 500 Juta dan Tersungkurnya 5 Oknum BPK dalam OTT KPK

Transjabodetabek Sebagai Nadi Ekonomi Regional

Lebih lanjut, Rany menyoroti peran strategis Transjabodetabek sebagai jembatan penghubung antara Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Baginya, layanan bus ini bukan sekadar moda transportasi biasa, melainkan nadi penggerak ekonomi bagi para komuter yang mencari nafkah di ibu kota.

Setiap harinya, ribuan pekerja dari wilayah penyangga mengandalkan bus ini untuk sampai ke kantor tepat waktu dengan biaya yang relatif murah. Jika tarif transportasi naik terlalu signifikan, hal ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas pengeluaran rumah tangga mereka. Rany menekankan bahwa integrasi antara wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya harus tetap terjaga tanpa harus memberatkan satu pihak, yakni pengguna jasa.

Baca Juga

Tindakan Tegas Polda Kaltim: Pecat Bripka Dedy Wiratama yang Menjadi ‘Benteng’ Kampung Narkoba Samarinda

“Transjabodetabek memiliki peran strategis sebagai moda transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga. Ini adalah andalan para pekerja di Jakarta yang berasal dari Bekasi, Bogor, hingga Tangerang. Karena itu, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Peningkatan Layanan Sebelum Kenaikan Harga

Satu poin penting yang ditekankan oleh politisi perempuan ini adalah mengenai timbal balik atau feedback yang diterima masyarakat. Rany berpendapat, jika memang kenaikan tarif tidak dapat dihindari, maka hal tersebut wajib dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata dan bisa dirasakan langsung.

Beberapa aspek yang menjadi catatan bagi Pemprov DKI meliputi:

• Ketepatan waktu (punctuality) kedatangan bus agar penumpang tidak menunggu terlalu lama di halte.
• Keamanan dan kenyamanan di dalam kabin bus selama perjalanan jarak jauh.
• Integrasi antarmoda yang lebih mulus antara Transjabodetabek dengan MRT, LRT, maupun JakLingko.
• Penambahan armada pada jam-jam sibuk guna mengurangi kepadatan penumpang.

“Sebelum memutuskan kenaikan tarif, pemerintah harus memastikan bahwa kenyamanan, ketepatan waktu, serta integrasi antarmoda benar-benar semakin baik. Jangan sampai harga naik, tapi kualitas tetap di tempat,” tegasnya. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang transportasi.

Baca Juga

Babak Baru Hubungan Diplomatik: Gerbang Perbatasan Turki-Suriah Akcakale Kembali Dibuka Setelah 12 Tahun Vakum

Risiko Kembalinya Penggunaan Kendaraan Pribadi

Salah satu kekhawatiran terbesar yang disampaikan Rany adalah potensi migrasi pengguna transportasi umum kembali ke kendaraan pribadi. Jakarta saat ini tengah berjuang keras menekan angka kemacetan dan polusi udara melalui berbagai program transportasi publik. Jika tarif Transjabodetabek tidak lagi kompetitif dibandingkan biaya bahan bakar kendaraan pribadi, maka target pemerintah untuk mengalihkan masyarakat ke angkutan umum bisa terancam gagal.

“Kebijakan tersebut jangan sampai mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum atau justru mendorong mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi. Jika itu terjadi, maka kemacetan di Jakarta akan semakin sulit diurai,” urai Rany secara mendalam.

Ia memahami bahwa operasional bus pada rute-rute panjang, seperti rute baru menuju Bandara Soekarno-Hatta, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, subsidi dan efisiensi harus tetap dikedepankan sebelum memutuskan untuk membebankan biaya tersebut sepenuhnya kepada masyarakat melalui kenaikan tarif.

Mendorong Sinergi Antar Daerah di Jabodetabek

Menutup pernyataannya, Rany Mauliani mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah daerah di wilayah penyangga (Bodetabek). Menurutnya, beban pembiayaan transportasi yang melintasi batas wilayah administratif seharusnya tidak hanya ditanggung oleh satu pihak atau dibebankan secara sepihak kepada penumpang.

Ia mengusulkan adanya skema pembiayaan bersama atau subsidi silang yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah-daerah tetangga. Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan beban biaya operasional dapat ditekan, sehingga tarif yang dikenakan kepada masyarakat tetap berada pada angka yang rasional dan terjangkau.

“Dengan kolaborasi yang kuat, beban pembiayaan tak hanya ditanggung satu pihak sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transportasi publik yang terjangkau. Pada prinsipnya, saya mendorong agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Latar Belakang Penyesuaian Tarif

Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta memang tengah menggodok rencana penyesuaian tarif untuk beberapa rute Transjabodetabek, terutama setelah dibukanya rute-rute strategis baru seperti rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta. Tarif flat Rp 3.500 yang berlaku saat ini dinilai oleh sebagian pihak sudah tidak lagi relevan dengan jarak tempuh yang mencapai puluhan kilometer melintasi batas kota.

Meskipun penyesuaian ini dianggap perlu untuk keberlanjutan operasional, suara dari DPRD DKI Jakarta menjadi pengingat penting bahwa fungsi transportasi publik adalah pelayanan dasar (public service obligation), bukan sekadar mencari profit demi menutupi biaya operasional semata. Kini, bola ada di tangan eksekutif untuk merumuskan kebijakan yang paling bijak bagi seluruh lapisan masyarakat.