Gelombang Aksi May Day 2026: Ribuan Buruh Siap Kepung DPR dan Istora Senayan Bawa 8 Tuntutan Krusial

TotoNews — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026, atmosfer pergerakan pekerja di tanah air dipastikan akan memanas. Ratusan ribu buruh dari 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah mengonfirmasi kesiapan mereka untuk turun ke jalan dalam sebuah aksi massa besar-besaran yang terorganisir.

Titik Fokus Aksi di Jantung Ibu Kota

Khusus untuk wilayah Jakarta, pergerakan massa akan terkonsentrasi di dua titik strategis. Mengawali hari pada pukul 10.00 WIB, puluhan ribu buruh akan memadati area depan Gedung DPR RI. Setelah menyampaikan aspirasi di hadapan para wakil rakyat hingga tengah hari, massa dijadwalkan melakukan long march menuju Istora Senayan untuk agenda selanjutnya.

Baca Juga

Diplomasi Kremlin: Strategi Putin dan Prabowo Pacu Kembali Roda Ekonomi yang Melambat

Presiden KSPI sekaligus tokoh utama Partai Buruh, Said Iqbal, memproyeksikan bahwa kekuatan aksi buruh di Jakarta saja akan mencapai angka 30.000 hingga 50.000 peserta. Angka ini diklaim telah melalui pertimbangan matang terkait kapasitas lokasi dan koordinasi keamanan.

“Kami berkomitmen bahwa peringatan May Day kali ini adalah aksi yang konstitusional, damai, dan tertib. Seluruh prosedur perizinan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum telah kami selesaikan,” ujar Said Iqbal dalam pernyataan resminya kepada TotoNews.

Deklarasi Garda Buruh Nasional dan Pengawalan Kebijakan Pemerintah

Salah satu momen penting dalam perhelatan di Istora Senayan adalah gelaran May Day Fiesta yang dibarengi dengan deklarasi Garda Buruh Nasional. Organisasi kemasyarakatan ini dibentuk secara khusus oleh KSPI untuk menjadi jembatan komunikasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas: memastikan program-program kerakyatan tetap berjalan pada relnya dan aspirasi pekerja terserap secara optimal di level eksekutif.

Baca Juga

Revolusi Budaya Kerja: WFH Tiap Jumat Bukan Ajang Liburan, ASN Wajib Respons Kilat!

Pemilihan Gedung DPR RI sebagai lokasi unjuk rasa pun bukan tanpa alasan. Para buruh merasa bahwa tuntutan yang mereka suarakan sejak May Day tahun lalu seolah membentur dinding tebal. Fokus utama saat ini adalah mendesak percepatan pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang adil.

Tenggat Waktu Konstitusi yang Kian Menipis

Said Iqbal mengingatkan kembali mandat Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Dengan sisa waktu hanya enam bulan sebelum tenggat berakhir, progres legislasi di parlemen masih dianggap nihil.

“Ini adalah pertaruhan konstitusi. Draft undang-undangnya saja belum ada kejelasan. Jika terus dibiarkan, ini adalah pelanggaran nyata terhadap mandat hukum tertinggi kita,” tegas Said dengan nada penuh peringatan.

Baca Juga

Gebyar Transmart Full Day Sale: Cara Cerdas Boyong AC Polytron 1 PK dengan Potongan Harga Fantastis Rp 1,3 Juta

8 Tuntutan Utama Buruh dalam May Day 2026

Dalam aksi besar ini, TotoNews mencatat ada delapan poin krusial yang menjadi landasan perjuangan kaum pekerja:

1. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan: Mendesak regulasi baru yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Hapus Outsourcing & Upah Murah (HOSTUM): Menuntut penghapusan sistem kerja kontrak yang berkepanjangan dan kebijakan upah yang tidak layak.
3. Reformasi Pajak Pekerja: Menaikkan batas PTKP menjadi Rp7,5 juta serta membebaskan pajak atas THR, pesangon, dan dana pensiun.
4. Stop Ancaman PHK: Meminta pemerintah melakukan intervensi nyata terhadap gelombang PHK yang dipicu ketidakstabilan global dan kebijakan impor yang tidak terkontrol.
5. Perlindungan PRT: Segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
6. Pemberantasan Korupsi: Mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset demi pemerintahan yang bersih.
7. Keadilan bagi Ojek Online: Menetapkan potongan jasa aplikator ojek online maksimal sebesar 10% guna meningkatkan kesejahteraan driver.
8. Ratifikasi Konvensi ILO No. 190: Mendesak perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja, terutama bagi pekerja perempuan.

Fenomena pengurangan tenaga kerja bukan lagi sekadar isu di atas kertas. Said Iqbal mengungkapkan fakta lapangan bahwa setidaknya 10 perusahaan besar di kawasan industri Jawa Barat hingga Jawa Timur sudah mulai melakukan pembicaraan serius mengenai efisiensi karyawan. Kondisi ini mempertegas bahwa tanpa adanya perlindungan regulasi yang kuat, nasib jutaan pekerja berada di ujung tanduk.

Baca Juga

Konektivitas Baru Jakarta Utara: Stasiun KRL JIS Dijadwalkan Beroperasi Juni 2026