Bayang-bayang Gulung Tikar di Balik Lonjakan Harga Solar Industri: GAPENSI Desak Penyesuaian Harga Proyek

TotoNews — Sektor jasa konstruksi nasional kini tengah berada di ujung tanduk. Lonjakan biaya operasional yang tak terkendali, dipicu oleh meroketnya harga energi global, mulai mengancam napas para pelaku usaha. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) melaporkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan, banyak kontraktor nasional yang terancam gulung tikar.

Ketua Umum GAPENSI, Andi Rukman Nurdin Karumpa, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas dinamika yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurut pantauan tim TotoNews, kenaikan biaya konstruksi pada periode Februari hingga April 2026 telah menyentuh angka 3 persen hingga 8 persen. Angka ini diprediksi akan terus merangkak naik jika tekanan ekonomi tidak segera mereda.

Baca Juga

Badai Sektor Ketenagakerjaan: Mengapa Perusahaan Kini Pilih ‘Puasa’ Buka Lowongan Kerja?

Efek Domino Lonjakan Harga Solar Industri

Penyebab utama dari badai ini adalah kenaikan drastis harga solar industri. Saat ini, harga bahan bakar tersebut bertengger di kisaran Rp 21.000 hingga Rp 23.000 per liter, melompat jauh dari harga sebelumnya yang hanya berada di angka Rp 18.000 hingga Rp 20.000. Dampaknya terasa nyata pada kenaikan harga material dasar seperti aspal, semen, hingga baja yang merupakan komponen utama pembangunan.

“Jika situasi ini berlanjut tanpa adanya penyesuaian kebijakan, maka cepat atau lambat para pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah, akan mengalami kesulitan likuiditas hingga terpaksa berhenti beroperasi,” tegas Andi dalam keterangannya yang diterima TotoNews.

Desakan Penyesuaian Harga Tender

Menghadapi situasi genting ini, GAPENSI mendesak pemerintah untuk segera melakukan eskalasi atau penyesuaian harga terhadap proyek pemerintah yang belum masuk tahap kontrak. Hal ini dikarenakan acuan harga yang digunakan saat ini masih merujuk pada standar tahun sebelumnya yang sudah tidak relevan dengan kondisi pasar riil saat ini.

Baca Juga

Efektivitas WFH ASN Setiap Jumat: Langkah Berani Pemerintah Tekan Konsumsi BBM dan Transformasi Kerja

Sekretaris Jenderal GAPENSI, La Ode Safiul Akbar, menambahkan bahwa tanpa ruang penyesuaian, kontraktor akan memikul beban kerugian yang sangat besar secara mandiri. “Kami berharap ada kebijakan yang memberikan ruang bagi proyek yang belum berkontrak agar harga acuannya disesuaikan dengan realita beban biaya saat ini,” ujarnya.

Evaluasi Skema Proyek dan Pemerataan Kesempatan

Selain masalah harga, GAPENSI juga menyoroti sistem distribusi proyek yang dianggap masih mengalami ketimpangan. Ada beberapa poin krusial yang mereka tekankan untuk menjaga kesehatan ekosistem industri konstruksi nasional:

• Pemerintah diharapkan mengutamakan sistem tender terbuka dibandingkan skema swakelola skala besar yang kerap membatasi partisipasi kontraktor swasta.
• Paket pekerjaan bernilai besar seharusnya melibatkan perusahaan swasta nasional secara aktif, bukan hanya didominasi oleh BUMN.
• Praktik swakelola dinilai berisiko menciptakan ketidakpastian pembayaran dan menghambat regenerasi pelaku usaha konstruksi di daerah.

Dominasi skema tertentu dalam beberapa tahun terakhir terbukti telah menurunkan jumlah anggota asosiasi secara signifikan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Andi Rukman menekankan pentingnya kolaborasi inklusif agar pertumbuhan ekonomi dari sektor infrastruktur dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah melalui keterlibatan pengusaha lokal.

Baca Juga

Langkah Strategis Vale Indonesia: Amankan Pinjaman Rp 12,9 Triliun Demi Akselerasi Hilirisasi Nikel

“Sebagai mitra strategis pemerintah, kami tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional. Namun, pemerataan distribusi proyek dan ekosistem yang sehat adalah harga mati agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin lebar antara BUMN dan swasta nasional,” pungkas Andi.