Klarifikasi Bos BGN Soal Anggaran EO Rp 113 Miliar: Antara Urgensi Institusi Baru dan Transparansi Publik

TotoNews — Sorotan tajam publik belakangan ini mengarah pada kebijakan finansial Badan Gizi Nasional (BGN) terkait alokasi dana sebesar Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO). Menanggapi riuh rendah tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya memberikan klarifikasi mendalam mengenai alasan di balik angka yang cukup mencolok tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga ini bukanlah bentuk pemborosan, melainkan langkah taktis bagi BGN yang saat ini masih berstatus sebagai lembaga baru. Menurutnya, sebagai institusi yang baru lahir untuk mengawal program strategis nasional, BGN tengah berada dalam fase krusial pembangunan fondasi sistem dan struktur organisasi.

Langkah Strategis di Tengah Keterbatasan SDM

Dadan mengungkapkan bahwa secara realistis, BGN belum memiliki infrastruktur sumber daya internal yang memadai untuk mengelola kegiatan berskala besar secara mandiri. Membangun tim internal yang solid membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara program gizi harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga

Harga Emas Antam Terjun Bebas! Tekanan Geopolitik dan Penguatan Dolar AS Jadi Pemicu Utama

“Kami berada dalam fase awal pembangunan sistem dan tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan dalam pernyataan resminya pada Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan event, kampanye publik, hingga sosialisasi nasional memiliki kompleksitas tinggi yang membutuhkan sentuhan profesional. Di sinilah peran EO menjadi vital sebagai mitra yang memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari koordinasi vendor hingga mitigasi risiko operasional di lapangan.

Bukan Sekadar Seremonial: Fokus pada Edukasi Gizi

Satu poin penting yang ditegaskan Dadan adalah bahwa anggaran tersebut tidak habis hanya untuk acara seremonial semata. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada kualitas layanan gizi, seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para penjamah makanan.

Baca Juga

Menuju Kesetaraan Ekonomi: Menteri Keuangan Purbaya Targetkan Pajak E-Commerce Berlaku di 2026

“EO berperan memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif. Selain itu, ada agenda krusial seperti pelatihan keamanan pangan agar dikelola oleh SDM yang terlatih. Ini menyangkut isu gizi nasional yang tidak bisa dikelola secara amatir,” imbuhnya.

Transparansi dan Efisiensi Anggaran

Dari sisi administratif, pelibatan EO diklaim justru mempermudah proses audit dan pengawasan. Dengan sistem satu pintu melalui pihak ketiga, seluruh dokumentasi pengadaan barang dan jasa menjadi lebih sistematis dan terpusat. Hal ini, menurut Dadan, sejalan dengan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Penggunaan jasa EO juga dipandang sebagai solusi bridging atau jembatan sementara. Alih-alih melakukan rekrutmen besar-besaran yang memakan biaya pelatihan dan waktu lama, menggunakan jasa profesional dianggap lebih efisien secara rasional untuk memastikan program tetap berjalan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas.

Baca Juga

Postur Utang Pemerintah Capai Rp 9.920 Triliun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Manajemen Risiko Kita Jauh Lebih Sehat dari Negara Tetangga

Menutup penjelasannya, Dadan menjamin bahwa seluruh proses pengadaan jasa ini dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. BGN berkomitmen untuk tetap terbuka terhadap pengawasan, baik dari lembaga internal maupun eksternal, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang baru seumur jagung ini.