Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN Kebal Efisiensi: Target Tuntas 2028, Ini Rinciannya

TotoNews — Di tengah gelombang pengetatan ikat pinggang anggaran pemerintah, mercusuar pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) tampaknya tetap berdiri kokoh. Proyek prestisius pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif dipastikan melaju tanpa hambatan efisiensi, demi mengejar target operasional penuh pada medio 2027 hingga 2028 mendatang.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan gedung-gedung lembaga tinggi negara tersebut tetap menjadi prioritas utama. Hal ini selaras dengan visi strategis Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengonsolidasikan kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat pemerintahan yang baru di Kalimantan Timur.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan. Proyek tetap berjalan sesuai rencana, jadi tidak perlu ada keraguan bagi publik maupun pemangku kepentingan,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, sebagaimana dilaporkan oleh tim redaksi TotoNews.

Baca Juga

Strategi Jitu Gubernur BI di Panggung G20-BRICS: Tiga Langkah Menuju Resiliensi Ekonomi Global

Wajah Baru Parlemen: Lima Gedung Megah di Kawasan Legislatif

Proyek ambisius ini bukan sekadar membangun struktur beton, melainkan menciptakan pusat gravitasi demokrasi Indonesia yang baru. Kawasan legislatif direncanakan akan dihuni oleh lima gedung utama, yakni Gedung DPR, Gedung DPD, Gedung MPR, serta Gedung Paripurna yang akan menjadi ikon utama kegiatan kenegaraan. Khusus untuk Gedung Paripurna, kapasitasnya dirancang sangat luas hingga mampu menampung 1.579 orang dalam satu forum besar.

Basuki menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang berada di tahap penyempurnaan desain untuk memastikan aspek fungsionalitas dan estetika menyatu dengan alam IKN. “Proses finalisasi desain kini tengah menunggu persetujuan akhir dari Presiden sebelum implementasi di lapangan dipercepat,” imbuhnya.

Baca Juga

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Sensor Canggih Whoosh Hentikan Perjalanan Akibat Benda Asing di Jalur Kopo

Keadilan di Jantung IKN: Paket Pembangunan Kawasan Yudikatif

Sektor penegakan hukum juga mendapatkan perhatian serius dalam cetak biru pembangunan ini. Pembangunan kawasan yudikatif dipecah menjadi dua paket pekerjaan strategis untuk memastikan infrastruktur rampung tepat waktu dan terorganisir dengan baik:

• Paket Pertama: Mencakup pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA) yang representatif, lengkap dengan kawasan pendukung serta Plaza Keadilan sebagai ruang publik simbolis.
• Paket Kedua: Berfokus pada pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), perumahan jabatan yudisial, serta sebuah masjid kawasan sebagai sarana spiritualitas bagi para pegawai dan pengunjung.

Infrastruktur Penunjang dan Kemandirian Sumber Daya

Pembangunan gedung-gedung megah tersebut didukung oleh aksesibilitas yang mumpuni. Total sepanjang 11,7 km jalan kawasan (terdiri dari 3,7 km di area legislatif dan 8 km di area yudikatif) kini tengah dipersiapkan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan atau land clearing sudah dilaksanakan guna memperlancar mobilisasi alat berat dan material bangunan.

Baca Juga

Ekspansi Hunian Rakyat: BP BUMN Petakan Lahan Strategis di Lima Kota Besar demi Target 3 Juta Rumah

Tak hanya soal fisik bangunan, IKN juga fokus pada keberlanjutan sumber daya air. Basuki menjelaskan bahwa penguatan sistem pengairan sedang dikebut melalui pembangunan Embung EC-08 dan Kolam Retensi TR01 untuk mencegah banjir dan menjamin ketersediaan air. Seluruh jaringan air minum berkualitas akan diintegrasikan melalui Multi-Utility Tunnel (MUT), sebuah sistem terowongan bawah tanah modern yang akan menopang seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN agar menjadi kota masa depan yang cerdas dan hijau.