Duduk Perkara Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik Badan Gizi Nasional yang Sempat Menuai Sorotan

TotoNews — Polemik mengenai pengadaan puluhan ribu unit kendaraan operasional di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mendapatkan titik terang. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi mendalam terkait rencana pengadaan 21.801 unit motor listrik yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat akibat adanya penolakan dari pihak Kementerian Keuangan.

Dadan menjelaskan bahwa dinamika anggaran pemerintah untuk pengadaan kendaraan roda dua tersebut memang sempat mengalami status blokir hingga Oktober lalu. Namun, ia menekankan bahwa proses ini tidak berjalan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme birokrasi yang ketat dan transparan.

Mekanisme Tripartit: Pengawasan Ketat di Balik Layar

Dalam keterangannya, Dadan menepis anggapan bahwa Badan Gizi Nasional melangkah sendiri tanpa koordinasi. Ia menegaskan bahwa setiap sen yang dikeluarkan dalam pengadaan motor listrik tersebut dipantau melalui forum tripartit yang melibatkan tiga pilar utama: Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Gizi Nasional itu sendiri.

Baca Juga

Tragedi Maut Probolinggo: Saat ‘Mesin Pencabut Nyawa’ Berwujud Truk Tanpa Uji KIR Kembali Beraksi

“Dalam pengelolaan keuangan negara, you are never alone. Tidak mungkin kami melakukan eksekusi secara mandiri tanpa persetujuan pihak lain,” ujar Dadan. Menurutnya, pembukaan blokir anggaran hanya bisa terjadi setelah melewati tinjauan aktif dan kesepakatan kolektif dari ketiga lembaga tersebut. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah operasional tetap berada dalam koridor hukum dan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan.

Skala Prioritas: Antara Logistik dan Distribusi Makanan

Di sisi lain, munculnya isu penolakan ini berawal dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sempat melontarkan keberatan terkait pengajuan anggaran untuk pembelian komputer dan motor listrik dalam jumlah besar pada tahun lalu. Fokus utama pemerintah, menurutnya, seharusnya tertuju langsung pada kualitas dan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

Dominasi Elektrifikasi: BMW Tembus Rekor Produksi 2 Juta Mobil Listrik, Bukti Nyata Strategi Agresif Pabrikan Bavaria

Purbaya menilai bahwa pihak mitra atau pelaksana bisnis yang sudah mendapatkan keuntungan dari program ini seharusnya mampu mengalokasikan dana secara mandiri untuk kebutuhan mobilitas, seperti melalui sistem cicilan kendaraan. “Harusnya utamanya untuk makanan. Jika sisi pebisnis sudah untung cukup, mereka bisa menyisihkan dari sana,” ungkap Purbaya dalam sebuah diskusi media di Jakarta Pusat.

Urgensi Kendaraan Listrik untuk Jangkauan Daerah Terpencil

Meskipun sempat ada perdebatan mengenai urgensi anggaran, pihak Badan Gizi Nasional berargumen bahwa ribuan motor listrik ini memiliki fungsi krusial. Kendaraan tersebut dirancang untuk menembus wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, termasuk gang-gang sempit dan kawasan terpencil yang tidak bisa diakses oleh kendaraan roda empat.

Baca Juga

Waspadai Gejala Filter Bensin Kotor: Panduan Lengkap Menjaga Performa Mesin Agar Tidak Mati Mendadak

Dadan memastikan bahwa meskipun kontrak pengadaan telah berjalan, kontrol penuh tetap berada di bawah kendali Kementerian Keuangan. Pembayaran kepada vendor hanya akan dilakukan setelah mendapatkan restu dan melalui sistem pengawasan keuangan yang berlapis, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat ditekan seminimal mungkin.