Deadline Lapor SPT Badan 2026 Resmi Diperpanjang hingga 31 Mei, Cek Aturan Barunya!

TotoNews — Angin segar berembus bagi para pelaku usaha di tanah air. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi memutuskan untuk memberikan relaksasi waktu terkait batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan. Batas waktu yang semula jatuh pada 30 April 2026, kini resmi digeser menjadi 31 Mei 2026.

Langkah Strategis Berdasarkan Arahan Menteri Keuangan

Keputusan krusial ini diambil setelah adanya koordinasi intensif dan arahan langsung dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini dipandang perlu untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi korporasi dalam membereskan kewajiban perpajakannya secara akurat dan transparan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari pertimbangan matang mengenai kesiapan sistem dan kebutuhan layanan di lapangan. “Tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberikan lampu hijau untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Saat ini proses administrasinya sedang kami rampungkan,” ungkap Bimo saat memberikan keterangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga

Ketegangan Memuncak: Ancaman Keras Trump ke Iran Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia

Optimasi Sistem Coretax dan Kualitas Data

Salah satu alasan fundamental di balik perpanjangan durasi ini adalah implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau yang dikenal sebagai Coretax. DJP mengakui bahwa sistem mutakhir ini masih dalam tahap penyempurnaan demi memastikan seluruh data perpajakan yang masuk terintegrasi dengan sempurna tanpa kendala teknis.

Beberapa poin utama yang menjadi pertimbangan antara lain:

• Memastikan keandalan sistem Coretax dalam menampung data skala besar.
• Memberikan waktu tambahan bagi Wajib Pajak Badan untuk melakukan sinkronisasi data internal perusahaan.
• Menjamin pelayanan yang lebih akomodatif dan minim kendala teknis bagi para wajib pajak.

“Kami ingin memastikan bahwa data yang masuk benar-benar valid dan sistem kami mampu melayaninya dengan optimal. Jangka waktu tambahan ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum serta waktu yang cukup bagi perusahaan untuk menyiapkan segala dokumen administrasi yang diperlukan,” tambah Bimo.

Baca Juga

Badai Merah Melanda Bursa: IHSG Terperosok 3,38 Persen Saat Dana Asing Kabur Massal

Bagaimana dengan Wajib Pajak Orang Pribadi?

Meskipun ada kelonggaran bagi perusahaan, aturan berbeda berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan untuk individu tetap berakhir pada 30 April 2026. Hal ini dikarenakan kelompok wajib pajak ini sebelumnya telah mendapatkan relaksasi dari jadwal normal yang seharusnya selesai pada akhir Maret.

Layanan Maksimal: Kantor Pajak Tetap Siaga

Guna mensukseskan periode pelaporan tahun ini, DJP berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui layanan tatap muka. Menariknya, petugas pajak dipastikan akan terus bersiaga memberikan asistensi di kantor-kantor pelayanan, bahkan pada hari Sabtu dan Minggu (Senin-Minggu).

Strategi “jemput bola” juga dilakukan dengan menjangkau berbagai korporasi besar yang terdeteksi memerlukan pendampingan khusus dalam proses pelaporan. Dengan dukungan penuh dari anggota Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, diharapkan tingkat kepatuhan pajak tahun ini dapat mencapai target yang maksimal meski di tengah proses transisi sistem digital yang baru.

Baca Juga

Antisipasi Krisis Energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pertimbangkan Impor Minyak Rusia demi Amankan Pasokan Nasional

Bagi Anda para pengelola keuangan perusahaan, manfaatkan tambahan waktu satu bulan ini untuk memastikan setiap rincian perhitungan pajak perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terhindar dari sanksi administrasi di masa mendatang.