Kado Spesial May Day: Presiden Prabowo Pangkas Potongan Ojol Jadi 8% dan Siapkan Satgas PHK

TotoNews — Di tengah riuh rendah perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar bagi para pekerja di seluruh penjuru tanah air. Dalam orasinya yang penuh energi, orang nomor satu di Indonesia ini meluncurkan serangkaian kebijakan strategis yang menyasar langsung persoalan krusial: mulai dari perlindungan ojek online (ojol), mitigasi ancaman PHK, hingga peningkatan taraf hidup para nelayan.

Revolusi Pendapatan Ojol: Potongan Aplikator Ciut Jadi 8%

Salah satu poin paling krusial yang ditegaskan Prabowo adalah keberpihakannya pada jutaan mitra pengemudi transportasi daring. Menanggapi keluhan soal potongan komisi aplikator yang mencapai 20%, Prabowo secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Baginya, ketimpangan antara kerja keras di lapangan dengan keuntungan yang diraup perusahaan harus segera diakhiri.

Baca Juga

Lotte Chemical Indonesia Desak Penghapusan Bea Masuk LPG demi Menjaga Daya Saing Industri Petrokimia

“Ojol itu bekerja keras, mempertaruhkan nyawa setiap hari di jalanan. Sangat tidak adil jika aplikator meminta setoran hingga 20%. Saya katakan di sini, 10% pun saya tidak setuju. Harus di bawah itu!” tegas Prabowo di hadapan ribuan buruh yang memadati kawasan Monas. Ia menambahkan bahwa perusahaan yang tidak ingin mengikuti aturan main di Indonesia lebih baik tidak perlu beroperasi di tanah air.

Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Melalui beleid ini, struktur pendapatan dirombak total. Jika sebelumnya pembagiannya adalah 80% untuk pengemudi dan 20% untuk aplikator, kini aturan baru mewajibkan minimal 92% pendapatan masuk ke kantong pengemudi, sementara aplikator hanya diperbolehkan mengambil maksimal 8%. Tak hanya itu, para pengemudi kini berhak mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.

Satgas Mitigasi PHK: Negara Pasang Badan untuk Buruh

Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghantui sektor industri juga tak luput dari perhatian. Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2026. Satgas ini dirancang sebagai benteng pertahanan bagi para pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian.

Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada sektor usaha yang goyah. “Jika ada pengusaha yang sudah menyerah dan tidak sanggup lagi, jangan khawatir. Negara kita kuat, negara akan mengambil alih tanggung jawab tersebut demi membela rakyat. Saya akan berdiri di pihak kalian,” ujarnya dengan nada mantap, disambut sorak-sorai massa.

Baca Juga

Manuver Trump di Selat Hormuz: Upaya Pembebasan Jalur Minyak yang Menekan Gejolak Harga Global

Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan

Melengkapi rangkaian kado di Hari Buruh, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor kelautan. Prabowo meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi jaminan perlindungan internasional bagi awak kapal perikanan Indonesia agar mendapatkan standar kerja yang layak.

Selain perlindungan regulasi, pemerintah menargetkan transformasi masif di pesisir melalui program pengembangan kampung nelayan. Pada tahun ini, sebanyak 1.386 kampung nelayan siap diresmikan, dengan target ambisius membangun 1.500 kampung baru setiap tahunnya. Program ini diharapkan mampu mengangkat derajat ekonomi sekitar 6 juta nelayan atau total lebih dari 20 juta jiwa jika dihitung beserta anggota keluarga mereka.

Baca Juga

Isu Purbaya Yudhi Sadewa Dilarikan ke Rumah Sakit Mencuat, Begini Penjelasan Resmi Kemenkeu

Dengan serangkaian kebijakan ini, momentum May Day kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan seluruh elemen pekerja di Indonesia. Prabowo menutup pidatonya dengan menekankan bahwa perjuangan untuk hak buruh, termasuk pengesahan UU PPRT yang telah dinanti selama 22 tahun, akan terus dikawal hingga tuntas.