Gebrakan Baru Danantara: Misi Besar di Balik Akuisisi Saham Raksasa Ojol Demi Kesejahteraan Driver

TotoNews — Sektor ekonomi digital Indonesia kembali diguncang oleh kabar besar yang melibatkan institusi investasi raksasa milik negara. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPI Danantara, secara resmi mengonfirmasi langkah strategis mereka untuk masuk ke dalam ekosistem transportasi daring atau ojek online (ojol). Langkah ini bukan sekadar manuver bisnis biasa, melainkan sebuah misi untuk menyeimbangkan neraca keadilan antara pemilik modal dan para mitra pengemudi di lapangan.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, dalam sebuah kesempatan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, memberikan pernyataan yang mempertegas arah kebijakan institusinya. Rosan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai mengamankan sejumlah porsi kepemilikan saham di beberapa perusahaan aplikator ojol yang beroperasi di tanah air. Pernyataan ini sekaligus menjawab teka-teki publik mengenai sejauh mana keterlibatan negara dalam mengatur hiruk-pikuk industri ride-hailing yang selama ini didominasi oleh modal swasta dan asing.

Baca Juga

Badai PHK 2026: Jawa Barat Masih Menjadi Wilayah Paling Terdampak, Ini Daftar Lengkapnya

Strategi Agresif Danantara di Sektor Transportasi Daring

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (5/5/2026) tersebut, Rosan Roeslani menegaskan bahwa keterlibatan Danantara tidak akan berhenti pada akuisisi minoritas saja. Dengan nada yang penuh optimisme, mantan pengusaha dan diplomat ini menyatakan komitmennya untuk terus memperbesar porsi kepemilikan saham negara dalam entitas-entitas aplikator tersebut secara berkala. Keterlibatan Danantara dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam sektor yang menyentuh hajat hidup jutaan rakyat Indonesia.

“Kita sudah masuk ke sana, dan rencana ke depannya, kepemilikan ini akan kita tingkatkan secara bertahap,” ujar Rosan secara lugas di hadapan para awak media. Meski demikian, Rosan masih memilih untuk merahasiakan rincian spesifik mengenai nama-nama perusahaan aplikator mana saja yang telah masuk dalam portofolio Danantara, termasuk berapa persentase saham yang saat ini telah dikuasai. Kerahasiaan ini diduga merupakan bagian dari strategi negosiasi dan menjaga stabilitas pasar modal mengingat investasi strategis ini memiliki dampak ekonomi yang sangat luas.

Baca Juga

Menhub Ungkap Strategi Mudik 2026: 14 Maskapai Resmi Guyur Diskon Tiket Pesawat, Simak Rinciannya!

Ambisi Menurunkan Potongan Komisi hingga 8 Persen

Informasi mengenai manuver Danantara ini sebenarnya telah lebih dulu diembuskan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam audiensinya bersama aliansi serikat buruh beberapa waktu lalu, Dasco mengungkapkan bahwa alasan utama pemerintah melalui Danantara melakukan pembelian saham ini adalah untuk mendapatkan kendali atas kebijakan internal aplikator. Selama ini, isu potongan komisi yang mencekik para driver ojol menjadi polemik berkepanjangan yang seolah menemui jalan buntu.

Melalui kepemilikan saham ini, pemerintah memiliki daya tawar atau voting power untuk mengubah struktur biaya operasional. Targetnya sangat jelas dan konkret: menurunkan potongan komisi yang diambil oleh pihak aplikator dari setiap transaksi. Saat ini, potongan komisi rata-rata berkisar antara 10 hingga 20 persen, sebuah angka yang dianggap terlalu membebani pendapatan bersih para pengemudi. Dengan intervensi Danantara, pemerintah menargetkan angka tersebut bisa dipangkas secara drastis hingga menyentuh angka 8 persen saja.

Baca Juga

Banjir Diskon Gila-Gilaan! Transmart Full Day Sale 12 April 2026 Siap Manjakan Pelanggan

“Poin utamanya adalah bagaimana kita bisa menurunkan beban biaya yang selama ini diambil oleh aplikator. Dari yang tadinya 20 atau 10 persen, kita ingin agar aplikator hanya mengambil porsi maksimal 8 persen saja dari total yang dikumpulkan,” tegas Dasco. Hal ini diharapkan menjadi angin segar bagi para pejuang aspal yang selama ini merasa pendapatan mereka tergerus oleh biaya aplikasi yang tinggi di tengah kenaikan biaya hidup di kota-kota besar.

Mendefinisikan Ulang Hubungan Kerja di Era Gig Economy

Masuknya Danantara ke dalam struktur pemilik saham juga membawa misi besar lainnya, yakni penataan kembali status hukum dan hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan. Selama bertahun-tahun, status ‘mitra’ seringkali dianggap merugikan pengemudi karena meniadakan hak-hak dasar pekerja formal seperti jaminan kesehatan yang memadai, uang lembur, hingga kepastian perlindungan hukum. Melalui simulasi yang sedang digarap, Danantara dan pemerintah ingin merumuskan model hubungan kerja yang lebih manusiawi.

Baca Juga

Kemenkeu Bidik Dana Segar Rp 12 Triliun Lewat Lelang Sukuk Negara April 2026

Pemerintah menyadari bahwa industri ekonomi digital memerlukan pendekatan yang unik. Oleh karena itu, dalam proses penentuan kebijakan ini, organisasi-organisasi dan serikat pengemudi ojol dipastikan akan dilibatkan secara aktif. Tidak akan ada kebijakan yang diambil secara sepihak atau ‘top-down’ tanpa mendengar aspirasi dari bawah. “Teman-teman organisasi ojol tetap akan diajak bicara, kita akan berembuk untuk mencari titik temu yang paling adil bagi semua pihak,” tambah Dasco.

Intervensi Negara: Antara Perlindungan dan Penyelamatan

Salah satu poin menarik dari narasi yang berkembang adalah kesiapan pemerintah untuk melakukan langkah ekstrem jika diperlukan. Jika kebijakan pemangkasan potongan komisi ini berdampak signifikan terhadap stabilitas finansial perusahaan aplikator, pemerintah melalui BPI Danantara tidak menutup kemungkinan untuk memberikan bantuan likuiditas atau bahkan mengambil alih kepemilikan secara penuh. Ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemain kunci yang siap mengamankan kesejahteraan driver ojol.

Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan aset negara. Danantara diposisikan sebagai lembaga yang mampu melakukan investasi komersial namun dengan tujuan sosial yang kuat. Kehadiran negara di dalam perusahaan ojol diharapkan dapat menciptakan ekosistem persaingan usaha yang lebih sehat, di mana pertumbuhan teknologi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan manusia yang menjalankannya.

Visi Besar Daya Anagata Nusantara bagi Indonesia

Langkah Danantara di sektor ojol ini diprediksi hanyalah permulaan dari rangkaian investasi strategis lainnya di masa depan. Sebagai lembaga yang digadang-gadang menjadi ‘superholding’ investasi Indonesia, Danantara memiliki tanggung jawab untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional agar lebih mandiri dan berdaya saing global. Keberanian masuk ke sektor ojol yang penuh risiko menunjukkan bahwa Danantara siap menghadapi tantangan pasar digital yang dinamis.

Bagi para pengamat ekonomi, manuver ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menasionalisasi kepentingan publik dalam infrastruktur digital. Mengingat transportasi online kini telah menjadi moda transportasi utama masyarakat, maka kendali negara atas sektor ini menjadi sangat krusial demi menjaga stabilitas ekonomi mikro. Dengan kepemilikan saham yang kuat, pemerintah bisa lebih mudah mengawasi perlindungan data pribadi pengguna hingga kepatuhan perusahaan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, publik akan menantikan realisasi dari janji-janji manis ini. Apakah penurunan potongan komisi menjadi 8 persen akan benar-benar terwujud? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas layanan bagi pengguna? Yang pasti, dengan dukungan dari kebijakan pemerintah yang progresif dan modal yang kuat dari Danantara, industri ojek online Indonesia kini tengah bersiap memasuki babak baru yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi para pekerjanya.