Menguak Polemik PT Danantara: Langkah Radikal Pemerintah yang Banjir Protes Guru Besar

TotoNews — Atmosfer di lingkaran elit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendadak menghangat menyusul munculnya gelombang kritik dari kalangan akademisi. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya dibanjiri pesan singkat bernada protes dari sejumlah guru besar ternama di tanah air. Kegaduhan ini berakar pada satu topik sensitif: pembentukan badan usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kritik yang mengalir melalui pesan singkat tersebut bukan sekadar basa-basi intelektual. Salah satu kutipan yang paling mencolok dan menjadi pembicaraan hangat adalah pertanyaan tajam, “Karepe opo bikin BUMN ekspor?” (Apa maksudnya membuat BUMN ekspor?). Pertanyaan dalam bahasa Jawa ini mencerminkan skeptisisme mendalam mengenai urgensi dan arah kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam melalui entitas baru tersebut.

Baca Juga

Akses Strategis Menuju Stadion Megah, Stasiun KRL JIS Siap Beroperasi Juni 2026

Latar Belakang Ketegangan: Pidato Presiden dan Perubahan Radikal

Pemicu utama dari reaksi keras ini adalah pidato Presiden dalam sidang paripurna yang mengisyaratkan adanya perubahan radikal dalam tata kelola ekonomi nasional. Pemerintah tampaknya tidak lagi ingin menggunakan pendekatan konvensional yang dianggap lamban dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor ekspor.

Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa dalam acara yang digelar oleh Pusdiklat Pajak pada Jumat (22/5/2026), eskalasi protes ini mencapai puncaknya setelah pidato kenegaraan tersebut. Para akademisi dan pengamat ekonomi mempertanyakan mengapa pemerintah harus membentuk instrumen baru di tengah struktur BUMN yang sudah sangat gemuk. Namun, bagi DJP, langkah ini merupakan jawaban atas kebuntuan sistemik yang selama ini terjadi di lapangan.

Baca Juga

Cetak Rekor Sejarah! Stok Beras Nasional Tembus 4,9 Juta Ton, Mentan Pantau Langsung Gudang BULOG Jatim

Melawan Praktik Profit Shifting dan Transfer Pricing

Salah satu alasan fundamental di balik restu DJP terhadap kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia adalah upaya untuk memperkuat pengawasan pajak. Selama bertahun-tahun, otoritas perpajakan berhadapan dengan tembok tebal saat mencoba mendeteksi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Menurut Bimo, terdapat tiga masalah utama yang ingin diberantas melalui kebijakan satu pintu ini:

• Profit Shifting: Praktik pengalihan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah guna menghindari kewajiban pajak di dalam negeri.
• Transfer Pricing: Manipulasi harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk memperkecil basis pemajakan.
• Under Invoicing: Pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga pasar sebenarnya guna mengurangi beban royalti dan pajak.

Bimo menekankan bahwa mendeteksi kejahatan ini bukanlah perkara mudah. “Ada aspek mens rea atau niat jahat yang harus dibuktikan, dan dalam ekosistem yang kompleks, pembuktian tersebut sangat menguras energi birokrasi,” jelasnya. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan ekonomi yang radikal dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk memutus rantai manipulasi tersebut.

Baca Juga

Langkah Strategis Pemerintah Redam Lonjakan Harga Tiket Pesawat: Subsidi Triliunan hingga Bea Masuk Suku Cadang 0%

PT Danantara: Gerbang Satu Pintu untuk Komoditas Strategis

PT Danantara Sumberdaya Indonesia diproyeksikan menjadi pengelola tunggal bagi ekspor sumber daya alam strategis Indonesia. Kehadirannya akan mengubah peta permainan di sektor-sektor kunci yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Beberapa komoditas yang akan berada di bawah kendali entitas ini antara lain:

1. Kelapa Sawit (CPO): Sebagai produsen terbesar dunia, Indonesia seringkali kehilangan potensi pajak akibat rantai pasok yang tidak transparan.
2. Batu Bara: Sektor pertambangan yang kerap tersandung isu pelaporan volume yang tidak akurat.
3. Paduan Besi Ferro Alloy: Produk turunan hilirisasi yang memiliki nilai tambah tinggi namun pengawasannya masih perlu diperketat.

Dengan sistem satu pintu, pemerintah berharap dapat memiliki data yang lebih akurat dan pengendalian langsung terhadap aliran barang serta uang. Hal ini diharapkan dapat menutup celah bagi para spekulan dan korporasi nakal yang selama ini bermain di area abu-abu regulasi.

Baca Juga

Mengoptimalkan Momentum ‘Buy the Dip’ Lewat Flexi Gold di Tengah Dinamika Harga Emas Global

Paradoks Ekonomi dan Dilema Birokrasi

Dalam diskusinya, Bimo Wijayanto juga menyinggung mengenai “paradoks ekonomi” yang terjadi saat ini. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong kemudahan berusaha, namun di sisi lain, pengawasan harus diperketat untuk menjamin keadilan sosial melalui pajak. Kehadiran Danantara dianggap sebagai upaya memperbaiki governance atau tata kelola secara paksa namun terukur.

Sebagai seorang birokrat, Bimo menegaskan posisi DJP sebagai eksekutor kebijakan. Meskipun kritik dari guru besar terus berdatangan, tugas utama institusinya adalah mengamankan setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan negara. “Sebelum kebijakan diputuskan, kita bisa memberikan saran dan dukungan data. Namun, setelah diputuskan, tugas kami adalah mendukung dan mengamankan,” tegasnya dalam sebuah pernyataan yang menunjukkan loyalitas birokrasi terhadap reformasi birokrasi.

Menjawab Kritik Akademisi: Transparansi atau Monopoli?

Kekhawatiran para guru besar sebenarnya berpangkal pada potensi monopoli dan transparansi. Pembentukan BUMN super-power di bidang ekspor dikhawatirkan akan menciptakan inefisiensi baru atau bahkan menjadi ladang korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Protes “Karepe opo?” bukan sekadar ejekan, melainkan sebuah tuntutan akan kejelasan cetak biru dari PT Danantara itu sendiri.

Bimo Wijayanto mengakui bahwa tantangan ke depan adalah membuktikan bahwa entitas baru ini benar-benar bisa meningkatkan kapasitas kantor pajak dalam mendeteksi kecurangan, bukan malah menambah birokrasi yang berbelit. DJP sendiri tengah membidik potensi tambahan pajak triliunan rupiah dari perusahaan multinasional yang selama ini lolos dari radar karena kerumitan sistem ekspor lama.

Kesimpulan: Menuju Era Baru Pengelolaan Sumber Daya

Langkah radikal yang diambil pemerintah melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia menandai babak baru dalam kedaulatan ekonomi Indonesia. Meskipun dihujani kritik dan protes dari kalangan intelektual, pemerintah tampaknya sudah bulat dalam keputusannya. Fokus utama kini bergeser pada bagaimana implementasi di lapangan dapat berjalan tanpa mengganggu iklim investasi, sembari tetap memastikan bahwa setiap sen dari kekayaan alam Indonesia kembali ke kas negara melalui penerimaan pajak yang optimal.

Perjalanan PT Danantara masih panjang, dan mata publik—termasuk para guru besar yang melontarkan protes—akan terus mengawasi apakah badan usaha ini akan menjadi solusi bagi kebocoran anggaran atau justru menjadi beban baru bagi negara. Bagi DJP, ini adalah ujian konsistensi dalam menegakkan hukum perpajakan di tengah transformasi besar-besaran ekonomi nasional.