Terobosan Presiden Prabowo: Sulap Aset Negara ‘Nganggur’ Menjadi Sarana Sekolah Rakyat yang Layak

TotoNews — Langkah taktis dan progresif diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upayanya melakukan percepatan di sektor pendidikan nasional. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, orang nomor satu di Indonesia ini memberikan instruksi khusus yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga negara. Prabowo meminta agar seluruh aset bangunan yang saat ini tidak dimanfaatkan secara optimal atau ‘menganggur’ dapat dipinjamkan sementara untuk dialihfungsikan menjadi sarana Sekolah Rakyat. Kebijakan ini diambil guna mengatasi keterbatasan gedung sekolah yang layak bagi masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan.

Urgensi Sekolah Rakyat di Bali: Menjawab Tantangan Overkapasitas

Instruksi ini muncul bukan tanpa alasan. Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Kabupaten Tabanan, Bali, Presiden Prabowo mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan yang cukup memprihatinkan. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul. Laporan yang masuk ke meja kepresidenan menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pendidikan di Bali masih perlu mendapatkan perhatian ekstra, terutama terkait rasio jumlah siswa dan kapasitas ruang kelas.

Baca Juga

Dolar AS Melandai di Level Rp 17.141, Rupiah Mulai Bernapas di Tengah Tekanan Pasar Global

Gus Ipul melaporkan bahwa saat ini baru terdapat satu unit Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. Namun, masalah utama yang dihadapi bukanlah sekadar jumlah sekolah, melainkan lonjakan minat masyarakat yang tidak sebanding dengan luas bangunan yang ada. Fenomena overkapasitas ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Mendengar fakta tersebut, Presiden Prabowo langsung menekankan pentingnya langkah cepat agar hak pendidikan bagi setiap warga negara tidak terhambat oleh kendala birokrasi maupun ketersediaan lahan permanen yang seringkali memakan waktu lama dalam proses pengadaannya.

Instruksi Tegas kepada Seskab: Audit dan Pinjamkan Aset ‘Tidur’

Presiden Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang menyukai solusi cepat dan praktis. Dalam kesempatan tersebut, ia secara langsung memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk segera melakukan koordinasi lintas sektoral. Tugas utamanya adalah menyisir dan melakukan audit terhadap aset-aset milik kementerian maupun lembaga negara yang sekiranya kurang produktif atau tidak digunakan secara fungsional.

Baca Juga

Misi Ambisius Rel Nusantara: RI Bidik Investasi Rp 1.200 Triliun Demi Konektivitas Kereta Api 2045

“Seskab mungkin nanti koordinasi dengan kementerian atau lembaga yang lain, cari fasilitas mereka yang ada mungkin yang kurang dimanfaatkan. Mungkin bisa dipinjam sampai sekolah yang permanen jadi,” ujar Prabowo dalam pernyataannya yang disiarkan secara virtual pada Minggu (7/6/2026). Presiden menginginkan agar aset-aset ‘tidur’ tersebut bisa diubah menjadi ruang kelas sementara, laboratorium, atau ruang guru, sehingga anak didik tidak perlu berdesakan di sekolah yang sudah ada. Skema peminjaman ini dianggap sebagai solusi cerdas di tengah terbatasnya anggaran pembangunan gedung baru secara instan.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengadaan Lahan

Selain menyasar aset kementerian, Presiden Prabowo juga memberikan ‘tantangan’ kreatif kepada para kepala daerah, khususnya para bupati di seluruh Indonesia. Ia mendorong pemerintah daerah untuk proaktif dalam menyediakan lahan bagi pembangunan proyek pendidikan masa depan. Namun, Prabowo juga memberikan jaminan bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika daerah mengalami kebuntuan dalam hal pembiayaan lahan.

Baca Juga

Gibran Bongkar Skandal Manipulasi Harga Ekspor-Impor: 4 Sektor Ini Jadi ‘Ladang’ Kebocoran Devisa

“Nanti diusahakan bupati-bupati. Kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya, kita upayakan. Tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakan lah semua yang minta harus diterima ya,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, tidak ada kata ‘tidak bisa’ untuk urusan pendidikan. Ia menuntut kreativitas dari para pejabat daerah agar mampu mengakomodasi antusiasme masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat.

Target Ambisius: Satu Kabupaten Satu Sekolah Rakyat

Ambisi Presiden dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat tidak main-main. Dalam diskusi singkatnya dengan Gus Ipul, terungkap bahwa target jangka pendek yang ingin dicapai adalah memastikan setiap kabupaten atau kota memiliki minimal satu unit Sekolah Rakyat yang representatif. Di Provinsi Bali sendiri, target ini akan diimplementasikan secara bertahap namun pasti. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan berkualitas bukan hanya milik mereka yang tinggal di kota-kota besar.

Baca Juga

Analisis Tajam Purbaya Yudhi Sadewa: Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Adalah Realitas Lapangan, Bukan Sekadar Angka

Konsep Sekolah Rakyat yang diusung oleh pemerintahan Prabowo ini menekankan pada aksesibilitas bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan standar fasilitas yang tidak kalah dengan sekolah konvensional lainnya. Dengan memanfaatkan aset pemerintah yang sudah ada, proses realisasi target satu kabupaten satu sekolah ini diharapkan bisa berjalan lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan semula.

Menilik Potensi Optimalisasi Aset Negara untuk Publik

Wacana penggunaan aset kementerian untuk kepentingan pendidikan sebenarnya merupakan isu yang menarik untuk dibedah. Selama ini, banyak gedung atau lahan milik negara yang terbengkalai karena perpindahan fungsi lembaga atau perubahan struktur organisasi. Melalui visi kebijakan Prabowo, pemanfaatan kembali (repurposing) aset ini menjadi langkah efisiensi yang sangat dihargai oleh para pengamat publik. Hal ini tidak hanya menghemat uang negara dalam pengadaan tanah baru, tetapi juga merawat fisik bangunan agar tidak rusak karena tidak berpenghuni.

Ke depannya, koordinasi antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Keuangan sebagai manajer aset negara (DJKN) akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Masyarakat kini menanti realisasi nyata dari instruksi tersebut, agar pemandangan siswa yang belajar di ruang sempit dan overkapasitas segera berganti dengan suasana belajar yang nyaman di gedung-gedung pemerintah yang telah disulap menjadi ‘kawah candradimuka’ bagi generasi penerus bangsa.

Kesimpulan: Pendidikan Sebagai Prioritas Utama

Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam ‘mencolek’ kementerian agar bersedia berbagi aset adalah bukti nyata bahwa ego sektoral antar-lembaga harus dikesampingkan demi kepentingan rakyat. Pemerintah pusat kini tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi janji kampanye dan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan menjadi pondasi paling mendasar. Dengan dukungan penuh dari jajaran kabinet dan keseriusan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diprediksi akan menjadi motor penggerak baru dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di masa depan.