Gibran Bongkar Skandal Manipulasi Harga Ekspor-Impor: 4 Sektor Ini Jadi ‘Ladang’ Kebocoran Devisa

TotoNews — Praktik lancung dalam dunia perdagangan internasional kembali menjadi sorotan tajam pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini mengungkap fenomena trade misinvoicing atau manipulasi faktur harga yang masih menghantui sektor ekspor dan impor di Indonesia. Praktik gelap ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menguras kekayaan bangsa dan memicu pelarian modal ke luar negeri secara ilegal.

Dalam sebuah pernyataan resmi melalui kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menegaskan bahwa Indonesia menanggung kerugian yang sangat masif akibat kecurangan ini. Ia mengidentifikasi empat sektor komoditas yang paling rentan menjadi sasaran empuk manipulasi harga, yang mencakup kebutuhan industri hingga gaya hidup masyarakat modern.

Baca Juga

Strategi Danantara di Tengah Ketegangan Global: Mengintip 4 Sektor Prioritas yang Menjadi Incaran

Empat Sektor yang Paling Rawan Kecurangan

Menurut pemaparan Gibran, para oknum sering kali bermain di area yang memiliki perputaran nilai besar namun memiliki celah pengawasan. “Sektor terbesar ada pada perdagangan limbah, logam berlapis, logam mulia, serta smartphone,” ujar Gibran dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Sektor-sektor ini dianggap memiliki kompleksitas tersendiri dalam penentuan harga pasar, sehingga sering dimanfaatkan untuk mengecilkan nilai ekspor (under invoicing) atau menggelembungkan nilai impor demi keuntungan pribadi dan korporasi tertentu.

Data Mencengangkan: Hilangnya Ratusan Miliar Dolar

Bukan tanpa alasan Gibran bersuara lantang. Data statistik selama satu dekade terakhir (2014-2023) menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan, nilai under invoicing pada aktivitas ekspor impor mencapai angka fantastis, yakni US$ 401 miliar atau setara dengan rata-rata US$ 40 miliar setiap tahunnya.

Baca Juga

Ketergantungan Impor Bensin Indonesia: Bahlil Ungkap Fakta dan Ambisi Surplus Solar

Di sisi lain, praktik over-invoicing ekspor juga tercatat mencapai US$ 252 miliar. Gibran menegaskan bahwa ini adalah pelanggaran hukum serius yang secara langsung merongrong stabilitas ekonomi nasional. Kerugian ini tidak hanya berupa angka di atas kertas, tetapi dampak nyata pada kas negara.

Empat Dampak Fatal bagi Perekonomian Nasional

Lebih lanjut, Wapres Gibran merinci empat dampak destruktif dari praktik manipulasi harga ini:

• Hilangnya Pendapatan Negara: Setiap rupiah yang dimanipulasi dalam dokumen perdagangan berarti hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea cukai dalam skala besar.
• Pelarian Modal (Capital Flight): Selisih pembayaran yang tidak dilaporkan cenderung diparkir di luar negeri, sehingga devisa negara yang masuk ke Indonesia jauh lebih kecil dari yang seharusnya.
• Risiko Pencucian Uang: Manipulasi harga bukan hanya soal uang keluar, tetapi juga menjadi modus masuknya dana gelap hasil kejahatan ke dalam negeri untuk diputihkan.
• Persaingan Usaha Tidak Sehat: Pengusaha yang jujur akan kalah bersaing dengan oknum nakal yang bisa menjual barang lebih murah karena melakukan penghematan ilegal melalui kecurangan invoice.

Komitmen Tegas Pemerintah

Menutup pernyataannya, Gibran menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah-langkah penyelamatan kekayaan negara akan dilakukan tanpa kompromi. Meskipun kebijakan yang diambil mungkin tidak populer bagi sebagian kalangan, tindakan tegas harus tetap dijalankan demi keadilan ekonomi.

Baca Juga

Langkah Strategis Prabowo: Amankan Ketahanan Energi Lewat Negosiasi BBM Jangka Panjang dengan Rusia

“Bagi beliau, menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat hari ini dan generasi mendatang adalah tanggung jawab moral serta konstitusional yang tidak bisa ditawar,” pungkas Gibran, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas segala bentuk kerugian negara.