Prabowo dalam Pusaran Reformasi: M. Qodari Ungkap Adanya Resistensi ‘Kekuatan Gelap’ Terhadap Pembenahan SDA

TotoNews — Langkah berani Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang arsitektur ekonomi nasional, khususnya di sektor sumber daya alam (SDA), diprediksi tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom), M Qodari, memberikan peringatan keras bahwa sang Presiden kini tengah berada dalam radar perlawanan dari berbagai kelompok kepentingan yang merasa terancam oleh kebijakan barunya. Transformasi yang diusung oleh pemerintah saat ini dianggap menyentuh akar permasalahan yang selama ini menjadi zona nyaman bagi segelintir pihak.

Dalam sebuah acara peluncuran buku bertajuk ‘Presiden Solusi’ yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026), Qodari memaparkan analisis mendalam mengenai peta dinamika politik dan ekonomi di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, upaya serius pemerintah untuk membenahi tata kelola perdagangan dan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia telah memicu alarm bahaya bagi mereka yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang korup dan tidak transparan.

Baca Juga

Misteri Ledakan Pabrik Kimia Cilegon Terungkap: PT Merak Chemicals Indonesia Jelaskan Fenomena Overpressure

Prabowo dalam Kepungan: Mengurai Akar Perlawanan

Qodari secara eksplisit menggambarkan posisi Presiden saat ini dengan istilah yang cukup dramatis: under attack atau berada dalam kepungan. Istilah ini bukan tanpa alasan. Ia menilai bahwa perubahan fundamental yang dilakukan oleh Presiden mencakup berbagai aspek vital, mulai dari tata cara berniaga hingga pengelolaan aset-aset strategis negara yang selama puluhan tahun dikelola dengan cara-cara lama yang merugikan rakyat.

“Saya mau katakan begini, Pak Prabowo ini bukan mustahil dalam kepungan, karena beliau melakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental terhadap tata cara berniaga dan tata pengelolaan ekonomi nasional kita. Salah satu yang paling krusial dan menjadi titik pusat perhatian adalah pengelolaan sumber daya alam kita,” ujar Qodari dengan nada tegas di hadapan para hadirin.

Baca Juga

Gempar! Sejoli Pelajar SMP di Pamekasan Terseret Kasus Video Asusila, Polisi Amankan Pelaku

Menurut analisis TotoNews, resistensi ini muncul karena kebijakan Prabowo tidak lagi sekadar kosmetik, melainkan masuk ke ranah struktural. Perubahan ini menyasar celah-celah yang selama ini digunakan untuk mengalirkan kekayaan negara ke kantong pribadi atau korporasi tertentu tanpa memberikan imbal balik yang adil bagi kas negara.

Menghidupkan Kembali Marwah Pasal 33 UUD 1945

Salah satu pilar utama yang diperjuangkan oleh Presiden adalah pengembalian semangat Pasal 33 UUD 1945 ke dalam kebijakan praktis. Prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kini tengah diuji di lapangan. M. Qodari menjelaskan bahwa selama ini terjadi anomali di mana lahan-lahan tambang dan perkebunan yang secara konstitusional milik negara, justru diperlakukan seolah-olah milik pribadi sepenuhnya.

Baca Juga

Trump vs Paus Leo XIV: Pesan Menohok dari Gedung Putih Tentang Realitas Dunia yang Kejam

“Pak Prabowo sedang melakukan evaluasi menyeluruh. Kita harus melihat realita bahwa selama ini banyak lahan tambang dan perkebunan dikuasai oleh perorangan, namun uniknya, modal untuk mengelolanya justru dipinjam dari bank-bank milik negara. Ironisnya, setelah produk tersebut laku terjual, devisanya tidak kembali ke Indonesia, melainkan diparkir di luar negeri,” ungkap Qodari menyoroti fenomena capital flight yang merugikan stabilitas nilai tukar rupiah.

Langkah evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan kekayaan yang dihasilkan dari bumi pertiwi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar memperkaya segelintir elit di dalam maupun luar negeri.

Perang Melawan Under Invoicing dan Transfer Pricing

Selain masalah penguasaan lahan, sektor perdagangan internasional juga menjadi medan tempur bagi Presiden Prabowo. Qodari menyinggung praktik-praktik ilegal seperti under invoicing dan transfer pricing yang telah lama menjadi parasit bagi pendapatan negara. Praktik ini biasanya dilakukan dengan memanipulasi nilai faktur atau harga transaksi antarperusahaan dalam satu grup untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya masuk ke negara.

Baca Juga

Tragedi Memilukan di Museum Ranggawarsita: Seorang Siswa SD Meninggal Dunia Usai Tertimpa Patung Saat Study Tour

Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembenahan pemerintah meliputi:

• Pemberantasan praktik under invoicing dalam laporan ekspor komoditas.
• Pengetatan pengawasan terhadap transfer pricing untuk mencegah pelarian keuntungan ke wilayah suaka pajak.
• Optimalisasi pendapatan negara melalui royalti dan pajak sektor sumber daya alam yang lebih adil.
• Pemanfaatan dana hasil bumi untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

“Semua lubang ini ingin ditutup oleh Pak Prabowo. Tujuannya jelas, agar pendapatan bangsa menjadi lebih besar dan uangnya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah fundamental kita, seperti swasembada pangan dan ketahanan energi,” tambah Qodari.

Kehadiran Badan Baru dan Ancaman ‘Kekuatan Gelap’

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, pemerintah juga tengah menyiapkan atau memperkuat badan khusus yang bertugas mencatat dan mengelola setiap transaksi komoditas sumber daya alam secara real-time. Badan ini diharapkan menjadi benteng pertahanan negara dalam memonitor aliran barang dan uang, sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum untuk bermain di zona abu-abu.

Namun, transparansi yang diusung ini justru menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang disebut Qodari sebagai ‘kekuatan gelap’. Pihak-pihak ini, baik yang berasal dari dalam negeri maupun aktor internasional, disinyalir akan menggunakan berbagai cara untuk menjegal langkah-langkah reformasi tersebut.

“Dalam konteks seperti ini, bukan mustahil muncul lawan-lawan baru. Ada kekuatan gelap yang tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Mereka adalah pihak-pihak yang selama ini menikmati ketidakaturan dan ketidakterbukaan sistem kita,” tegasnya. Ketidaksenangan ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kampanye negatif hingga tekanan politik dan ekonomi di panggung global.

Membangun Masa Depan yang Berdaulat

Narasi yang disampaikan oleh M. Qodari ini memberikan gambaran bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo tidak hanya sekadar melanjutkan estafet pemerintahan, tetapi sedang melakukan ‘operasi besar’ untuk menyembuhkan luka-luka ekonomi masa lalu. Keberhasilan dalam menata pengelolaan SDA akan menjadi kunci utama apakah Indonesia mampu melompat menjadi negara maju atau tetap terjebak dalam kutukan sumber daya alam.

Masyarakat kini diharapkan bisa memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah. Dukungan publik menjadi sangat krusial di tengah gempuran kepentingan yang berusaha mempertahankan status quo. Sebagaimana yang tertuang dalam buku ‘Presiden Solusi’, langkah-langkah yang diambil saat ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap tetes kekayaan alam Indonesia benar-benar kembali ke tangan rakyatnya sendiri.

Kesimpulannya, perjalanan menuju tata kelola ekonomi yang bersih dan berdaulat memang penuh dengan kerikil tajam. Namun, dengan keberanian politik yang ditunjukkan oleh Presiden, harapan untuk melihat Indonesia yang lebih adil dan makmur kini mulai menemukan titik terangnya, meskipun ‘kekuatan gelap’ terus membayangi di balik layar.