Revolusi Senyap BPI Danantara: Membedah Alasan di Balik Pemangkasan 800 BUMN demi Menambal Kebocoran Rp 50 Triliun

TotoNews — Gebrakan besar tengah dipersiapkan di jantung perekonomian Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang kini lebih akrab dikenal dengan sebutan BPI Danantara, baru saja melontarkan rencana ambisius yang diprediksi akan mengubah peta jalan industri strategis nasional. Tidak main-main, lembaga super holding ini berencana melakukan perampingan atau streamlining besar-besaran terhadap jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dianggap terlalu gemuk dan tidak efisien.

Dari total 1.077 entitas yang saat ini bernaung di bawah bendera negara, Danantara menargetkan penyusutan drastis hingga hanya menyisakan sekitar 200 hingga 300 perusahaan saja. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif biasa, melainkan sebuah misi penyelamatan keuangan negara yang telah lama terbebani oleh struktur korporasi yang berlapis-lapis dan performa bisnis yang lesu.

Baca Juga

Tepis Fitnah Keuntungan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Bongkar Hoaks yang Seret Nama Presiden Prabowo

Mengapa Restrukturisasi Menjadi Harga Mati?

Dony Oskaria, yang menjadi motor penggerak dalam transformasi ini, mengungkapkan bahwa proses perampingan ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada tahun ini. Mengapa urgensi ini muncul sekarang? Jawabannya terletak pada data yang cukup mengejutkan: dari ribuan perusahaan pelat merah yang ada, sekitar 52 persen di antaranya tercatat sedang mengalami kerugian. Jika dikalkulasikan, akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp 20 triliun.

Kondisi “obesitas” struktur organisasi ini dinilai menjadi akar masalah utama. Banyaknya anak, cucu, hingga cicit perusahaan menciptakan birokrasi internal yang rumit dan menghambat kelincahan bisnis. Melalui strategi reformasi BUMN yang komprehensif, Danantara ingin memastikan bahwa setiap entitas yang tersisa adalah perusahaan yang benar-benar sehat, kompetitif, dan memberikan kontribusi nyata bagi kas negara, bukan justru menjadi beban APBN.

Baca Juga

Transformasi Pesisir: Pemerintah Targetkan 5.000 Kampung Nelayan Modern untuk Kedaulatan Pangan 2029

Memutus Rantai ‘Layering Transaction’ yang Merugikan

Salah satu temuan paling krusial yang diungkapkan oleh pihak Danantara adalah adanya praktik layering transaction atau transaksi berlapis. Ini adalah fenomena di mana sebuah pekerjaan atau proyek harus melewati beberapa tingkatan perusahaan—mulai dari induk, anak, cucu, hingga cicit—sebelum akhirnya dieksekusi di lapangan. Praktik semacam ini secara otomatis menciptakan biaya tambahan yang tidak perlu di setiap lapisannya.

“Selama ini kita seolah membiarkan adanya transaksi yang berjenjang-jenjang. Dari induk ke anak, lalu ke cucu, hingga ke cicit. Hal ini menimbulkan inefisiensi yang sangat besar, nilainya kurang lebih mencapai Rp 30 triliun,” ujar Dony dalam keterangannya. Dengan memangkas birokrasi internal ini, Danantara memproyeksikan penghematan langsung yang bisa mencapai Rp 50 triliun per tahun.

Baca Juga

Kenaikan Harga Pertamax: Dilema Ketahanan Energi dan Upaya Pemerintah Menekan Dampak Ekonomi Nasional

Belajar dari Kasus Pertamina dan Telkom

Untuk memberikan gambaran nyata, Danantara menyoroti proses integrasi yang sedang dilakukan di tubuh PT Pertamina (Persero). Penggabungan antara PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) menjadi contoh nyata bagaimana rantai bisnis yang saling terkait harus disatukan. Sebelumnya, ketiga entitas ini bekerja dalam silos yang berbeda meski berada dalam satu ekosistem produksi dan distribusi yang sama.

Selain sektor energi, sektor telekomunikasi melalui Telkom Group juga menjadi perhatian serius dalam agenda efisiensi perusahaan. Dalam proyek pembangunan jaringan serat optik misalnya, sering ditemukan bahwa pekerjaan harus melalui berbagai lapis anak perusahaan sebelum sampai ke pelaksana teknis. Dengan konsolidasi, biaya-biaya perantara yang tidak memberikan nilai tambah ini akan dihapuskan, sehingga margin keuntungan perusahaan bisa meningkat secara signifikan.

Baca Juga

Gebrakan Berani Prabowo: Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta Meski Harga Avtur Dunia Meroket

Komitmen Tanpa PHK: Sebuah Janji Kemanusiaan

Satu hal yang sering menjadi momok menakutkan dalam setiap rencana merger atau perampingan perusahaan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Danantara memberikan jaminan tegas bahwa transformasi ini tidak akan memakan korban dari sisi ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar seluruh proses restrukturisasi ini tetap mengedepankan kesejahteraan pekerja.

Logika ekonomi yang dibangun Danantara cukup masuk akal. Berdasarkan perhitungan mereka, total biaya tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang akan dirampingkan hanya berkisar antara Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan potensi penghematan dari inefisiensi transaksi yang mencapai Rp 50 triliun.

“Kalau saya bisa menghemat Rp 50 triliun dengan melakukan konsolidasi, dan biaya untuk mempertahankan seluruh karyawan hanya Rp 3 triliun, maka saya masih memiliki surplus penghematan sebesar Rp 47 triliun. Jadi, lebih baik kita pertahankan manusianya, tapi kita perbaiki sistem dan strukturnya,” jelas Dony dengan optimis.

Masa Depan BUMN di Bawah Naungan Danantara

Jika rencana ini berjalan sesuai jadwal, Indonesia akan memiliki sekitar 254 entitas negara yang kuat dan ramping di bawah kendali Danantara. Entitas-entitas ini diharapkan tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga menjadi pemain global yang disegani. Fokus utama Danantara bukan lagi sekadar mencari profit jangka pendek, melainkan membangun nilai jangka panjang (long-term value creation) bagi bangsa.

Transformasi ini juga menandai pergeseran gaya kepemimpinan BUMN ke arah yang lebih korporatif dan profesional, meninggalkan pola-pola lama yang birokratis. Dengan struktur yang lebih sederhana, pengambilan keputusan diharapkan bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Publik kini menanti, sejauh mana revolusi senyap ini mampu membawa kemakmuran ekonomi yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengelolaan investasi negara yang lebih cerdas.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan visi yang jelas untuk menghilangkan kebocoran anggaran, Danantara berada di jalur yang tepat untuk menjadikan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang sehat, tanpa harus mengorbankan nasib para pekerjanya.