Saling Sindir PDIP vs PSI: Dari ‘Pelajaran Pahit’ Jokowi Hingga Tudingan Strategi Murahan

TotoNews — Eskalasi ketegangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mencapai titik didih baru. Dalam sebuah dialektika politik yang tajam, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus melontarkan kritik pedas terhadap strategi politik PSI yang dianggap sengaja membenturkan PDIP dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Narasi ini mencuat sebagai respons atas klaim PSI yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu belum bisa lepas dari bayang-bayang sang mantan presiden.

Jokowi Sebagai ‘Studi Kasus’ Pahit dalam Kaderisasi PDIP

Bagi PDIP, nama Jokowi kini bukan lagi simbol kejayaan, melainkan sebuah babak pembelajaran yang mendalam. Deddy Sitorus menegaskan bahwa partainya tidak akan pernah melupakan Jokowi, namun bukan dalam konteks kerinduan politik, melainkan sebagai bahan evaluasi dalam kurikulum pengkaderan partai. Menurutnya, perjalanan politik Jokowi akan terus dibahas dalam setiap kegiatan internal sebagai studi kasus mengenai dinamika loyalitas dan kekuasaan.

Baca Juga

Tragedi Rawalumbu: Mobil Boks SPPG Hantam PKL di Bekasi, Satu Pedagang Meninggal Dunia

“Sudah barang tentu PDIP tidak akan pernah melupakan Jokowi sampai kapan pun. Bahkan dalam semua kegiatan pengkaderan, pelajaran berharga dari kehadiran Jokowi menjadi studi kasus yang wajib dibahas,” ujar Deddy dengan nada tegas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang dulu begitu mesra kini telah bertransformasi menjadi sebuah peringatan bagi kader-kader muda PDIP agar memahami risiko perubahan karakter seseorang ketika berhadapan dengan takhta.

Tiga Pelajaran Fundamental dari Fenomena Jokowi

Lebih lanjut, Deddy membedah secara filosofis mengenai apa yang ia sebut sebagai “pelajaran pahit” dari perjalanan politik Jokowi. Ia menyoroti tiga poin krusial yang kini menjadi catatan hitam dalam sejarah internal partai. Pertama, mengenai bagaimana psikologi kekuasaan dapat mengubah fundamental kepribadian seseorang. Deddy menyebut bahwa manusia bisa berubah secara drastis jika sudah terbuai oleh candu kekuasaan, ketenaran, dan kekayaan yang melimpah.

Baca Juga

Jusuf Kalla Desak Penghentian Polemik Ijazah Jokowi: Solusinya Sederhana, Tunjukkan yang Asli!

Poin kedua yang ditekankan adalah mengenai kemampuan seseorang dalam menjaga topeng politik dalam jangka waktu yang sangat lama. Deddy menyindir adanya pihak yang mampu berpura-pura lugu dan sederhana, padahal di baliknya tersimpan ambisi besar untuk membangun dinasti lintas generasi. Hal ini, menurut Deddy, merupakan bentuk penipuan politik yang sangat sempurna yang pernah dialami oleh PDIP.

Terakhir, Deddy menyoroti bagaimana syahwat kekuasaan yang tidak terkendali mampu membuat seseorang membengkokkan fondasi demokrasi dan hukum negara demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks inilah, PDIP memandang Jokowi bukan sebagai sosok yang dirindukan, melainkan sebagai pengingat akan pentingnya integritas ideologis di atas segalanya.

Baca Juga

Inovasi Klinik Apung Polres Kuansing: Membawa Harapan dan Kesehatan ke Pelosok Sungai Cerenti melalui Program JALUR

Tudingan Strategi Murahan dan Eksploitasi Konflik oleh PSI

Ketegangan ini semakin meruncing ketika Deddy menuding petinggi PSI, termasuk Bestari Barus, secara konsisten mencoba mengeksploitasi hubungan antara PDIP dan Jokowi demi keuntungan elektoral. Deddy menilai bahwa PSI sedang memainkan taktik murahan dengan mencoba menarik simpati publik melalui narasi pembenturan dua kekuatan politik besar tersebut.

“Perdebatan soal PDIP dengan Jokowi itu secara sistematis dan konsisten dilakukan oleh petinggi-petinggi PSI selama berbulan-bulan ini untuk keuntungan politik mereka sendiri,” tutur Deddy. Ia menganggap PSI tidak memiliki basis pengkaderan yang kuat dan lebih memilih jalan pintas dengan menciptakan sensasi di media sosial daripada melakukan kerja nyata di lapangan.

Baca Juga

Tragedi di Bogor Barat: Niat ke Warung, Wanita Muda Tewas Tertimbun Tebing Longsor

Deddy bahkan memberikan kritik keras terhadap manajemen organisasi PSI yang dianggapnya gemar membajak kader partai lain. Ia menyerukan agar para pemimpin PSI, yang ia sebut dengan istilah “kutu loncat”, mulai belajar membangun partai dengan kerja keras, keringat, dan darah, bukan sekadar menumpang pada nama besar tokoh tertentu atau menciptakan narasi yang memicu perpecahan.

Status Pemecatan: Penegasan Guntur Romli Tentang ‘Malin Kundang’

Senada dengan Deddy Sitorus, politikus senior PDIP Guntur Romli juga memberikan pernyataan yang tak kalah menohok. Ia menegaskan bahwa di internal partai, nama Jokowi sudah tidak lagi menjadi topik perbincangan rutin. Namun, jika ada pihak luar yang mencoba membangun framing seolah PDIP masih terikat dengan Jokowi, maka penjelasan tegas harus diberikan ke publik.

Guntur secara gamblang menyebut bahwa status Jokowi adalah kader yang dipecat, bukan kader yang mengundurkan diri atau pergi dengan baik-baik. “Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan karena melanggar AD/ART partai. Dia bukan mundur, bukan pergi, tapi dikeluarkan dengan tidak hormat,” tegas Guntur. Penggunaan diksi “Malin Kundang” oleh Guntur Romli menunjukkan betapa dalamnya luka pengkhianatan yang dirasakan oleh struktur partai terhadap sosok yang pernah mereka besarkan tersebut.

Hubungan antara PDIP dan Jokowi dianggap telah berakhir secara definitif sejak sanksi pemecatan dijatuhkan. Guntur juga menambahkan bahwa segala kebijakan Jokowi saat ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadinya kepada rakyat, bukan lagi menjadi beban atau tanggung jawab PDIP sebagai partai pengusung di masa lalu.

Respons PSI: Klaim Belum ‘Move On’ dan Simpati Publik

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus menanggapi dingin pernyataan-pernyataan keras dari kubu PDIP. Ia menilai bahwa meskipun PDIP mengklaim telah melupakan Jokowi, intensitas pembicaraan mengenai Jokowi di internal maupun eksternal PDIP justru membuktikan hal yang sebaliknya. Bestari menyebut bahwa PDIP seolah sedang mengalami fase sulit untuk “move on” setelah hengkangnya Jokowi ke lingkaran pengaruh PSI.

“Kami cukup prihatin dengan rasa yang dialami oleh PDIP. Ya alhamdulillah kalau sudah lupa, tapi nyatanya masih terus diomongin,” kata Bestari dengan nada menyindir. Menurut pandangan PSI, kemenangan-kemenangan Jokowi dalam pemilu sebelumnya bukanlah semata-mata karena mesin partai PDIP, melainkan karena besarnya dukungan rakyat secara langsung yang mencintai figur Jokowi.

Masa Depan Relasi Politik di Indonesia

Konflik narasi antara PDIP dan PSI ini mencerminkan dinamika peta politik nasional yang semakin terpolarisasi menjelang kontestasi masa depan. PDIP yang berusaha membersihkan pengaruh Jokowi dari akar rumputnya, berhadapan dengan PSI yang secara terang-terangan memposisikan diri sebagai pewaris ideologis dan pelindung warisan politik Jokowi.

Perdebatan ini bukan sekadar soal siapa yang benar atau salah, melainkan soal perebutan pengaruh di mata publik. Apakah rakyat akan melihat PDIP sebagai partai yang konsisten menjaga ideologi, atau justru melihat PSI sebagai partai yang berhasil menangkap aspirasi pendukung setia Jokowi? Satu hal yang pasti, aroma persaingan ini diprediksi akan terus memanas seiring dengan berkembangnya isu-isu strategis nasional lainnya.

Bagi publik, tontonan ini menjadi pelajaran berharga mengenai betapa cair dan dinamisnya hubungan politik. Sahabat hari ini bisa menjadi lawan tangguh di esok hari, dan setiap kebijakan partai akan selalu diuji oleh waktu serta kesetiaan konstituen di lapangan.