Skandal “Gadai” SK Anggota Satpol PP Bogor oleh Oknum Atasan: Tunjangan Amblas, Cicilan Macet Berbulan-bulan

TotoNews — Jagat maya tengah dihebohkan oleh curahan hati pilu seorang personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor yang mengaku menjadi korban praktik lancung atasannya sendiri. Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan pengakuan pahit mengenai Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang “digadaikan” ke pihak perbankan demi kepentingan oknum tertentu, hingga menyebabkan tunjangan penghasilan mereka tersedot untuk menutupi cicilan yang macet.

Insiden ini terungkap setelah salah seorang anggota Satpol PP Bogor mengunggah video yang menarasikan betapa beratnya beban finansial yang harus mereka tanggung. Dalam video tersebut, pria yang masih mengenakan seragam dinas lengkap itu menyatakan bahwa selama tujuh bulan terakhir, ia dan rekan-rekannya tidak pernah mencicipi uang tunjangan bulanan. Ironisnya, dana yang seharusnya menjadi hak mereka tersebut justru dialokasikan untuk membiayai operasional kantor melalui mekanisme pinjaman atas nama pribadi anggota.

Baca Juga

Komitmen Nyata Presiden Prabowo untuk Kesejahteraan Buruh: Bangun 1 Juta Rumah hingga Fasilitas Daycare

“Kami anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor merasa sangat terzalimi. Uang tunjangan kami dipakai oleh pihak kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional, sementara beban cicilan per bulannya harus kami yang menanggung,” ungkap pria dalam video tersebut dengan nada getir.

Dugaan Penyalahgunaan Jabatan oleh Oknum Kasubag

Menanggapi isu yang kian memanas, Plt Kasat Pol PP Kota Bogor, Pupung W Purnama, akhirnya angkat bicara dan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa praktik “pinjam nama” ini melibatkan seorang oknum ASN berinisial I, yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Pelaporan di lingkup internal Satpol PP Kota Bogor.

Menurut penjelasan Pupung, modus operandi yang dijalankan oknum I adalah dengan memanfaatkan SK milik para anggotanya untuk mencairkan pinjaman dari bank. Meski diklaim dilakukan atas sepengetahuan pemilik SK dengan perjanjian bahwa I akan melunasi seluruh cicilan setiap bulannya, komitmen tersebut nyatanya dikhianati. Pembayaran yang semula dijanjikan berjalan mulus justru mengalami kemacetan total.

Baca Juga

Buntut Kontroversi Tahanan Rumah Yaqut, Ketua KPK Setyo Budiyanto Masih Menunggu Panggilan Dewas

Dampak Domino: TPP Pegawai Terkuras Habis

Kegagalan oknum I dalam menunaikan kewajibannya membawa dampak sistemik yang sangat merugikan bagi para pemilik SK. Secara administratif, pihak bank hanya mengenali pemilik nama yang tertera dalam dokumen pinjaman. Akibatnya, sistem perbankan melakukan pemotongan otomatis terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan bulanan milik para korban.

“Karena pembayarannya macet, secara otomatis tanggung jawab cicilan itu melekat pada si pemilik SK. Dampaknya, TPP mereka dipotong setiap bulan untuk menutupi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh I,” jelas Pupung membedah skandal keuangan yang melilit institusinya tersebut.

Pupung menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait total nilai pinjaman yang diajukan oleh oknum I tersebut. Sejauh ini, sempat ada upaya mediasi di mana oknum I berjanji akan merampungkan seluruh tunggakan pada akhir Desember 2025. Namun, hingga detik ini, janji tersebut terbukti hanya isapan jempol belaka karena potongan tunjangan terhadap para anggota masih terus berlangsung.

Baca Juga

Tragedi Kereta Bekasi: Kisah Pilu Sausan yang Terlempar hingga ke Rak Bagasi

Kasus ini mencoreng citra Pemerintah Kota Bogor dan memicu desakan publik agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi maupun klaim operasional kantor yang tidak transparan.