Evaluasi Mendalam Mudik Lebaran 2026: Kepadatan Pelabuhan dan Jadwal Perbaikan Jalan Jadi Sorotan Utama DPR

TotoNews — Meskipun gelombang arus mudik Lebaran 2026 secara umum berjalan lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap melayangkan sejumlah evaluasi krusial bagi pemerintah. Isu kepadatan di pelabuhan penyeberangan serta efektivitas perbaikan infrastruktur jalan menjadi dua poin utama yang dianggap masih memerlukan pembenahan serius agar tidak menjadi masalah tahunan yang berulang.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi lintas sektoral yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Basarnas, BMKG, hingga jajaran Korlantas Polri telah membuahkan hasil nyata, khususnya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Baca Juga

Babak Baru di Kementerian PU: Menteri Dody Hanggodo Menanti Restu Prabowo untuk Sosok Dirjen Baru

Optimalisasi Buffer Zone di Pelabuhan Penyeberangan

“Kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi karena hasil di lapangan menunjukkan penurunan insiden kecelakaan yang signifikan,” ujar Hamka dalam keterangan resminya. Kendati demikian, Hamka mengingatkan agar capaian ini tidak membuat pihak berwenang berpuas diri. Ia menyoroti fenomena antrean panjang yang masih kerap terjadi di titik-titik krusial seperti pelabuhan penyeberangan Merak, Ketapang, dan Gilimanuk.

Akar persoalan dari kemacetan di area pelabuhan tersebut, menurut Hamka, terletak pada minimnya penyediaan buffer zone atau zona penyangga kendaraan. Ia menegaskan bahwa jalan raya umum tidak seharusnya difungsikan sebagai tempat parkir sementara bagi kendaraan yang mengantre masuk kapal. Kehadiran buffer zone yang memadai sangat mendesak untuk memastikan arus lalu lintas di sekitar pelabuhan tetap mengalir tanpa hambatan berarti.

Baca Juga

Diplomasi Energi Prabowo-Putin: Rusia Siap Sokong Cadangan BBM dan LPG Nasional

Urgensi Manajemen Perbaikan Jalan yang Lebih Awal

Selain masalah pelabuhan, Hamka juga mengkritisi waktu pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur. Ia menekankan bahwa perbaikan jalan harus sudah tuntas jauh sebelum periode mudik dimulai. Melakukan proyek perbaikan yang mepet dengan hari raya justru akan mengacaukan skema rekayasa lalu lintas yang telah disusun dengan matang dan berpotensi menyebabkan penyempitan jalur secara tiba-tiba.

“Jangan sampai pekerjaan fisik di lapangan justru menjadi faktor penghambat pergerakan masyarakat. Semua persiapan infrastruktur harus dipastikan ready sebelum arus mudik memuncak,” tambahnya. Lebih lanjut, ia juga mendorong penguatan sarana keselamatan, seperti penambahan lampu penerangan jalan dan pembatas yang lebih aman untuk mendukung skema contra-flow, terutama pada malam hari.

Baca Juga

Upgrade Gaya Pria Modern di Transmart Full Day Sale: Serbu Kemeja Branded Harga Miring!

Sebagai penutup, TotoNews mencatat bahwa penurunan angka kecelakaan bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan. DPR mendorong adanya evaluasi komprehensif yang mencakup aspek kenyamanan dan kelancaran total bagi para pemudik. Melalui perbaikan tata kelola yang lebih antisipatif, diharapkan penyelenggaraan mudik di masa depan dapat berjalan jauh lebih profesional dan minim kendala teknis.