Babak Baru di Kementerian PU: Menteri Dody Hanggodo Menanti Restu Prabowo untuk Sosok Dirjen Baru

TotoNews — Di tengah upaya penguatan struktur internal organisasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan sinyal bahwa kursi kepemimpinan untuk dua direktorat jenderal krusial akan segera terisi. Saat ini, fokus utama tertuju pada keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya yang sempat lowong.

Dody menjelaskan bahwa proses seleksi kini telah memasuki tahap yang sangat menentukan. Nama-nama kandidat potensial sudah berada di meja pimpinan tertinggi untuk menjalani proses evaluasi mendalam. Sebagai pemegang otoritas penuh, Presiden beserta tim utamanya tengah menggodok sosok yang dinilai paling cakap untuk mengemban amanah tersebut.

“Terkait mekanisme fit and proper test, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Bapak Presiden dan tim inti beliau. Posisi saya saat ini adalah menunggu keputusan terbaik yang akan diambil oleh Beliau,” ujar Dody saat ditemui di Gedung Kementerian PU, Jakarta.

Langkah Tegas Usai Temuan BPK

Kekosongan jabatan di dua posisi strategis ini bukanlah tanpa alasan. Mundurnya pejabat sebelumnya dipicu oleh laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Januari 2025 yang mengindikasikan adanya temuan kerugian keuangan negara dengan nilai yang cukup fantastis, yakni hampir mencapai Rp 3 triliun. Langkah pengunduran diri tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas temuan yang ada.

Namun, di bawah komando Dody Hanggodo, kementerian tidak tinggal diam. Serangkaian langkah perbaikan struktural langsung digenjot. Hasilnya pun mulai terlihat signifikan. Pada medio Agustus 2025, angka kerugian tersebut berhasil ditekan hingga tersisa di kisaran Rp 1 triliun melalui berbagai upaya pengembalian dan audit yang ketat.

Baca Juga

Kementerian PU Buka Rekrutmen Tenaga Pendamping Masyarakat 2026, Simak Peluang dan Persyaratannya!

Transformasi dan Pengawasan Internal

Tak hanya fokus pada pengisian jabatan, Menteri PU juga melakukan pembenahan besar-besaran di lini pengawasan. Ia membentuk Majelis Ad-Hoc serta tim khusus di setiap Satuan Kerja (Satker) untuk mempercepat pengembalian kerugian negara yang melibatkan pihak ketiga. Langkah ini diambil agar operasional harian Satker tidak terganggu oleh urusan administratif yang berlarut-larut.

“Saya mengambil alih koordinasi dengan membentuk tim baru di tiap Satker. Tujuannya jelas, agar pemulihan aset negara bisa berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan produktivitas kerja harian,” tegasnya dalam sebuah kesempatan di Semarang.

Guna memperkuat integritas institusi, Dody juga mengaktifkan kembali Komite Audit dengan melibatkan tenaga profesional dari Kejaksaan Agung. Meski tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, audit menyeluruh terus dijalankan untuk memastikan setiap lini di kementeriannya bekerja secara optimal dan bersih dari praktik penyimpangan. Seluruh progres transformasi ini pun telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden Prabowo, baik melalui jalur lisan maupun tertulis.

Baca Juga

Ambisi Besar Prabowo: Menghidupkan Pusat Keuangan Internasional di Bali Sebagai ‘Safe Haven’ Dunia