Ambisi Raksasa Ancol: Gandeng Investor Global demi Proyek Reklamasi Rp 6 Triliun di Tengah Isu Delisting

TotoNews — Kawasan wisata legendaris Jakarta, Ancol, tengah bersiap melakukan transformasi besar-besaran melalui proyek reklamasi ambisius. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) dilaporkan sedang menggelar proses tender ketat yang menarik minat setidaknya 16 calon mitra internasional. Para investor ini berasal dari pusat ekonomi dunia, mulai dari Eropa, China, hingga Korea Selatan, yang semuanya berebut porsi dalam pengembangan kawasan pesisir tersebut.

Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis, mengungkapkan bahwa ketertarikan investor global terhadap proyek ini sangat luar biasa. Menariknya, skema kerja sama yang ditawarkan memungkinkan Ancol untuk melakukan ekspansi tanpa harus menguras kantong sendiri. Melalui model kemitraan strategis, beban modal kerja atau capital expenditure (capex) akan ditanggung oleh pihak investor.

Baca Juga

Revolusi Transportasi Bali: Taksi Air Bandara ke Canggu Pangkas Waktu Tempuh Jadi 30 Menit

“Sangat menarik melihat antusiasme mereka. Saat kami memaparkan proposal, banyak calon mitra yang justru menawarkan skema pembagian lahan daripada meminta kita mengeluarkan modal di awal. Ini adalah mekanisme kemitraan bisnis yang sangat menguntungkan bagi posisi finansial Ancol,” ujar pria yang akrab disapa Ian tersebut di Gedung Putri Duyung Ancol.

Mekanisme Beauty Contest dan Nilai Investasi Fantastis

Untuk menyaring mitra terbaik dari belasan peminat tersebut, Ancol menerapkan sistem beauty contest. Skema ini dirancang agar perusahaan bisa mendapatkan rekanan yang paling kompetitif, baik dari segi pendanaan maupun visi pembangunan. Proyek reklamasi pantai ini diprediksi menelan dana segar antara Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun, yang sepenuhnya akan bersumber dari kantong mitra pemenang tender.

Baca Juga

Mentan Amran Sulaiman Ungkap Kejanggalan Tata Niaga Gula: Impor Melimpah, Produksi Lokal Justru Tak Terserap

Ian menjelaskan bahwa lahan seluas 65 hektare yang membentang dari Pantai Barat hingga Utara Ancol akan menjadi fokus utama pengembangan. Nantinya, area hasil reklamasi ini akan dibagi secara proporsional. Sebagian besar akan dialokasikan untuk kebutuhan bisnis komersial yang prestisius, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan untuk kepentingan publik guna menjaga keseimbangan fungsi sosial kawasan.

Tantangan di Lantai Bursa: Ancaman Delisting Menghantui

Namun, di balik optimisme proyek infrastruktur tersebut, PJAA tengah menghadapi tantangan serius di pasar modal. Emiten pengelola Ancol ini berada dalam bayang-bayang penghapusan pencatatan saham atau delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dipicu oleh aturan baru mengenai batas minimum free float atau kepemilikan saham publik sebesar 15%.

Baca Juga

Rekor Gemilang! Neraca Dagang Indonesia Surplus 71 Bulan Beruntun, Sektor Komoditas Jadi Penyelamat Ekonomi Nasional

Saat ini, porsi saham masyarakat di PJAA hanya mentok di angka 9,99%. Struktur kepemilikan saham Ancol memang tergolong unik karena statusnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang kendali dengan 72% saham, diikuti oleh PT Pembangunan Jaya sebesar 18,01%, dan sisanya berada di tangan publik.

Langkah Hati-Hati Menuju Keputusan Akhir

Komisaris Utama Pembangunan Jaya Ancol, Irfan Setiaputra, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan terkait status perusahaan di bursa. Ada dua opsi besar yang kini tengah dipertimbangkan: melakukan aksi korporasi untuk meningkatkan partisipasi publik atau memilih jalur delisting seperti yang dilakukan beberapa emiten besar lainnya.

Baca Juga

Gedung Putih Bergetar: Trump Ancam Pukul China dengan Tarif 50% Jika Bantu Persenjataan Iran

“Kami masih mencermati perkembangan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aturan free float saham ini. Diskusi dengan Pemda Jakarta dan Pembangunan Jaya terus berjalan. Intinya, kami tidak ingin terburu-buru dan akan memastikan semua langkah yang diambil tetap mengakomodir kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk publik,” tutup Irfan.

Langkah besar Ancol ini mencerminkan dinamika antara ambisi pembangunan fisik berskala internasional dengan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal yang semakin ketat. Apakah Ancol akan tetap bersinar sebagai emiten publik atau bertransformasi secara tertutup dengan dukungan investasi asing raksasa? Publik masih menanti arah kemudi perusahaan pelat merah ini.