Wagub Jateng Taj Yasin Dorong Penyerapan Telur Lokal: Transformasi Program Makan Bergizi Gratis Jadi Motor Ekonomi Rakyat

TotoNews — Di tengah geliat pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas untuk memastikan program nasional tidak hanya mengisi perut anak bangsa, tetapi juga kantong para petani dan peternak di daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, secara resmi menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayahnya untuk memprioritaskan pembelian telur dari peternak lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gus Yasin, sapaan akrabnya, menekankan bahwa keberadaan ribuan dapur MBG yang tersebar di pelosok Jawa Tengah harus dipandang sebagai urat nadi baru bagi ekonomi masyarakat. Baginya, program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang mampu menggerakkan roda kesejahteraan mulai dari peternak, petani, nelayan, hingga koperasi dan pelaku UMKM di tingkat desa.

Baca Juga

Skandal Memilukan di Sumedang: Oknum Guru Honorer Culik dan Setubuhi Siswi SD Berkali-kali

Visi Ekonomi di Balik Program Makan Bergizi Gratis

Dalam sebuah pertemuan strategis bertajuk Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026), Taj Yasin mengungkapkan visinya mengenai kedaulatan pangan regional. Ia menegaskan bahwa dampak positif dari program makan bergizi harus benar-benar dirasakan oleh akar rumput.

“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat secara langsung,” ujar Taj Yasin dengan nada optimis. Narasi ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak ingin menjadi penonton dalam rantai pasok yang besar ini, melainkan menjadi dirigen yang mengatur aliran kemakmuran bagi warganya sendiri.

Baca Juga

Skandal Pembengkakan Titik Dapur MBG: Negara Rugi Miliaran, BGN Siap Sapu Bersih SPPG Bermasalah

Ketimpangan Serapan dan Potensi Melimpah Jawa Tengah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Jawa Tengah memiliki kebutuhan telur yang sangat signifikan untuk menunjang program ini. Rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di provinsi ini mencapai angka 720.902 kilogram setiap minggunya. Jika dikonversi ke skala tahunan, kebutuhan ini memang besar, namun ternyata masih sangat kecil dibandingkan dengan kapasitas produksi telur di Jawa Tengah yang menembus angka fantastis, yakni sekitar 7,3 juta ton per tahun.

Kesenjangan antara produksi yang melimpah dan penyerapan yang masih terbatas menjadi tantangan sekaligus peluang. Taj Yasin melihat hal ini sebagai momentum untuk melakukan intervensi kebijakan. Di sisi lain, komoditas daging ayam menunjukkan performa serapan yang lebih dinamis. Dengan kebutuhan sekitar 1.452.587 kilogram per minggu atau 75,5 ribu ton per tahun, serapan ini baru mencakup sekitar 1,3 persen dari total potensi produksi ayam di Jawa Tengah.

Baca Juga

Kartu BPJS Ketenagakerjaan Rusak atau Patah? Jangan Panik, Simak Solusi Digital dan Cara Mengurusnya Secara Lengkap!

Intervensi Kebijakan: Kesepakatan Prioritas Lokal

Untuk meminimalisir kebocoran ekonomi ke luar daerah, Pemprov Jateng sedang menyusun draf kesepakatan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. Rencana ini melibatkan asosiasi peternak, koperasi, serta Satgas MBG untuk memastikan bahwa bahan baku SPPG wajib datang dari lingkungan terdekat. Konsep “hyper-local sourcing” ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik yang seringkali menjadi beban dalam rantai pasok pangan.

“Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Prinsipnya sederhana: jika bisa dibeli dari tetangga sendiri, mengapa harus mencari ke tempat jauh? Harus membeli di sini,” tegas Gus Yasin. Sebagai contoh, jika sebuah SPPG beroperasi di Kabupaten Banjarnegara, maka pemasok sayur, telur, dan dagingnya harus diutamakan dari wilayah Banjarnegara terlebih dahulu sebelum melirik kabupaten tetangga.

Baca Juga

Duka Mendalam Menteri PPPA di Rumah Korban Tragedi Kereta Bekasi: Soroti Keamanan Gerbong Wanita

Melindungi Peternak dari Anjloknya Harga Pasar

Salah satu isu krusial yang diangkat dalam koordinasi tersebut adalah stabilitas harga. Taj Yasin menyoroti adanya laporan miris di lapangan di mana sebagian peternak terpaksa menjual telur mereka di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Angka ini terpaut jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram.

Ketimpangan harga ini dianggap sebagai ancaman bagi keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Dengan adanya intervensi pemerintah melalui SPPG, diharapkan ada kepastian pasar dengan harga yang adil. “Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh sehat. Jangan sampai bahan baku diambil dari keringat masyarakat kita sendiri, tetapi dihargai di bawah standar acuan pemerintah. Program MBG harus menjadi pelindung bagi harga di tingkat produsen,” tambahnya.

Penguatan Ekosistem Melalui Pengawasan Ketat

Langkah progresif ini mendapat dukungan penuh dari Badan Gizi Nasional. Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyatakan bahwa kesepakatan yang tengah digodok akan menjadi komitmen moral dan profesional bagi seluruh pihak yang terlibat. Untuk memastikan aturan main ini berjalan di lapangan, pengawasan akan diperketat melalui Satgas MBG di tingkat kabupaten dan kota.

Rantai pasok ini tidak main-main skalanya. Saat ini, ekosistem penyedia bahan pangan untuk program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan jaringan yang sangat luas, mencakup:

• 7.312 UMKM yang bergerak di bidang pengolahan dan distribusi pangan.
• 2.407 koperasi yang bertindak sebagai agregator hasil tani.
• 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai garda terdepan di pelosok.
• 161 BUMDes dan 18 BUMDes Bersama yang mengelola potensi desa.
• 7.967 supplier atau pemasok profesional lainnya.

Dengan struktur yang begitu masif, Jawa Tengah berambisi menjadikan program Makan Bergizi Gratis sebagai role model nasional dalam integrasi kebijakan nutrisi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sinergi antara pemerintah, peternak, dan lembaga gizi diharapkan menciptakan efek domino positif yang mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang di tanah Jawa Tengah.