Visi Besar Bung Karno dalam Mustika Rasa: Menggali Akar Kedaulatan Pangan dan Gizi Nasional di Era Modern
TotoNews — Persoalan kedaulatan pangan bukan sekadar tentang ketersediaan stok di gudang, melainkan sebuah manifestasi dari kemandirian sebuah bangsa yang bermartabat. Hal inilah yang ditegaskan kembali oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rangkaian acara Festival Wisata Kuliner Nusantara yang digelar meriah di Pamulang Square, Tangerang Selatan. Di tengah riuh rendah aroma masakan tradisional yang menggugah selera, terselip sebuah pesan mendalam mengenai warisan pemikiran Proklamator RI, Bung Karno, tentang bagaimana seharusnya rakyat Indonesia diberi makan dengan layak dan bergizi.
Visi Besar di Balik Piring Makan Rakyat
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam sambutannya yang sarat akan nilai sejarah, mengingatkan kembali bahwa konsep gizi rakyat sebenarnya telah dirancang secara matang oleh Bung Karno melalui mahakaryanya, buku Mustika Rasa. Jauh sebelum diskursus mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan hangat di panggung politik saat ini, Bung Karno telah meletakkan fondasi ilmiah mengenai pemenuhan nutrisi bagi keluarga Indonesia.
Ketegangan Pagi Hari di Sudirman: Viral Penumpang KRL Terlibat Adu Jotos, KAI Commuter Buka Suara
Hasto memaparkan bahwa buku tersebut bukan sekadar kumpulan resep masakan, melainkan sebuah cetak biru kemandirian bangsa. Ia mencontohkan detail yang tertuang pada halaman 15 buku tersebut, di mana perhitungan kebutuhan kalori harian sudah dijelaskan secara spesifik. Misalnya, seorang ayah berusia 30 tahun membutuhkan 2.600 kalori per hari, sementara seorang ibu hamil membutuhkan asupan karbohidrat setara 500 gram beras. Ketelitian ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, negara telah hadir untuk memastikan rakyatnya sehat jasmani melalui kedaulatan pangan yang berbasis pada potensi lokal.
Mustika Rasa: Warisan Literasi Kuliner Terlengkap
Buku Mustika Rasa sendiri merupakan proyek ambisius Bung Karno yang memakan waktu bertahun-tahun dalam penyusunannya. Isinya mencakup ribuan resep dari Sabang sampai Merauke, yang dikurasi langsung untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan pangan yang tak tertandingi. Dalam festival yang berlangsung pada Jumat malam (12/6/2026) tersebut, PDIP ingin menghidupkan kembali semangat yang ada dalam buku tersebut.
Skandal Pemalsuan Riset di Panggung Dunia: Mendiktisaintek Tentukan Nasib 4 WNI Hari Ini
Hasto menegaskan bahwa komitmen Bung Karno untuk memastikan rakyat cukup pangan bersifat fundamental. Dengan memahami isi buku tersebut, masyarakat diajak untuk melihat bahwa gizi tidak harus mahal dan tidak harus bergantung pada produk luar negeri. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia Indonesia sebenarnya sudah disediakan oleh alam Nusantara, mulai dari hasil bumi hingga kekayaan laut yang melimpah.
Belajar dari Sejarah: Tragedi Jeruk Pontianak dan Ancaman Impor
Namun, perjalanan menuju kemandirian pangan tidak selalu mulus. Hasto memberikan catatan kritis mengenai bahaya ketergantungan pada produk impor yang sering kali mematikan potensi lokal. Ia memberikan contoh nyata yang cukup memprihatinkan, yakni kasus Jeruk Pontianak yang pernah menjadi primadona namun hancur akibat kebijakan yang salah di masa lalu.
Drama Pembajakan MT Honour 25: Nasib 4 Pelaut Indonesia di Tangan Perompak Somalia
“Dulu kita mengenal Jeruk Pontianak yang luar biasa kualitasnya. Namun, ketika kekuasaan Orde Baru menerapkan tata niaga yang dimonopoli oleh lingkaran dekat presiden, industri jeruk lokal itu perlahan mati,” ungkap Hasto di hadapan para pengunjung festival. Hal ini menjadi pengingat pahit bahwa ekonomi kerakyatan bisa runtuh jika negara lebih memihak pada kepentingan segelintir elit atau ketergantungan pada komoditas impor yang tidak perlu.
Memerdekakan Lidah dan Perut Bangsa melalui UMKM
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Pariwisata, Yanti Sukamdani, menyatakan bahwa festival ini bukan sekadar ajang makan-makan, melainkan sebuah gerakan kebudayaan. Menurutnya, kemerdekaan sejati juga harus dirasakan oleh lidah dan perut rakyat Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga mengonsumsi hasil keringat para petani dan nelayannya sendiri.
Dendam Membara di Gabion: Pria di Belawan Nekat Sayat Pekerja Pengering Ikan Akibat Sakit Hati
“Lidah dan perut rakyat kita tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Kita harus benar-benar melakukan kurasi terhadap apa yang kita makan, dan itu haruslah produk asli Indonesia,” tegas Yanti. Ia menambahkan bahwa ada empat target utama dalam penyelenggaraan festival ini:
- Melestarikan kekayaan menu Nusantara yang otentik.
- Mendorong UMKM kuliner untuk menyediakan makanan yang lezat, murah, namun tetap sehat dan bergizi.
- Menghidupkan kembali resep-resep legendaris dari buku Mustika Rasa serta mengenalkan menu pendamping beras.
- Memperkuat pilar kedaulatan pangan nasional dari hulu ke hilir.
Kesehatan Bermula dari Dapur Rakyat
Yanti Sukamdani juga menekankan bahwa masalah perut adalah masalah yang sangat mendasar dalam pembangunan manusia. Dari piring makan yang sehat, akan lahir tubuh yang kuat dan pikiran yang cerdas. Di sinilah peran strategis pelaku UMKM kuliner menjadi sangat vital. Mereka adalah garda terdepan dalam menghadirkan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga membahagiakan dan menyehatkan masyarakat luas.
Acara yang berlangsung semarak ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi DPP PDIP lainnya, seperti Wasekjen PDIP Bidang Kerakyatan Sri Rahayu dan Ribka Tjiptaning. Selain itu, hadir pula anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Mercy Barends dan Yulius Setiarto, yang turut memberikan dukungan terhadap pengembangan potensi pangan lokal di daerah masing-masing.
Melalui momentum Bulan Bung Karno ini, PDIP berharap kesadaran akan pentingnya pangan lokal terus tumbuh. Dengan mengacu pada nilai-nilai yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, Indonesia diharapkan tidak lagi harus menoleh ke luar negeri untuk mencari solusi gizi, melainkan kembali menengok ke dalam kekayaan bumi pertiwi sendiri. Karena pada akhirnya, kedaulatan pangan adalah benteng terakhir pertahanan sebuah bangsa.