Kemiskinan Teori di Balik Terhimpitnya Kelas Menengah: Menelisik Ulang Arah Ekonomi Indonesia

TotoNews — Di balik narasi stabilitas makroekonomi yang sering diglorifikasi oleh para pemangku kebijakan, terselip sebuah paradoks yang mengkhawatirkan dalam struktur ekonomi Indonesia. Pernyataan mantan menteri keuangan dan ekonom senior, Chatib Basri, yang menyebut bahwa Indonesia pada tahun 2026 tidak sedang menuju krisis hebat seperti tahun 1998, memang memiliki landasan faktual yang kuat. Secara teknis, benteng ekonomi kita jauh lebih kokoh dibandingkan tiga dekade silam. Rezim nilai tukar rupiah yang fleksibel, cadangan devisa yang mumpuni, serta sistem perbankan yang memiliki rasio kecukupan modal tinggi adalah bukti bahwa kita telah belajar banyak dari trauma masa lalu.

Namun, optimisme makro tersebut justru membentur tembok realitas yang pahit: pengakuan jujur bahwa kelompok masyarakat berpendapatan menengah, khususnya mereka yang berada di desil 5 hingga desil 8, kini tengah berada dalam tekanan hebat. Selama tujuh tahun terakhir, kelompok ini seolah terlupakan dalam peta kebijakan nasional. Ada sebuah anomali yang mengguncang akal sehat ekonomi; jika pertumbuhan ekonomi tetap positif, inflasi terjaga, dan investasi terus mengalir, mengapa justru tulang punggung ekonomi kita—yakni kelas menengah—mengalami pertumbuhan negatif dan penurunan daya beli yang drastis?

Baca Juga

Megaproyek Tol Sentul Selatan-Karawang Barat: Jalur ‘Sakti’ Rp 34,75 Triliun yang Siap Hubungkan Japek dan Bogor Ring Road

Paradoks Kelas Menengah: Mesin Utama yang Kehabisan Bahan Bakar

Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini mungkin bukan sekadar masalah teknis mengenai defisit fiskal atau fluktuasi IHSG. TotoNews mencatat adanya indikasi kuat bahwa kita sedang menghadapi ‘kemiskinan teori ekonomi’. Kebijakan yang kita ambil selama ini adalah turunan dari teori-teori konvensional yang mungkin sudah tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan zaman. Jika kebijakan yang dilahirkan justru memiskinkan kelompok paling produktif, maka besar kemungkinan teori yang melandasinya memang sudah ‘miskin’ sejak dalam pikiran.

Selama beberapa dekade, desain ekonomi nasional kita bergerak dalam pola yang sangat kaku. Di satu sisi, negara memberikan ‘karpet merah’ berupa berbagai fasilitas dan insentif bagi para pemilik modal besar serta investor asing. Asumsinya sederhana: mereka adalah mesin pertumbuhan yang akan menciptakan efek rembesan ke bawah (trickle-down effect). Di sisi lain, negara memperluas jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat terbawah untuk menjaga stabilitas sosial dan menekan angka kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

Terungkap! Alasan di Balik Pencekalan Tyo Nugros ke Luar Negeri: Urusan Piutang Negara yang Belum Usai

Terjepit di Antara Insentif dan Subsidi

Logika ini sepintas terlihat adil dan masuk akal. Namun, ada lubang besar di tengah-tengahnya: kelas menengah. Kelompok ini tidak cukup kaya untuk mencicipi manisnya dividen dari kenaikan harga aset atau kemudahan ekspansi modal. Namun, di saat yang sama, mereka dianggap terlalu ‘mampu’ untuk menerima bantuan tunai, subsidi kesehatan penuh, atau bantuan pangan dari pemerintah. Mereka adalah kelompok yang berdiri di wilayah abu-abu, membiayai hidupnya sendiri dengan penuh perjuangan di tengah meroketnya biaya hidup.

Padahal, kelas menengah adalah pembayar pajak penghasilan terbesar, pembeli rumah dengan skema KPR, konsumen utama produk-produk manufaktur, hingga pembiaya pendidikan mandiri bagi generasi penerus bangsa. Ketika biaya pendidikan melambung, harga properti tak lagi terjangkau, dan lapangan kerja formal semakin menyusut, kelas menengah adalah pihak pertama yang tumbang. Tragisnya, mereka adalah kelompok yang paling banyak menopang pengeluaran negara, tetapi paling sedikit mendapatkan perlindungan nyata dari negara.

Baca Juga

Strategi Berani Bank Indonesia: Kenaikan BI Rate Jadi Penyelamat Rupiah dan Pemicu Gairah IHSG

Kemiskinan Teori: Mengapa Neoklasik Tak Lagi Cukup?

Mengapa para perumus kebijakan kita seolah menutup mata terhadap fenomena ini? Jawabannya mungkin terletak pada keterikatan yang terlalu kuat pada paradigma ekonomi arus utama (neoklasik). TotoNews melihat bahwa selama ini, indikator kesuksesan pembangunan terlalu didominasi oleh angka-angka makro seperti PDB, disiplin fiskal, dan investasi asing. Mantra-mantra stabilitas makroekonomi seolah menjadi kitab suci yang tidak boleh digugat.

Teori ekonomi yang sehat seharusnya tidak hanya berfokus pada bagaimana mengumpulkan modal di puncak piramida atau sekadar memberi umpan di dasar piramida. Teori yang benar adalah yang mampu memperkuat struktur di tengah agar tidak terjadi ‘hollowing out’ atau kekosongan kelas menengah. Keberhasilan program perlindungan sosial bagi warga miskin memang patut diapresiasi, namun kita harus sadar bahwa bansos hanyalah instrumen mitigasi untuk bertahan hidup, bukan instrumen transformasi struktural yang mampu menaikkan kelas masyarakat secara berkelanjutan.

Baca Juga

Terobosan BTN: Proses KPR Kini Meluncur Kilat Hanya dalam 6 Hari

Ekonomi Politik: Mengapa Suara Kelas Menengah Tak Terdengar?

Jika kita menelisik dari kacamata ekonomi politik, posisi kelas menengah memang sangat tidak menguntungkan. Dalam kontestasi kekuasaan, kelompok atas memiliki kekuatan lobi dan modal yang besar untuk memengaruhi arah kebijakan. Sementara itu, kelompok masyarakat bawah memiliki nilai elektoral yang sangat signifikan karena jumlah suaranya yang masif dan mudah dimobilisasi melalui program-program populis seperti pembagian bansos.

Di antara keduanya, kelas menengah hadir sebagai kelompok yang mandiri, kritis, namun secara politik sulit untuk ‘dibeli’ dengan bantuan jangka pendek. Akibatnya, mereka sering kali dianggap tidak strategis secara politik. Para pembuat kebijakan lebih cenderung mengambil jalan pintas: menciptakan iklim yang menguntungkan pemilik modal demi angka pertumbuhan, dan menebar bantuan bagi si miskin demi mengamankan suara. Kelas menengah pun akhirnya menjadi ‘korban yang tak terlihat’ dalam teater politik dan ekonomi kita.

Menuju Reorientasi Kebijakan: Meletakkan Kelas Menengah sebagai Poros

Melemahnya kelas menengah bukan sekadar masalah sosial, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan daya beli nasional. Ketika kelompok ini mulai menahan belanja, pasar domestik akan menyusut. Saat pasar menyusut, insentif untuk berinvestasi pun akan hilang. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan kehilangan fondasi utamanya. Kejatuhan ekonomi yang sesungguhnya tidak dimulai dari jatuhnya nilai tukar, melainkan saat motor penggerak konsumsi dan mobilitas sosial itu berhenti berputar.

Sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi teori ekonomi. Kita memerlukan pendekatan yang lebih inklusif yang menempatkan penguatan kelas menengah sebagai titik berat pembangunan. Ini bukan berarti mengabaikan si miskin atau memusuhi si kaya, melainkan memastikan adanya jembatan yang kokoh agar yang di bawah bisa naik kelas, dan yang di tengah tidak jatuh terperosok.

Kesimpulan: Mengakhiri Kemiskinan Kebijakan

Sebagai penutup, tantangan besar bagi pemerintahan mendatang bukan hanya menjaga agar inflasi tetap rendah atau menarik investasi sebesar-besarnya. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menyusun arsitektur ekonomi yang memberikan ruang bernapas bagi kelas menengah. Tanpa kelas menengah yang kuat, mimpi Indonesia Emas 2045 hanyalah akan menjadi sekadar slogan di atas kertas.

Dibutuhkan keberanian intelektual untuk keluar dari bayang-bayang teori lama yang terbukti gagal menciptakan kemakmuran yang merata. TotoNews menegaskan bahwa kemiskinan kebijakan adalah anak kandung dari kemiskinan teori. Jika kita tidak segera memperkaya perspektif ekonomi kita, maka kita hanya akan terus mengulang siklus pertumbuhan yang semu, di mana angka-angka makro terlihat cantik, namun perut kelas menengah tetap terasa perih.