Kritikan Pedas Menkeu Purbaya: Perbankan Indonesia Dinilai Terlalu ‘Malas’ dan Gemar Parkir Uang

TotoNews — Sektor perbankan nasional baru-baru ini mendapat teguran keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sang Bendahara Negara menyoroti fenomena para bankir di Indonesia yang dinilainya terlalu pasif dan enggan mengambil risiko untuk mengucurkan kredit, terutama guna menyokong berbagai proyek strategis pembangunan nasional.

Dalam sebuah pernyataan yang cukup provokatif, Purbaya mengungkapkan bahwa banyak institusi keuangan yang saat ini justru terjebak dalam zona nyaman. Alih-alih memutar dana masyarakat ke sektor-sektor produktif, mereka lebih memilih untuk menyimpan likuiditas tersebut di bank sentral. Kondisi ini dianggap menghambat akselerasi ekonomi yang tengah diupayakan oleh pemerintah.

Sentilan Terhadap Fungsi Intermediasi Bank

Purbaya menekankan bahwa meskipun kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih memadai untuk mendanai rencana kerja rutin pemerintah, tantangan pembangunan di masa depan memerlukan sinergi yang jauh lebih besar dari sektor swasta, khususnya perbankan.

Baca Juga

Buntut ‘Prank’ Damkar untuk Tagih Utang, AFPI Resmi Pecat Debt Collector PT TIN

“Untuk program prioritas memang sudah tercover oleh pemerintah. Namun, masih banyak agenda pembangunan lain yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar. Sayangnya, selama ini bank-bank cenderung malas dan lebih suka menaruh uang mereka di bank sentral,” ujar Purbaya dengan nada tegas saat ditemui awak media di Jakarta.

Kritik ini mencuat seiring dengan inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyusun regulasi baru. Aturan ini nantinya akan mendorong, bahkan mewajibkan perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah.

Mendorong Gairah Ekonomi di Sektor Riil

Meski belum melihat draf final dari aturan OJK tersebut, Purbaya memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dapat memastikan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal. Baginya, kesehatan ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada seberapa aktif perbankan dalam meminjamkan modal ke sektor riil.

Baca Juga

Mitigasi Krisis Global, Anggaran Kementerian PU 2026 Resmi Dipangkas Rp 12,71 Triliun

“Setiap upaya yang memastikan bank benar-benar meminjamkan dananya adalah langkah positif bagi perekonomian. Kita butuh uang tersebut mengalir ke masyarakat dan proyek pembangunan, bukan sekadar diam di brankas bank sentral,” tambahnya.

Fokus pada Program Strategis Nasional

Pemerintah melalui OJK telah memetakan beberapa pos penting yang memerlukan dukungan kredit perbankan. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari kesejahteraan rakyat hingga penyediaan hunian layak, antara lain:

• Makan Bergizi Gratis (MBG): Hingga awal tahun 2026, tercatat penyaluran kredit mencapai Rp1,21 triliun yang menyasar lebih dari 1.300 satuan pelayanan di seluruh daerah.
• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Sektor ini menunjukkan angka yang signifikan dengan realisasi kredit menembus angka Rp174 triliun.
• Pembangunan 3 Juta Rumah: Untuk mengejar target backlog perumahan, perbankan telah mengucurkan dana sebesar Rp1,44 triliun guna mendanai belasan ribu unit rumah bagi masyarakat.

Dengan adanya tekanan dari pemerintah dan pengawasan ketat dari regulator, diharapkan industri keuangan tanah air dapat bertransformasi menjadi lebih progresif. Pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab negara semata, namun juga merupakan peluang bagi perbankan untuk bertumbuh bersama ekonomi masyarakat luas.