Polemik Ribuan Motor Listrik Badan Gizi Nasional, Menkeu Purbaya: Fokus Harusnya pada Kualitas Pangan

TotoNews — Jagat maya baru-baru ini dihebohkan oleh penampakan ribuan unit sepeda motor listrik yang mengusung atribut Badan Gizi Nasional (BGN). Menanggapi fenomena tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal waspada terkait urgensi pengadaan aset kendaraan di tengah ambisi besar pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rekam Jejak Penolakan Anggaran Operasional

Dalam sebuah diskusi media yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Purbaya mengungkapkan fakta menarik. Ia menyebutkan bahwa usulan pengadaan motor dan perangkat komputer dalam jumlah masif sebenarnya sudah pernah diajukan pada tahun lalu, namun kala itu pihaknya memilih untuk memberikan lampu merah atau menolak pengajuan tersebut.

Baca Juga

Daya Beli RI Q1-2026: Sektor Ritel Tetap Tangguh Meski Dibayangi Geopolitik Global

“Tahun lalu kami sempat tidak setuju, kami tolak untuk membeli komputer yang terlalu banyak serta pembelian unit motor. Untuk yang sekarang, saya belum tahu detailnya dan akan saya cek kembali seperti apa. Apakah ini sekadar isu atau sudah masuk dalam realisasi anggaran baru,” ujar Purbaya dengan nada hati-hati, Selasa (7/4/2026).

Prioritas Anggaran: Nutrisi Rakyat di Atas Kendaraan

Menurut pandangan Purbaya, filosofi utama dari alokasi dana Makan Bergizi Gratis adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar sampai ke piring masyarakat dalam bentuk nutrisi yang berkualitas. Ia berpendapat bahwa para mitra atau pebisnis yang terlibat dalam ekosistem ini seharusnya sudah memiliki margin keuntungan yang cukup untuk membiayai operasional mereka sendiri.

Baca Juga

Ekspansi Hunian Rakyat: BP BUMN Petakan Lahan Strategis di Lima Kota Besar demi Target 3 Juta Rumah

“Bukan tidak boleh, tapi fokus utama harus tetap pada penyediaan makanan. Jika para pelaku bisnis sudah meraup untung yang cukup, idealnya mereka bisa menyisihkan dana tersebut untuk mencicil kendaraan operasional, bukan dibebankan seluruhnya pada anggaran negara,” tambahnya menjelaskan logika efisiensi anggaran negara yang diusungnya.

Klarifikasi Badan Gizi Nasional: Bantah Isu 70.000 Unit

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana segera memberikan klarifikasi demi meredam spekulasi liar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang merupakan bagian dari perencanaan strategis tahun 2025. Kendaraan ini nantinya akan dialokasikan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah agar distribusi gizi lebih merata.

Baca Juga

Gebrakan Transmart Full Day Sale: Berburu Sepeda Berkualitas Mulai Rp 1 Jutaan di Akhir Pekan Ini

Dadan juga secara tegas menepis kabar burung yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai angka fantastis 70.000 unit. Ia meluruskan bahwa realisasi saat ini berada di angka 21.801 unit dari total pesanan sebanyak 25.000 unit untuk tahun anggaran 2025. Ia memastikan kabar mengenai angka 70.000 tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.

Status Barang Milik Negara (BMN)

Hingga saat ini, puluhan ribu unit kendaraan ramah lingkungan tersebut dipastikan belum didistribusikan ke lapangan. Badan Gizi Nasional masih harus merampungkan serangkaian proses administrasi yang ketat agar aset-aset tersebut tercatat secara legal sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang sah sebelum digunakan secara operasional.

Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara. Publik kini menanti bagaimana sinergi antara efisiensi anggaran yang diinginkan Kementerian Keuangan dan kebutuhan operasional lapangan yang disuarakan oleh BGN dapat berjalan beriringan demi kesuksesan program ketahanan pangan nasional.

Baca Juga

Buntut ‘Prank’ Damkar untuk Tagih Utang, AFPI Resmi Pecat Debt Collector PT TIN