Menelisik Dapur TKDN Motor Listrik Program Makan Bergizi Gratis: Inovasi Lokal atau Sekadar ‘Ganti Baju’?

Bagus Setiawan | Totonews
14 Apr 2026, 19:13 WIB
Menelisik Dapur TKDN Motor Listrik Program Makan Bergizi Gratis: Inovasi Lokal atau Sekadar 'Ganti Baju'?

TotoNews — Riuh rendah perbincangan mengenai armada operasional untuk program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah memasuki babak baru yang cukup pelik. Di tengah ambisi pemerintah untuk memberdayakan industri domestik, muncul sebuah tanya besar mengenai identitas asli motor listrik yang akan digunakan sebagai tulang punggung distribusi gizi tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa unit kendaraan yang disiapkan merupakan murni produk dalam negeri. Dengan angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diklaim mencapai 48,5 persen, produksi motor ini dipusatkan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat. Langkah ini disebut sebagai upaya nyata untuk menghidupkan ekosistem industri nasional sekaligus mendukung operasional program pemerintah secara berkelanjutan.

Baca Juga

Efek Kenaikan Harga BBM Diesel: Isi Full Tank Toyota Fortuner Kini Tembus Rp 1,9 Juta, Innova Reborn Menyusul

Efek Kenaikan Harga BBM Diesel: Isi Full Tank Toyota Fortuner Kini Tembus Rp 1,9 Juta, Innova Reborn Menyusul

Aroma Rebadge dan Jejak Digital di Alibaba

Namun, di era keterbukaan informasi, klaim tersebut tak lepas dari sorotan tajam warganet. Muncul dugaan kuat bahwa motor listrik yang dilabeli merek lokal tersebut, yakni Emmo JVX GT, memiliki kemiripan yang nyaris identik dengan produk asal Tiongkok, Kollter ES1-X PRO. Penelusuran di platform marketplace global, Alibaba, mengungkap fakta mengejutkan: unit yang serupa dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif, yakni di kisaran Rp 8 juta hingga Rp 10 jutaan per unit.

Kondisi ini memicu skeptisisme publik. Bagaimana mungkin sebuah produk yang tampak identik dengan barang impor bisa mengantongi sertifikasi TKDN hampir menyentuh angka 50 persen? Menjawab teka-teki ini, Hendro Sutono, seorang pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik), memberikan perspektif yang mencerahkan namun sekaligus mengusik.

Baca Juga

Mengintip Ketangguhan Foton eTunland, Pionir Pick Up Double Cabin Listrik Seharga Rp 780 Juta

Mengintip Ketangguhan Foton eTunland, Pionir Pick Up Double Cabin Listrik Seharga Rp 780 Juta

Logika di Balik Angka 48,5 Persen

Menurut Hendro, banyak produsen di Negeri Tirai Bambu yang beroperasi layaknya ‘penjahit’. Mereka tidak sekadar menjual barang jadi, melainkan menawarkan kapasitas produksi. Dalam skema Original Equipment Manufacturer (OEM), spesifikasi detail—mulai dari kualitas baterai hingga sistem pengereman—sepenuhnya ditentukan oleh pemesan.

Mengenai hitungan TKDN, Hendro menjelaskan bahwa regulasi saat ini lebih menitikberatkan pada perputaran nilai ekonomi di dalam negeri ketimbang penguasaan teknologi inti. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 28 Tahun 2023, struktur penilaian motor listrik terbagi dalam beberapa aspek:

  • Manufaktur komponen utama (bobot 50%)
  • Proses perakitan (bobot 30%)
  • Komponen pendukung (bobot 10%)
  • Riset dan pengembangan (bobot 10%)

“Jika perakitan dilakukan di Citeureup, penggunaan tenaga kerja lokal, pemakaian listrik PLN, hingga air PDAM di pabrik tersebut sudah bisa menyumbang persentase TKDN yang signifikan,” ungkap Hendro. Belum lagi jika komponen ban diambil dari pemasok lokal, maka angka tersebut akan terus terdongkrak.

Baca Juga

Strategi Jitu Menjual Kendaraan: Hindari Kesalahan Fatal yang Membuat Mobil Anda Sulit Laku di Pasaran

Strategi Jitu Menjual Kendaraan: Hindari Kesalahan Fatal yang Membuat Mobil Anda Sulit Laku di Pasaran

Ilusi Kemandirian: Fenomena ‘Shallow Industrialization’

Hal yang paling sering disalahpahami adalah sektor baterai. Meskipun sel litium masih diimpor secara utuh dari Tiongkok, namun ketika sel tersebut didatangkan oleh importir resmi dan dirakit menjadi battery pack di Indonesia, secara administratif nilai tersebut tercatat sebagai kontribusi lokal. Begitu pula dengan riset dan pengembangan; cukup dengan melengkapi dokumentasi sertifikasi dan pengujian di laboratorium lokal, bobot 10 persen bisa diklaim dengan relatif mudah.

“Secara matematis, angka 48,5 persen itu sangat masuk akal, bahkan bisa lebih tinggi lagi,” tambah Hendro. Namun, ia memberikan catatan kritis yang mendalam. Fenomena ini ia sebut sebagai shallow industrialization atau industrialisasi dangkal.

Baca Juga

Aksi Viral Konvoi Pejabat di Sitinjau Lauik: Berhenti di Tanjakan Maut Demi Foto, Publik Geram

Aksi Viral Konvoi Pejabat di Sitinjau Lauik: Berhenti di Tanjakan Maut Demi Foto, Publik Geram

Kekhawatiran utama muncul dari fakta bahwa teknologi kritis seperti sel baterai, kontroler, hingga motor penggerak (BLDC) masih sepenuhnya bergantung pada suplai luar negeri. Jika rantai pasok dari Tiongkok terputus, maka produksi motor yang berlabel ‘lokal’ ini bisa lumpuh total dalam sekejap. Tanpa penguasaan teknologi yang mendalam, Indonesia dikhawatirkan hanya menjadi tempat ‘ganti baju’ bagi produk asing yang bersembunyi di balik regulasi kendaraan listrik yang ada.

Kini, publik menanti apakah program Makan Bergizi Gratis ini akan benar-benar menjadi katalis bagi lompatan teknologi nasional, atau sekadar menjadi panggung bagi produk impor yang bersalin rupa demi memenuhi persyaratan administratif.

Bagus Setiawan

Bagus Setiawan

Jurnalis senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri media. Spesialis dalam mengupas isu kebijakan publik dan investigasi peristiwa di kanal Feed News.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *