Strategi Swasembada: Perum Bulog Guyur Rp 5 Triliun Perkuat Infrastruktur Pascapanen

TotoNews — Pemerintah Indonesia secara resmi memberikan mandat krusial kepada Perum Bulog untuk memperkuat lini hilir pangan melalui pengembangan infrastruktur pascapanen (IPP) secara masif di seluruh penjuru negeri.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian bangsa melalui agenda besar swasembada pangan. Penugasan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, yang telah diundangkan sejak 11 Maret 2026.

Modernisasi Fasilitas Pengolahan dan Penyimpanan

Berdasarkan aturan terbaru tersebut, Perum Bulog diinstruksikan untuk melakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan pada musim panen tahun 2026. Infrastruktur ini tidak hanya sekadar bangunan fisik, namun mencakup ekosistem pengolahan pangan yang komprehensif.

Baca Juga

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Setara BUMN? Simak Skema Karier dan Tahapan Seleksi Ketatnya

Beberapa poin utama pengembangan IPP meliputi:

• Penyediaan sarana pengeringan (dryer) untuk komoditas padi dan jagung.
• Pembangunan pusat penggilingan padi modern dan fasilitas pengolahan beras beserta produk turunannya.
• Pengadaan infrastruktur penyimpanan berbasis teknologi untuk biji-bijian, hortikultura, hingga komoditas daging.
• Optimalisasi fasilitas distribusi untuk memastikan kelancaran arus logistik pangan nasional.

Dukungan Anggaran Rp 5 Triliun

Demi menyukseskan proyek ambisius ini, pemerintah telah menyiapkan dukungan finansial yang signifikan. Bulog mendapatkan akses anggaran maksimal sebesar Rp 5 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menariknya, mekanisme pendanaan ini juga memanfaatkan optimalisasi dana investasi pemerintah nonpermanen. Dalam Pasal 20 Perpres tersebut dijelaskan bahwa dana yang sebelumnya dialokasikan untuk cadangan jagung tahun 2025 dapat digunakan terlebih dahulu untuk percepatan IPP, dengan catatan harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan resmi.

Baca Juga

Ketegangan Global: China Kecam Keras Blokade Militer AS di Selat Hormuz sebagai Langkah Berbahaya

Proses penggunaan dana ini tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang transparan, di mana Bulog wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan yang disertai dengan dokumen pendukung yang kuat. Dengan hadirnya infrastruktur yang lebih modern dan mumpuni, diharapkan masalah klasik seperti penurunan kualitas hasil panen dapat teratasi, sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen.