Strategi Cerdas atau Beban APBN? Menakar Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi di Tengah Stabilitas Pertamax

TotoNews — Dinamika pasar energi nasional kembali menjadi sorotan tajam seiring dengan melonjakan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Meski selisih angka antara bahan bakar nonsubsidi dan subsidi kini kian lebar, para ahli memprediksi fenomena migrasi konsumen secara masif tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Mengapa demikian?

Benteng Pertamax dalam Menahan Laju Migrasi

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memberikan analisis mendalam mengenai situasi ini. Menurut pandangannya, kunci dari stabilnya perilaku konsumen saat ini terletak pada kebijakan pemerintah yang tetap menahan harga BBM jenis Pertamax. Sebagai produk nonsubsidi dengan basis pengguna terbesar, Pertamax dianggap sebagai ‘buffer’ atau penyangga utama.

Baca Juga

Mitigasi Krisis Global, Anggaran Kementerian PU 2026 Resmi Dipangkas Rp 12,71 Triliun

“Keputusan untuk tidak menaikkan harga Pertamax adalah langkah strategis. Jika Pertamax ikut dikerek naik sementara Pertalite tetap, maka potensi migrasi besar-besaran hampir dipastikan terjadi. Dengan menjaga harga Pertamax, pemerintah secara tidak langsung melindungi APBN dari beban subsidi yang meluap jika warga pindah ke Pertalite,” jelas Fahmy dalam keterangannya kepada tim redaksi.

Fahmy menambahkan bahwa profil konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelas menengah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Gejolak kecil pada harga jenis BBM ini bisa langsung mengubah pola konsumsi mereka secara drastis.

Rincian Harga: Mana yang Naik, Mana yang Tetap?

Berdasarkan data terbaru dari Pertamina, kenaikan signifikan memang terjadi pada lini produk premium. Berikut adalah rincian harga yang berlaku di lapangan:

• Pertamax Turbo: Kini dibanderol Rp 19.400 per liter.
• Dexlite: Menyentuh angka Rp 23.600 per liter.
• Pertamina Dex: Berada di posisi Rp 23.900 per liter.

Di sisi lain, harga untuk jenis BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat masih tetap stabil. Pertamax tetap dijual di angka Rp 12.300 per liter (SPBU), Pertamax Green 95 di Rp 12.900 per liter, serta Pertalite dan Biosolar subsidi yang masing-masing tetap di angka Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.

Dilema Inflasi dan Tekanan Anggaran

Peneliti Senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, turut memberikan apresiasi atas langkah pemerintah merespons volatilitas harga minyak global. Strategi ini dinilai efektif untuk menjaga tingkat inflasi agar tidak meroket secara liar. Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko yang mengintai di balik layar.

Baca Juga

Kilau Emas Kolokoa: Merdeka Gold Resources Incar Cadangan Baru Hingga 40 Juta Ton di Gorontalo

“Langkah ini seperti pedang bermata dua. Memang impresi di masyarakat menjadi positif karena harga BBM yang umum digunakan tidak naik, namun di sisi lain, tekanan pada kesehatan APBN akan menjadi lebih berat karena pemerintah harus menanggung selisih harga pasar,” tutur Ishak.

Perlunya Pengawasan dan Pembatasan Ketat

Menutup diskursus ini, Robert Winerungan selaku Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas di lapangan. Ia menyarankan agar pemerintah mulai mengimplementasikan aturan pembatasan yang lebih spesifik agar subsidi tepat sasaran.

“Harus ada aturan main yang jelas. Misalnya, kendaraan mewah dengan harga di atas Rp 500 juta seharusnya dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai celah kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh mereka yang secara ekonomi mampu, sehingga esensi dari subsidi itu sendiri menjadi hilang,” tegas Robert.

Baca Juga

Ketahanan Energi Terjamin: PLN Pastikan Stok Batu Bara dan Gas Aman di Tengah Ketidakpastian Global