Puan Maharani Tekankan Etika Berpolitik: Kritik Harus Santun dan Membangun Demi Demokrasi Sehat

TotoNews — Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali memberikan catatan penting mengenai dinamika penyampaian pendapat di ruang publik. Dalam sebuah pernyataan resmi di Gedung Nusantara, Senayan, Puan menggarisbawahi bahwa di balik kebebasan berpendapat, terdapat tanggung jawab moral berupa etika dan kesantunan yang tidak boleh ditinggalkan.

Keseimbangan Antara Hukum dan Adab

Menurut Puan, meskipun penegakan hukum di Indonesia harus berjalan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, nilai-nilai etika tetap menjadi fondasi utama dalam berinteraksi di panggung politik. Ia menilai bahwa kritik yang disampaikan secara santun justru akan memiliki bobot yang lebih kuat dan esensi yang lebih mudah diterima.

“Hukum memang harus ditegakkan secara adil, tetapi kita juga tidak boleh melupakan pentingnya menjaga etika. Kritik yang disampaikan secara santun adalah cerminan kedewasaan kita dalam berdemokrasi,” ujar Puan di hadapan awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca Juga

Babak Baru Praperadilan Sekjen DPR: KPK Nyatakan Siap Tunduk pada Putusan Hakim

Saling Menghormati Sebagai Kunci Konstruktif

Lebih lanjut, nakhoda parlemen ini menekankan bahwa hubungan antara pengkritik dan pihak yang dikritik seharusnya bersifat simbiosis mutualisme dalam koridor politik Indonesia. Puan melihat ada dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan: pengkritik harus menjaga tata krama, sementara penerima kritik harus berjiwa besar dalam menerima masukan.

“Ini adalah tentang rasa saling menghormati. Jika kritik disampaikan dengan cara yang baik dan bertujuan untuk membangun, tentu pihak yang dikritik pun akan lebih terbuka untuk menerimanya. Fokus kita haruslah pada perbaikan, bukan sekadar menjatuhkan,” tambahnya dengan nada diplomatis.

Fenomena ‘Inflasi Pengamat’ di Mata Pemerintah

Di sisi lain, narasi mengenai kualitas kritik ini juga sempat disinggung oleh pihak eksekutif. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyoroti apa yang ia sebut sebagai fenomena “inflasi pengamat” yang tengah melanda ruang publik belakangan ini. Teddy mencatat banyaknya sosok yang muncul sebagai ahli di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang atau data yang akurat.

Baca Juga

Aksi Brutal Begal di Gambir: Petugas Damkar Luka Parah Usai Dikeroyok dan Dirampas Hartanya

“Saat ini kita melihat banyak sekali pengamat bermunculan. Namun, seringkali latar belakang mereka tidak relevan dengan isu yang dibahas, seperti masalah militer hingga pangan. Dampaknya, data yang disuguhkan ke publik terkadang keliru dan tidak sesuai fakta,” tutur Teddy saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Ia juga menyayangkan adanya upaya pembentukan opini publik yang tidak objektif, yang bahkan sudah terjadi sejak sebelum masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Teddy, stabilitas nasional tetap terjaga meski di tengah dinamika global, namun akurasi informasi dari para pengamat tetap menjadi poin krusial yang harus diperhatikan masyarakat luas agar tidak terdistorsi oleh narasi yang menyesatkan.

Melalui pandangan dari Puan Maharani dan tanggapan pemerintah ini, terlihat jelas bahwa etika politik dan validitas data merupakan dua pilar utama yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.

Baca Juga

Jaga Ketahanan Pangan, Wamentan Sudaryono Larang Keras Penyembelihan Sapi Betina Produktif