Ironi Subsidi Energi: INDEF Sebut 63 Persen Pengguna Pertalite Berasal dari Kalangan Mampu

TotoNews — Persoalan ketimpangan dalam penyaluran subsidi BBM di tanah air kembali mencuat ke permukaan dan memicu diskusi hangat di kalangan pengamat ekonomi. Laporan terbaru yang dihimpun tim redaksi menunjukkan sebuah realita pahit: napas bantuan pemerintah melalui bensin jenis Pertalite justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang secara finansial tergolong mapan.

Dominasi Kelompok Mampu dalam Konsumsi Pertalite

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan data yang cukup mengejutkan terkait profil konsumen bahan bakar bersubsidi di Indonesia. Berdasarkan kajian mendalam lembaga tersebut, ditemukan bahwa sekitar 63 persen dari total volume konsumsi Pertalite justru diserap oleh rumah tangga dengan pendapatan menengah ke atas.

Baca Juga

Waspada! Insentif Mobil Listrik Mulai Dipangkas, Akankah Tren Positif EV Berakhir Tragis?

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Setyo Nugroho, dalam sebuah paparan di Senayan, Jakarta Pusat, menegaskan bahwa fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan subsidi saat ini masih belum tepat sasaran. Ia mendorong kebijakan pemerintah untuk segera melakukan pembenahan agar bantuan negara benar-benar mendarat di tangan masyarakat kelas bawah yang membutuhkan.

Ganti Skema: Dari Komoditas ke Individu

Andry Setyo Nugroho menyoroti adanya kelemahan mendasar dalam teori ekonomi yang diterapkan pada pemberian subsidi. Menurutnya, selama subsidi melekat pada komoditas atau barang, risiko penyalahgunaan oleh kelompok yang tidak berhak akan selalu terbuka lebar. Buktinya, pemilik kendaraan pribadi dari kalangan mampu masih bebas mengonsumsi Pertalite di berbagai SPBU.

Baca Juga

Polemik Motor Trail Listrik di Program Makan Bergizi Gratis: Mengapa Bukan Kendaraan Roda Tiga yang Lebih Fungsional?

“Pekerjaan rumah besar kita adalah bagaimana mengubah target sasaran ini. Ke depannya, subsidi seharusnya tidak lagi diberikan kepada komoditasnya, melainkan langsung kepada individunya,” ujar Andry. Dengan sistem direct subsidy atau bantuan langsung kepada individu kurang mampu, mereka tetap memiliki akses terhadap produk BBM yang sama tanpa harus berebut dengan kelompok yang secara ekonomi lebih berdaya.

Beban Fiskal dan Ancaman Krisis Geopolitik

Melihat catatan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024, realisasi subsidi dan kompensasi BBM mencapai angka fantastis, yakni Rp 138 triliun. Meski angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang menembus Rp 148 triliun, namun beban impor bensin dan Solar tetap menjadi tantangan serius dengan anggaran mencapai US$ 21,5 miliar.

Baca Juga

Era Baru Berburu Mobil Bekas: Mengapa Konsumen Milenial dan Gen Z Kini Lebih ‘Sakti’?

Situasi ini diprediksi akan semakin pelik apabila tensi geopolitik global terus memanas. INDEF telah melakukan simulasi perhitungan terkait potensi lonjakan beban fiskal negara. Hasilnya cukup mengkhawatirkan: beban fiskal untuk Pertalite saja diprediksi bisa membengkak hingga 380 persen jika terjadi krisis geopolitik besar. Secara keseluruhan, total subsidi dan kompensasi berisiko melonjak hingga 50 persen dari kondisi normal.

Urgensi Reformasi Subsidi BBM

Tanpa adanya keberanian untuk melakukan reformasi skema penyaluran, anggaran negara akan terus tergerus untuk mensubsidi kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi. Ketahanan energi nasional kini dipertaruhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi.

INDEF berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyesuaian harga, tetapi lebih pada perbaikan sistem distribusi yang terintegrasi dengan data kemiskinan yang akurat. Dengan demikian, anggaran ratusan triliun tersebut benar-benar menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan, bukan sekadar pemanis bagi mereka yang sudah berkecukupan.

Baca Juga

Misteri Emmo: Motor Listrik ‘Gaib’ yang Mendadak Menang Proyek 25 Ribu Unit Badan Gizi Nasional