Ironi Jakarta Kota Global: Rano Karno Ungkap Penyebab Markas Satpol PP DKI Masih “Menumpang”

TotoNews — Di tengah ambisi besar menjadikan Jakarta sebagai kota global yang sejajar dengan metropolis dunia, sebuah ironi mencuat dari balik dinding Balai Kota. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, hingga saat ini ternyata belum memiliki “rumah” sendiri. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan kantor khusus bagi satuan tersebut terpaksa harus tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Padahal, menurut Rano, cetak biru desain dan alokasi dana untuk proyek tersebut sebenarnya sudah sempat disiapkan. Namun, badai efisiensi membuat prioritas anggaran harus bergeser. “Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi,” ujar sosok yang akrab disapa Bang Doel tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta.

Baca Juga

Gencatan Senjata Lebanon di Ambang Kehancuran: Hizbullah Tuding Balik Israel Lakukan Pengkhianatan

Urgensi Markas Komando di Tengah Beban Kerja Tinggi

Persoalan ini bukan sekadar masalah ketiadaan bangunan fisik, melainkan menyangkut martabat dan fungsionalitas institusi. Rano Karno mengaku merasa janggal melihat instansi sebesar Satpol PP DKI yang memiliki tanggung jawab krusial di lapangan, namun tidak memiliki Markas Komando (Mako) yang representatif. Ia bahkan menganalogikan kondisi ini dengan institusi kepolisian.

“Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa dirinya telah membawa persoalan ini ke meja diskusi bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk dievaluasi kembali demi menunjang visi Jakarta sebagai kota global.

Baca Juga

Ketegangan di Selat Hormuz: Tiga Kapal Tanker Berhasil Melintas di Tengah Blokade Ketat Amerika Serikat

Nasib 5.000 Personel di Lantai 16 Balai Kota

Kenyataan di lapangan memang cukup memprihatinkan. Hingga saat ini, sekitar 5.000 personel Satpol PP DKI Jakarta masih harus berbagi ruang di Blok H, Balai Kota Jakarta, tepatnya di lantai 16. Kepala Satpol PP DKI, Satriadi Gunawan, mencurahkan betapa sulitnya menjaga profesionalisme saat fasilitas pendukung sangat terbatas.

Satriadi menjelaskan bahwa ketiadaan kantor mandiri seringkali menyulitkan saat harus menerima kunjungan dinas dari daerah lain. Selain itu, aspek kesejahteraan personel juga terdampak, terutama bagi mereka yang bertugas di lapangan dan membutuhkan tempat istirahat yang layak untuk memulihkan kebugaran.

Beberapa poin utama yang menjadi perhatian Satpol PP antara lain:

• Ketiadaan tempat istirahat yang memadai bagi personel lapangan setelah bertugas.
• Kesulitan koordinasi operasional untuk mengontrol ribuan anggota secara tersentralisasi.
• Kebutuhan ruang representatif untuk menerima tamu dan studi banding dari wilayah lain.

Harapan di Lahan Cempaka Putih

Meski saat ini masih “menumpang”, harapan untuk memiliki kantor sendiri sebenarnya sudah di depan mata. Satriadi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi lahan potensial di kawasan Cempaka Putih. Lahan ini dinilai sangat strategis untuk membangun pusat kendali yang mampu memonitor kinerja personel secara lebih efektif.

Baca Juga

Buntut Kontroversi Tahanan Rumah Yaqut, Ketua KPK Setyo Budiyanto Masih Menunggu Panggilan Dewas

“Kami sudah punya lahan di Cempaka Putih. Itu juga kemarin saya sampaikan sangat urgent untuk bisa mengontrol anggota kami. Kami juga sudah mengusulkan ke Pak Wagub saat kunjungan,” tutur Satriadi.

Kini, publik menunggu langkah nyata dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah efisiensi anggaran akan terus menjadi penghalang, ataukah pembangunan markas bagi para penjaga ketertiban kota ini akan menjadi prioritas demi menyongsong status Jakarta sebagai pusat ekonomi global yang aman dan tertata?