Blunder Visual Garuda BRIN: Antara Inovasi AI dan Marwah Simbol Negara di Hari Lahir Pancasila

TotoNews — Sebuah kegaduhan digital sempat mewarnai peringatan momen sakral bangsa Indonesia baru-baru ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam presisi ilmiah dan inovasi, justru terjebak dalam pusaran kritik publik. Persoalannya bukan pada kebijakan makro, melainkan pada sebuah unggahan visual di media sosial yang menampilkan sosok Garuda Pancasila dengan anatomi yang dianggap menyimpang dari pakem sejarah dan hukum.

Kejadian ini bermula saat akun resmi X (dahulu Twitter) milik Badan Riset dan Inovasi Nasional mengunggah ucapan selamat Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi, 1 Juni 2026. Alih-alih mendapatkan apresiasi, unggahan tersebut justru memicu gelombang protes dari netizen yang jeli melihat adanya kejanggalan pada gambar sang burung Garuda. Ketidaktelitian dalam detail estetika ini dengan cepat menjadi viral, memicu debat hangat mengenai profesionalitas dan sensitivitas lembaga negara terhadap simbol-simbol nasional.

Baca Juga

Misteri Teror Api Matraman Terungkap: Sosok ‘Pendiam’ dan Sarjana Muda di Balik Aksi Pembakaran Berantai

Kronologi Kegaduhan di Jagat Maya

Netizen Indonesia dikenal memiliki ketelitian yang luar biasa, terutama jika menyangkut Simbol Negara. Tak butuh waktu lama setelah gambar tersebut diunggah, berbagai komentar miring mulai membanjiri kolom respons. Fokus utama kritik terletak pada jumlah bulu di sayap dan ekor Garuda yang tidak sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Dalam aturan tersebut, setiap detail Garuda Pancasila memiliki makna filosofis yang mendalam: 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai pada pangkal ekor, dan 45 helai pada leher, yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, visual yang dibagikan oleh BRIN tampak memiliki jumlah yang acak dan tidak presisi. Banyak pihak menduga kuat bahwa desain tersebut merupakan hasil kreasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang tidak dikoreksi secara manual oleh tenaga ahli manusia.

Baca Juga

Skandal Korupsi Gedung Pemkab Lamongan: KPK Bongkar Kerugian Negara Rp 35 Miliar dan Jerat Para Aktor Utama

Ironi di Balik Penggunaan Teknologi AI

Penggunaan AI dalam pembuatan konten visual memang sedang menjadi tren global karena efisiensi waktu dan biaya. Namun, dalam konteks ini, penggunaan teknologi tersebut justru menjadi bumerang bagi BRIN. Sebagai lembaga yang menaungi para periset dan inovator, ketergantungan pada AI tanpa proses kurasi yang ketat dianggap sebagai sebuah ironi yang memprihatinkan.

“Sangat disayangkan jika lembaga sekelas BRIN tidak melakukan fact-checking pada visual dasar negara kita. AI mungkin cerdas dalam menciptakan estetika, tapi AI sering kali ‘berhalusinasi’ dan tidak memahami konteks sejarah serta hukum yang melekat pada sebuah simbol,” tulis salah satu netizen dalam sebuah utas yang banyak dibagikan. Fenomena ini mempertegas bahwa secanggih apa pun teknologi, sentuhan dan pengawasan manusia tetap menjadi faktor penentu kualitas, terutama dalam komunikasi publik pemerintah.

Baca Juga

Tragedi Idul Adha di Bone: Rumah YouTuber Herwin Dibobol Maling, Emas 500 Gram dan Uang Tunai Lenyap Seketika

Permohonan Maaf dan Evaluasi Internal BRIN

Menyadari kesalahan yang telah memicu polemik luas, pihak BRIN tidak tinggal diam. Menjelang sore hari di hari yang sama, unggahan bermasalah tersebut dihapus dan digantikan dengan pernyataan resmi. BRIN menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas ketidakcermatan tersebut.

“BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan,” tulis pihak manajemen dalam keterangan resminya. Lembaga ini mengakui adanya kekurangan dalam proses pengecekan kualitas sebelum konten tersebut dipublikasikan ke ranah publik.

Lebih lanjut, BRIN menyatakan bahwa insiden ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi mendalam bagi tim kreatif dan humas mereka. Mereka berkomitmen untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam setiap proses pembuatan serta penyebaran konten di masa mendatang. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga sebagai representasi riset nasional.

Baca Juga

Indonesia Terpilih Sebagai Tamu Kehormatan di Pameran Buku Internasional Tunisia 2026, Diplomasi Literasi Kian Gemilang

Pentingnya Presisi dalam Visual Kebangsaan

Kesalahan visual pada Garuda Pancasila bukan sekadar masalah estetika semata. Simbol negara adalah identitas kolektif yang dilindungi secara hukum. Setiap helai bulu dan warna yang ada di dalamnya membawa narasi perjuangan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, kesalahan dalam penggambaran visual dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai sejarah.

Banyak pengamat komunikasi menilai bahwa lembaga pemerintah perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam penggunaan Visual Design berbasis AI. Teknologi harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan akhir. Kejadian ini menjadi pengingat bagi instansi lain agar tidak mengorbankan akurasi demi kecepatan konten media sosial.

Respons Masyarakat dan Perbaikan Konten

Setelah menyampaikan permohonan maaf, BRIN segera mengunggah desain terbaru yang telah diperbaiki. Gambar Garuda yang baru kini telah mengikuti kaidah yang benar, dengan jumlah bulu yang sesuai dengan lambang negara Indonesia yang sah. Langkah cepat ini diapresiasi oleh sebagian masyarakat, meskipun bayang-bayang kritik atas kecerobohan awal masih tersisa.

Publik berharap agar institusi pemerintah lebih menghargai karya-karya desainer lokal manusia daripada hanya mengandalkan generator gambar otomatis. Kepekaan seorang seniman atau desainer dalam memahami simbolisme jauh lebih unggul dibandingkan algoritma mesin. Dengan melibatkan profesional di bidang desain grafis, kesalahan elementer seperti jumlah bulu Garuda dapat dihindari sepenuhnya.

Kesimpulan dan Pelajaran Berharga

Insiden “Garuda AI” ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pengelola media sosial di lingkungan pemerintahan. Di tengah arus digitalisasi yang masif, menjaga marwah simbol negara adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Teknologi memang menawarkan kemudahan, namun tanpa integritas dan ketelitian, ia bisa merusak reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun.

BRIN telah menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan. Namun, yang lebih penting dari sekadar permohonan maaf adalah transformasi dalam budaya kerja yang lebih menghargai detail dan makna filosofis di balik setiap kebijakan komunikasi. Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa, bukan justru menjadi panggung bagi kesalahan teknis yang memalukan.

Kedepannya, diharapkan tidak ada lagi institusi negara yang melakukan kesalahan serupa. Penghormatan terhadap Pancasila harus dimulai dari hal-hal terkecil, termasuk dalam representasi visualnya di dunia maya. Mari kita jadikan kejadian ini sebagai titik balik untuk lebih mencintai dan memahami setiap jengkal simbol kebangsaan kita dengan benar dan penuh rasa bangga.