Prahara di Badan Gizi Nasional: Di Balik Pencopotan Dadan Hindayana dan Skandal Motor Listrik Triliunan Rupiah

TotoNews — Dinamika politik di lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto kembali memanas dengan sebuah keputusan mengejutkan di awal Juni 2026. Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang selama ini dipegang oleh Dadan Hindayana resmi berakhir. Langkah tegas ini diambil di tengah sorotan tajam publik mengenai tata kelola lembaga yang baru seumur jagung tersebut, terutama terkait pengadaan barang yang dinilai sangat fantastis dan kontroversial.

Reshuffle Mendadak di Pucuk Pimpinan BGN

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam sebuah konferensi pers resmi mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana dari posisinya. Tidak hanya Dadan, dua figur penting lainnya, yakni Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga ikut dibebastugaskan dari jabatan mereka. Pergantian ini menandai perombakan total di tubuh lembaga yang bertanggung jawab atas program prioritas nasional tersebut.

Baca Juga

Kabar Gembira bagi Pemilik Kendaraan: 6 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Juni 2026, Bebas Denda dan Tunggakan!

“Pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, Bapak Presiden telah mengambil keputusan strategis untuk melakukan penyegaran di pimpinan Badan Gizi Nasional. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi Saudara Dadan, Saudara Lodewyk, dan Saudara Sony dalam meletakkan fondasi awal lembaga ini,” ujar Prasetyo Hadi di hadapan awak media. Keputusan ini pun segera memicu spekulasi luas di kalangan pengamat kebijakan publik mengenai alasan sebenarnya di balik pencopotan massal ini.

Respons Dadan Hindayana: Legawa di Tengah Badai

Menanggapi pencopotan dirinya yang terkesan tiba-tiba, Dadan Hindayana menunjukkan sikap tenang dan menghormati hak prerogatif Presiden. Selama sekitar satu setengah tahun menjabat, Dadan merasa telah berupaya maksimal dalam menjalankan amanah untuk membangun struktur organisasi BGN dari nol. Menurutnya, perubahan kepemimpinan adalah hal lumrah dalam birokrasi demi mencapai efektivitas kerja yang lebih baik.

Baca Juga

Raksasa Toyota di Persimpangan: Analisis Mendalam Penurunan Penjualan Global dan Tantangan Berat di Pasar China

“Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang. Beliau memahami siapa yang paling tepat untuk mengakselerasi program kerja yang telah dicanangkan. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan selama ini,” ungkap Dadan. Namun, di balik narasi diplomatis tersebut, publik tidak bisa melupakan bayang-bayang kontroversi yang menyelimuti masa jabatannya, khususnya mengenai proyek motor listrik yang bernilai sangat jumbo.

Jejak Kontroversi: Proyek Motor Listrik Rp 2,4 Triliun

Salah satu poin krusial yang diduga menjadi pemicu keretakan kepercayaan istana adalah proyek pengadaan motor listrik yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Dadan. Proyek ini awalnya dimaksudkan sebagai sarana operasional untuk mendukung program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke pelosok daerah. Namun, besaran anggaran dan mekanisme pengadaannya justru mengundang tanda tanya besar.

Baca Juga

Chery Siapkan Kejutan di Beijing Auto Show 2026: Intip Bocoran Mobil Super Hybrid Terbaru

Berdasarkan penelusuran tim TotoNews melalui data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Inaproc, ditemukan dua paket pengadaan kendaraan roda dua dengan angka yang mencengangkan. Masing-masing paket dialokasikan sebesar Rp 1,22 triliun, sehingga total anggaran negara yang dihabiskan mencapai sekitar Rp 2,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menebus puluhan ribu unit motor listrik yang akan disebar ke berbagai Satuan Pelayanan Persiapan Implementasi (SPPI) di seluruh wilayah Indonesia.

Detail Unit dan Kejanggalan Infrastruktur Pendukung

Motor yang dipilih dalam proyek masif ini adalah model Emmo JVX GT. Dalam katalog elektronik, motor ini dibanderol dengan harga sekitar Rp 49,95 juta per unit, sudah termasuk pajak. Dengan total pesanan mencapai 48.800 unit, proyek ini menjadi salah satu pengadaan kendaraan listrik terbesar yang pernah dilakukan oleh satu lembaga pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Baca Juga

Mengintip Ketangguhan Foton eTunland, Pionir Pick Up Double Cabin Listrik Seharga Rp 780 Juta

Kejanggalan mulai tercium saat publik menyoroti kesiapan purna jual dan infrastruktur merek motor tersebut. Investigasi lapangan menemukan bahwa produsen motor Emmo hanya memiliki satu dealer utama yang berlokasi di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Bahkan, hingga proyek ini berjalan, fasilitas bengkel dan showroom tersebut dikabarkan belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai bagaimana puluhan ribu unit motor tersebut akan dirawat, terutama yang ditempatkan di daerah terpencil dan gang-gang sempit sesuai klaim peruntukannya.

Menteri Keuangan Mengaku ‘Kecolongan’

Situasi semakin memanas ketika Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan mengejutkan. Purbaya secara terbuka mengakui adanya celah dalam sistem administrasi anggaran yang membuat pengadaan ini bisa lolos, meski sebelumnya pihak kementerian telah menolak usulan belanja motor listrik tersebut. Istilah ‘kecolongan’ pun menjadi tajuk utama di berbagai media nasional.

“Kami sebenarnya sudah menolak rencana pembelian motor untuk BGN sejak awal tahun lalu karena dirasa kurang mendesak dibandingkan prioritas gizi lainnya. Namun, tampaknya ada celah di perangkat lunak sistem Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang tidak mendeteksi transaksi tertentu sehingga anggaran tersebut sempat keluar,” jelas Purbaya. Ia menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh agar kejadian serupa, di mana belanja yang tidak disetujui tetap bisa tereksekusi, tidak terulang kembali.

Analisis: Urgensi vs Efisiensi dalam Kebijakan Publik

Pencopotan Dadan Hindayana memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan mentoleransi adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, terutama untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak. Program Makan Bergizi Gratis adalah janji kampanye yang sakral, dan integritas lembaga yang menjalankannya harus tetap terjaga dari isu pemborosan atau pengadaan yang dipaksakan.

Langkah tegas ini diharapkan menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan audit internal dan menata kembali prioritas kerjanya. Fokus utama seharusnya tetap pada perbaikan gizi masyarakat, bukan pada pengadaan aset yang nilai ekonomis dan efektivitas operasionalnya masih diragukan. Ke depannya, transparansi dalam proses e-purchasing dan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan akan menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap BGN dapat dipulihkan kembali.

Kesimpulan

Berakhirnya masa jabatan Dadan Hindayana di BGN bukan sekadar pergantian personel biasa, melainkan cerminan dari tantangan besar dalam mengelola lembaga baru dengan anggaran raksasa. Skandal motor listrik senilai triliunan rupiah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh instansi pemerintah bahwa setiap rupiah APBN harus bisa dipertanggungjawabkan kegunaannya, kemudahannya dalam perawatan, serta dampaknya langsung bagi rakyat.

Kini, publik menanti siapa sosok baru yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menakhodai Badan Gizi Nasional. Tantangan besar menanti pimpinan baru untuk membersihkan sisa-sisa kontroversi lama dan memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai jalurnya tanpa terbebani oleh drama pengadaan barang yang bermasalah.