Visi Hardiyanto Kenneth: Program Padat Karya Jakarta Harus Jadi Jembatan ‘Naik Kelas’ bagi Ribuan Pekerja

TotoNews — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menaruh harapan besar pada kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru saja membuka ribuan peluang kerja bagi warga ibu kota. Melalui program padat karya yang menawarkan 2.843 lowongan kerja dengan standar pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), Kenneth menilai ini adalah momentum krusial untuk memperbaiki struktur ketenagakerjaan di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Bang Kent tersebut memandang bahwa langkah ini merupakan respons konkret terhadap dinamika ekonomi pascapandemi yang masih menyisakan tantangan bagi banyak keluarga. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari angka serapan tenaga kerja dalam jangka pendek, melainkan pada transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan setelah program berakhir.

Baca Juga

Siaga Satu di Kyiv: Zelensky Ungkap Intelijen Serangan Masif Rusia dan Desakan Darurat Sistem Patriot

Transformasi Padat Karya: Dari Solusi Darurat ke Peningkatan Kompetensi

Menurut Kenneth, paradigma program padat karya harus segera bergeser. Selama ini, banyak yang menganggap program seperti ini hanyalah pekerjaan fisik sementara untuk mengisi waktu luang atau menekan angka pengangguran di Jakarta sesaat. Dalam pandangannya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memiliki nilai tambah yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya ini. Pemberian upah sesuai UMP adalah bentuk keadilan nyata. Namun, misi besarnya adalah bagaimana program ini memiliki orientasi jangka panjang. Kita ingin mereka yang masuk ke program ini keluar dengan keterampilan yang jauh lebih baik daripada saat mereka pertama kali mendaftar,” ujar Kenneth dalam keterangan resminya yang diterima TotoNews.

Baca Juga

Langkah Cepat DPR RI Finalisasi UU P2SK: Menuju Harmonisasi Sektor Keuangan dan Penguatan Tata Kelola BUMN

Legislator dari Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa instrumen pembangunan tenaga kerja harus mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Jika program ini hanya dikelola secara ala kadarnya, maka kesempatan emas untuk mencetak tenaga kerja handal akan terbuang sia-sia.

Eksplorasi Bidang Pekerjaan: Bukan Sekadar Sapu Jalanan

Kenneth mendorong agar jenis pekerjaan dalam program padat karya tidak melulu bersifat konvensional. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendiversifikasi sektor pekerjaan yang bisa memberikan pengalaman teknis bagi pesertanya. Beberapa bidang strategis yang ia soroti antara lain:

• Pemeliharaan infrastruktur lingkungan yang lebih teknis.
• Penataan kawasan permukiman berbasis komunitas.
• Pengelolaan sampah modern dan program daur ulang inovatif.
• Perawatan taman kota dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
• Administrasi lapangan dan dukungan digital bagi pelaku UMKM.
• Pekerjaan yang mendukung ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan.

“Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai saat kontrak habis. Mereka harus mendapatkan portofolio, pengalaman, dan kompetensi. Misalnya, mereka yang ditugaskan di pengelolaan taman harus belajar tentang teknik botani dasar, atau mereka yang di administrasi harus mahir perangkat lunak perkantoran,” tambahnya.

Baca Juga

Inovasi Klinik Apung Polres Kuansing: Membawa Harapan dan Kesehatan ke Pelosok Sungai Cerenti melalui Program JALUR

Sinergi Lembaga: Mengoptimalkan Peran Disnakertransgi dan BLK

Kunci dari keberlanjutan program ini, menurut Kenneth, terletak pada kolaborasi antar-lembaga. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta harus menjadi motor penggerak yang menghubungkan program padat karya dengan kebutuhan pasar industri yang sebenarnya.

Ia meminta agar setiap peserta yang lolos seleksi didata secara komprehensif, mulai dari latar belakang pendidikan hingga minat bakat. Hal ini bertujuan agar penempatan kerja tidak dilakukan secara acak, melainkan berbasis kompetensi. Kenneth juga menyoroti pentingnya peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga asesmen.

“Kita punya Balai Latihan Kerja (BLK) yang fasilitasnya sangat bagus. Kenapa tidak kita integrasikan? Sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, atau di sela-sela waktu kerja, mereka diberikan pelatihan intensif. Mulai dari teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, hingga pelatihan kerja di bidang pemasaran digital dan desain grafis,” tutur Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Baca Juga

Tragedi Banjir Bandang Angola: 15 Warga Tewas dan Ribuan Rumah Terendam Air

Transparansi Rekrutmen: Harga Mati untuk Keadilan Sosial

Satu hal yang menjadi perhatian serius bagi Kenneth adalah integritas dalam proses rekrutmen. Ia mengingatkan dengan tegas agar tidak ada celah bagi praktik-praktik kotor seperti titipan jabatan, nepotisme, atau pungutan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Transparansi adalah fondasi utama agar program ini tepat sasaran.

“Ini menggunakan anggaran publik, uang rakyat. Saya tidak ingin mendengar ada warga yang benar-benar membutuhkan dan punya kualifikasi, justru tersingkir karena ada peserta titipan. Semua proses, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman, harus bisa diawasi publik secara terbuka,” tegasnya.

Ia menyarankan agar Pemprov DKI mempublikasikan data penerima manfaat secara transparan. Dengan demikian, pengawasan kolektif dapat dilakukan, dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Jakarta yang dikelola pemerintah tetap terjaga dengan baik.

Jembatan Menuju Pekerjaan Permanen

Tujuan akhir yang diinginkan Kenneth adalah kemandirian ekonomi. Ia tidak ingin peserta program padat karya kembali menjadi pengangguran setelah kontrak mereka selesai. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya mekanisme penyaluran kerja yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun sektor swasta.

“Program padat karya harus menjadi ‘sekolah lapangan’. Setelah mereka lulus dari program ini, mereka harus memiliki sertifikat kompetensi yang diakui dunia usaha. Pemprov harus menjadi jembatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih permanen dan layak,” papar Kenneth.

Sebagai penutup, Kenneth menekankan pentingnya evaluasi berkala. Setiap jenis pekerjaan harus diukur efektivitasnya, baik dari segi manfaat sosial maupun dampaknya terhadap peningkatan kualitas individu pekerja. Dengan pengawasan yang ketat dan visi yang jelas, program padat karya ini diharapkan tidak hanya menjadi pengganjal perut sesaat, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi warga Jakarta untuk ‘naik kelas’.

“Kita ingin menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan ekonomi global. Jika kolaborasi ini berjalan dengan apik, saya yakin kesejahteraan warga Jakarta akan meningkat secara signifikan,” pungkasnya.