Ketuk Palu! DPR Restui Anggaran Raksasa Kementerian ESDM Rp 27,33 Triliun untuk Kedaulatan Energi 2027

TotoNews — Ruang rapat Komisi XII DPR RI menjadi saksi bisu diambilnya keputusan krusial yang akan menentukan arah kebijakan energi nasional untuk beberapa tahun ke depan. Dalam sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi tanah air, Komisi XII DPR RI secara resmi memberikan lampu hijau terhadap usulan pagu indikatif Kementerian ESDM untuk Tahun Anggaran 2027. Angka yang disepakati tidak main-main, yakni mencapai Rp 27,33 triliun.

Kesepakatan besar ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan. Agenda utama pertemuan tersebut adalah Penetapan RKA-KL/RKP Tahun 2027 yang dihadiri oleh Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Yuliot Tanjung, beserta jajaran pejabat eselon I kementerian terkait pada Senin (15/6/2026).

Baca Juga

Sentilan Keras Prabowo ke Bea Cukai: ‘Sudah Mulai Takut Ya?’

Komitmen Parlemen Terhadap Sektor Energi

Bambang Patijaya menegaskan bahwa hasil kesepakatan ini merupakan buah dari pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif. Pihaknya menilai bahwa anggaran tersebut sangat vital untuk menjalankan roda organisasi kementerian serta memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Hasil kesepakatan Komisi XII DPR RI dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM yang telah dilakukan hari ini mencakup total pagu sebesar Rp 27,33 triliun. Anggaran ini didistribusikan mulai dari unit Sekretariat Jenderal hingga BPMA,” ungkap Bambang di hadapan para peserta rapat. Persetujuan ini memberikan kepastian hukum dan finansial bagi kementerian untuk mulai menyusun langkah teknis implementasi di lapangan.

Baca Juga

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Setara BUMN? Simak Skema Karier dan Tahapan Seleksi Ketatnya

Rincian Alokasi Per Satuan Kerja: Siapa Mendapat Apa?

Penyusunan anggaran anggaran negara kali ini terlihat sangat terspesialisasi. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, memaparkan secara mendalam ke mana saja aliran dana triliunan rupiah tersebut akan bermuara. Berikut adalah rincian pos anggaran berdasarkan unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM:

• Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas): Mendapatkan porsi terbesar senilai Rp 11,3 triliun.
• Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Menduduki posisi kedua dengan alokasi Rp 10,46 triliun.
• Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): Dialokasikan sebesar Rp 1,8 triliun.
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM: Rp 881,43 miliar.
• Badan Geologi: Rp 749,49 miliar.
• Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara: Rp 702,53 miliar.
• Sekretariat Jenderal KESDM: Rp 532,75 miliar.
• BPH Migas: Rp 474,43 miliar.
• Inspektorat Jenderal: Rp 124,46 miliar.
• BPMA: Rp 105,31 miliar.
• Ditjen Penegakan Hukum ESDM: Rp 86,38 miliar.
• Sekjen Dewan Energi Nasional: Rp 78,60 miliar.

Melihat struktur di atas, terlihat jelas bahwa sektor Migas dan Ketenagalistrikan masih menjadi tulang punggung utama dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027.

Baca Juga

Kemenkeu Bidik Dana Segar Rp 12 Triliun Lewat Lelang Sukuk Negara April 2026

Fokus Besar pada Infrastruktur Strategis Nasional

Salah satu poin menarik dari anggaran tahun 2027 ini adalah konsentrasi pendanaan pada sektor fisik. TotoNews mencatat bahwa sekitar 82% dari total pagu, atau setara dengan Rp 22,48 triliun, didedikasikan khusus untuk program strategis infrastruktur energi. Hal ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk mempercepat konektivitas energi dari hulu ke hilir.

Yuliot menjelaskan bahwa dana infrastruktur tersebut akan digunakan untuk membangun jaringan pipa gas bumi yang masif. Salah satunya adalah kelanjutan pembangunan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem) yang dianggarkan sebesar Rp 3,94 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memperluas jaringan transmisi gas Semarang-Solo-Jogjakarta senilai Rp 702,38 miliar serta pipa Cirebon-Bandung sebesar Rp 577,56 miliar.

Baca Juga

Mengintip Gurihnya Bisnis Joki Antrean: Modal Sabar, Cuan Mengalir Hingga Rp300 Ribu per Hari

Langkah ini diambil guna memastikan distribusi gas domestik menjadi lebih efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi cair yang membebani neraca perdagangan. Gas bumi diharapkan bisa menjadi jembatan transisi menuju energi yang lebih bersih di masa depan.

Program Pro-Rakyat: Listrik Desa dan Konversi Energi

Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada proyek infrastruktur skala besar, tetapi juga menyentuh aspek sosial ekonomi masyarakat akar rumput. Dalam paparannya, Wamen ESDM menekankan alokasi jumbo untuk Program Listrik Desa (Lisdes) sebesar Rp 9,75 triliun. Anggaran ini ditargetkan mampu melistriki 3.054 lokasi yang selama ini masih gelap gulita atau belum mendapatkan pasokan listrik 24 jam penuh.

Selain itu, terdapat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga tidak mampu dengan total nilai Rp 520 miliar. Di sektor pertanian, pemerintah juga menyiapkan 14.000 paket konverter kit untuk petani senilai Rp 158,5 miliar agar biaya operasional pertanian bisa ditekan melalui penggunaan gas.

“Kami berkomitmen agar energi ini tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok desa,” ujar Yuliot dengan nada optimis.

Mempercepat Transisi Energi Hijau

Menjawab tantangan perubahan iklim, Kementerian ESDM juga mengalokasikan dana signifikan untuk program transisi energi. Program konversi motor bensin ke motor listrik mendapatkan porsi Rp 635,24 miliar, sementara program kompor listrik dialokasikan sebesar Rp 815,56 miliar.

Di sisi pembangkitan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 3 unit dengan nilai Rp 58,58 miliar menjadi bukti nyata upaya diversifikasi sumber energi. Pemerintah berharap, dengan dukungan anggaran dari DPR RI ini, target bauran energi nasional dapat tercapai tepat waktu.

Setelah melalui diskusi panjang dan mendengarkan penjelasan detail dari pihak kementerian, Bambang Patijaya akhirnya mengetok palu sidang sebagai tanda pengesahan. “Apakah disetujui?” tanya Bambang kepada para anggota dewan. Seruan “Setuju” yang kompak dari para hadirin menandai dimulainya babak baru pengelolaan energi Indonesia untuk tahun 2027.

Dengan anggaran yang telah direstui ini, publik kini menanti realisasi nyata di lapangan. Tantangan ke depan tentu tidak mudah, mulai dari masalah birokrasi hingga teknis konstruksi di medan yang berat. Namun, dengan koordinasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, harapan akan kedaulatan energi nasional kian nyata di depan mata.